Regulasi Terkait PPh Pasal 4 ayat (2)

Kamis 31 Des 2015 22:22Administratordibaca 5481 kaliLain-Lain

Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Menteri Keuangan terkait dengan PPh Pasal 4 ayat (2)

 

 

Peraturan Pemerintah – Nomor 131 Tahun 2000

Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia

 

Peraturan Pemerintah Nomor 131 tahun 2000 ini terkait dengan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia.

 

Beberapa hal yang dapat kami informasikan dari ditetapkannya UU No.131 tahun 2000 ini adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan berupa deposito beserta bunga dan tabungan serta diskonto SBI dikenakan PPh Final
2. Pemberlakukan PPh Final tersebut tidak berlaku bagi subjek pajak orang pribadi dalam negeri yang seluruh penghasilannya dalam 1 tahun pajak termasuk bunga dan diskonto tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak
3. Apabila subjek pajak orang pribadi telah mendapat pemotongan atas pph maka dapat mengajukan restitusi
4. Tarif pajak finalnya sebesar 20% dari jumlah bruto untuk WP dalam negeri dan BUT dan 20% dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda untuk WP luar negeri.
5. Pemotongan pph final ini dikecualikan jika bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto SBI tidak melebihi Rp 7.500.000,00 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah

 

Selengkapnya mengenai PP Nomor 131 tahun 2000 : DOWNLOAD DISINI

 

Peraturan Pemerintah – Nomor 16 Tahun 2009

Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi

  

Peraturan Pemerintah – Nomor 100 Tahun 2013

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi

 

 

Peraturan Pemerintah – Nomor 15 Tahun 2009

Pajak Penghasilan Atas Bunga Simpanan Yang Dibayarkan Oleh Koperasi Kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi

 

 

Peraturan Pemerintah – Nomor 132 Tahun 2000

Pajak Penghasilan Atas Hadiah Undian

 

 

Peraturan Pemerintah – Nomor 41 Tahun 1994

Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek

 

 

Peraturan Pemerintah – Nomor 14 Tahun 1997

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek

 

 

Peraturan Pemerintah – Nomor 4 Tahun 1995

Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Perusahaan Modal Ventura Dari Transaksi Penjualan Saham Atau Pengalihan Penyertaan Modal Pada Perusahaan Pasangan Usahanya

 

 

Peraturan Pemerintah – Nomor 48 Tahun 1994

Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan

 

 

Peraturan Pemerintah – Nomor 27 Tahun 1996

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan

 

 

Peraturan Pemerintah – Nomor 79 Tahun 1999

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan

 

 

Peraturan Pemerintah – Nomor 71 Tahun 2008

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan

 

 

Peraturan Pemerintah – Nomor 29 Tahun 1996

Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan

 

 

Peraturan Pemerintah – Nomor 5 Tahun 2002

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan

 

 

Peraturan Pemerintah – Nomor 51 Tahun 2008

Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi

 

 

Peraturan Pemerintah – Nomor 40 Tahun 2009

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi

 

 

Peraturan Pemerintah – Nomor 19 Tahun 2009

Pajak Penghasilan Atas Dividen Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri