SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 421/PJ.03/2018

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR S - 421/PJ.03/2018

TENTANG

PEDOMAN TERKAIT SURAT KETERANGAN BEBAS

PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK

PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK YANG DIKENAI

PP NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK

PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA

YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK

YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU YANG

DIGANTIKAN DENGAN PP NOMOR 23 TAHUN 2018

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan terkait Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak yang Dikenai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (SKB PP 46/2013) dan legalisasinya, untuk kelancaran dan kepastian operasional di lapangan, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai pedoman untuk memberikan pelayanan pada Wajib Pajak sampai dengan aturan pelaksanaan PP Nomor 23 Tahun 2018 terbit sebagai berikut:

1. SKB PP 46/2013 yang telah diterbitkan sebelum tanggal 1 Juli 2018 diperlakukan sebagai Surat Keterangan bahwa Wajib Pajak dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan PP 23/2018 (Surat Keterangan).
2. Dalam hal Wajib Pajak yang telah memiliki SKB PP 46/2013 sebagaimana dimaksud pada angka 1 bertransaksi dengan Pemotong atau Pemungut Pajak, tidak dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas transaksi tersebut sepanjang Wajib Pajak dapat menyerahkan bukti penyetoran Pajak Penghasilan atas transaksi tersebut kepada Pemotong atau Pemungut Pajak.
3. SKB PP 46/2013 sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku sampai dengan batas waktu yang tercantum dalam SKB tersebut.
4. Permohonan SKB PP 46/2013 yang diajukan sebelum tanggal 1 Juli 2018 namun belum selesai ditindaklanjuti, diterbitkan Surat Keterangan sepanjang memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan PP 23/2018.
5. Permohonan SKB PP 46/2013 dan legalisasi SKB PP 46/2013 yang diajukan sejak tanggal 1 Juli 2018 tidak dapat diproses dan Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Surat Keterangan.
6. Contoh formulir permohonan Surat Keterangan, formulir Surat Keterangan, dan formulir penolakan permohonan Surat Keterangan adalah sebagaimana terlampir.
7. Pedoman sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 6 berlaku sampai dengan berlakunya peraturan pelaksanaan PP 23/2018.
   
   

Demikian disampaikan untuk dapat menjadi pedoman.

a.n. Direktur Jenderal

Direktur Peraturan Perpajakan II,

ttd.

Yunirwansyah

NIP 196706221993111001

Tembusan :

Direktur Jenderal Pajak

Lampiran klik disini