Penegakan Hukum Pajak

Ketika Presiden Joko Widodo berkunjung ke kantor Direktorat Jenderal Pajak pada 29 Maret 2016, dia dengan tegas menyatakan “Semua sama. Kalau belum bayar, ya,suruh bayar. Kalau kurang bayar, ya, suruh bayar.”

Pernyataan Jokowi ini hendak menyatakan semua orang sama di muka hukum (equality before the law).

Ketika pajak menjadi diskusi tak berkesudahan, menjadi wajar jika Presiden memberi dukungan penuh pada kinerja pajak untuk terus membaik.

Dominasi sumber pajak bagi APBN menjadi taruhan besar kelangsungan pembangunan. Target penerimaan pajak sebesar Rp1.360 triliun menjadi catatan penting Presiden.

Catatan angka tersebut mestinya bisa direalisasikan jika semua wajib pajak (WP) patuh. Anehnya, dari 27,6 juta wajib pajak orang pribadi yang terdaftar, baru 10,25 juta atau 37,13% melaporkan penghasilannya. Sungguh ironis kepatuhan pajak masih rendah. Karenanya perlu penegakan hukum di bidang pajak.

Penegakan hukum pajak bermakna sebagai langkah bagaimana menegakan norma hukum yang terdapat dalam UU Pajak. UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 6/1983 (UU KUP) menyatakan penegakan hukum bisa dilakukan dengan dua cara yaitu, cara administrasi atau pidana.

Pelanggaran hukum dilakukan WP umumnya terjadi dalam dua hal. Pertama, tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), dan kedua, menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar. Keduanya merupakan perbuatan melawan hukum yang perlu ditegakan.

Pada 2016 dicanangkan Ditjen Pajak sebagai ‘Tahun Penegakan Hukum’ bukan semata untuk meningkatkan kepatuhan tetapi lebih kepada keadilan pajak itu sendiri. Mengapa? Karena tujuan pajak juga ditujukan pada tujuan keadilan.

Meski disadari bahwa pungutan pajak bukan semata soal jumlah pajak tetapi pada sisi keadilan pajak. Sejarah pungutan pajak pada masa Raja Salomo atau Sulaiman telah diingatkan supaya pemerintah memungut pajak dengan adil untuk menegakkan negeri (Kitab Amsal 29:4).

Memahami keadilan pajak sangat mudah dan sangat kentara ketika dua orang yang memiliki kemampuan sama tetapi membayar pajak dengan jumlah berbeda. Kunci keadilan pajak sangat sederhana ketika tiap orang membayar pajak sesuai kemampuan finansial yang dimiliki.

Mengapa itu terjadi? Tidak lain karena kesadaran dan kepatuhan pajak berbeda. Supaya keadilan pajak terwujud, penegakan hukum pantas dilakukan untuk tegaknya negeri seperti disebutkan Raja Salomo di atas. 

Lebih tegas dinyatakan Isa Sindian bahwa pungutan pajak adalah kekuasaan yang berada di tangan negara yang hukumnya diciptakan negara sendiri. Karenanya harus disertai kepada kesejahteraan umum sehingga menjelma menjadi keadilan (Pidato Pengukuhan, 1965).

Dasar berfikir Sindian memberi dasar pada sasaran keadilan untuk kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Kalau begitu arahan Jokowi sudah tepat. Mereka yang belum bayar pajak, suruh bayar. Kalau kurang bayar, ya, suruh bayar.

Ternyata, keadilan pajak tidak semudah membalikan telapak tangan. Kalau begitu, rencana pemerintah hendak menerjunkan ribuan pemeriksa pajak, menjadi langkah penting supaya penegakan hukum untuk keadilan pajak bisa dirasakan.

KRIMINALISASI

Menerjunkan ribuan pemeriksa pajak pada prinsipnya tidak dimaksudkan mencari kesalahan. Sepanjang WP sudah melakukan kewajiban sesuai undang-undang, pemeriksaan tidak perlu ‘ditakuti’ karena pemeriksaan ditujukan untuk menguji kepatuhan (Pasal 29 UU KUP).

Dalam perspektif hukum, pungutan pajak untuk keadilan merupakan tatanan hukum yang harus ditaati agar manusia hidup berdampingan. Pungutan pajak yang didasarkan pada keadilan, mesti menjadi titik sentral segala perbuatan yang dijalankan pemerintah dalam wujud UU (Prins, Putusan MK No. 128/2009).

Persoalannya sekarang, bagaimana memahami penegakan hukum pajak? Semua pihak mestinya setuju jika koridor hukum sesuai undang-undang pajak menjadi acuan bersama. Jika itu terjadi, praktik kriminalisasi yang pernah terjadi pada pegawai pajak tidak perlu lagi terjadi.

Kriminalisasi pegawai pajak acapkali menjadi momok penegakan hukum pajak. Kriminalisasi petugas pajak harus distop/dihentikan. Kekuatan uang tidak boleh menjadi cara mengkerdilkan penegakan hukum untuk keadilan pajak.

Negara menjadi kerdil dan tidak berwibawa jika kekuatan uang dari WP memberi cara lain bagi keuntungan dan kepentingan segelintir pihak. Negara akan runtuh jika uang menjadi alat kepentingan sesaat. Negara hanya akan menjadi ‘boneka’ si pemilik uang dan sangat memalukan bagi kedaulatan negara. 

Dukungan politik Jokowi dengan menginstruksikan kejaksaan dan kepolisian mendukung penegakan hukum pajak adalah langkah hukum tepat dan amat bijak. Jokowi sangat memahami ketidaknyamanan pegawai pajak jika kriminalisasi terus berlangsung.

Jaminan Jokowi supaya petugas pajak tidak dikriminalisasi memberi angin segar sekaligus beban amat berat. Betapa tidak, karena target pajak Rp1.360 triliun mesti dicapai. Kiranya dukungan politik dan penegakan hukum, tidak sebatas wacana semata, tetapi bisa menjadi harapan dan kenyataan bersama.

Tepatlah jika dikatakan tugas berat menghimpun pajak bukan semata tugas Dirjen Pajak, juga bukan tugas Menteri Keuangan. Menghimpun pajak adalah juga tugas Presiden dan tugas kita semua. Mari kita jalani tahun penegakan hukum pajak, supaya negeri ini tetap tegak.


Richard Burton
Dosen FH Universitas Tarumanagara


Sumber : bisnis.com (7 April 2016)
Foto : bisnis.com