Regulasi Terkait PPh Pasal 4 ayat (2)

Kamis 31 Des 2015 22:22Administratordibaca 5417 kaliLain-Lain

Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Menteri Keuangan terkait dengan PPh Pasal 4 ayat (2)

 

 

Peraturan Pemerintah – Nomor 131 Tahun 2000

Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia

 

Peraturan Pemerintah Nomor 131 tahun 2000 ini terkait dengan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia.

 

Beberapa hal yang dapat kami informasikan dari ditetapkannya UU No.131 tahun 2000 ini adalah sebagai berikut:

  1. Penghasilan berupa deposito beserta bunga dan tabungan serta diskonto SBI dikenakan PPh Final
  2. Pemberlakukan PPh Final tersebut tidak berlaku bagi subjek pajak orang pribadi dalam negeri yang seluruh penghasilannya dalam 1 tahun pajak termasuk bunga dan diskonto tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak
  3. Apabila subjek pajak orang pribadi telah mendapat pemotongan atas pph maka dapat mengajukan restitusi
  4. Tarif pajak finalnya sebesar 20% dari jumlah bruto untuk WP dalam negeri dan BUT dan 20% dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda untuk WP luar negeri.
  5. Pemotongan pph final ini dikecualikan jika bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto SBI tidak melebihi Rp 7.500.000,00 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah

 

Selengkapnya mengenai PP Nomor 131 tahun 2000 : DOWNLOAD DISINI

 

Peraturan Pemerintah – Nomor 16 Tahun 2009

Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi

  

Peraturan Pemerintah – Nomor 100 Tahun 2013

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi

 

 

Peraturan Pemerintah – Nomor 15 Tahun 2009

Pajak Penghasilan Atas Bunga Simpanan Yang Dibayarkan Oleh Koperasi Kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi

 

 

Peraturan Pemerintah – Nomor 132 Tahun 2000

Pajak Penghasilan Atas Hadiah Undian

 

 

Peraturan Pemerintah – Nomor 41 Tahun 1994

Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek

 

 

Peraturan Pemerintah – Nomor 14 Tahun 1997

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek

 

 

Peraturan Pemerintah – Nomor 4 Tahun 1995

Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Perusahaan Modal Ventura Dari Transaksi Penjualan Saham Atau Pengalihan Penyertaan Modal Pada Perusahaan Pasangan Usahanya

 

 

Peraturan Pemerintah – Nomor 48 Tahun 1994

Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan

 

 

Peraturan Pemerintah – Nomor 27 Tahun 1996

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan

 

 

Peraturan Pemerintah – Nomor 79 Tahun 1999

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan

 

 

Peraturan Pemerintah – Nomor 71 Tahun 2008

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan

 

 

Peraturan Pemerintah – Nomor 29 Tahun 1996

Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan

 

 

Peraturan Pemerintah – Nomor 5 Tahun 2002

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan

 

 

Peraturan Pemerintah – Nomor 51 Tahun 2008

Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi

 

 

Peraturan Pemerintah – Nomor 40 Tahun 2009

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi

 

 

Peraturan Pemerintah – Nomor 19 Tahun 2009

Pajak Penghasilan Atas Dividen Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri




ARTIKEL TERKAIT
 

Regulasi Terkait Pajak Pertambahan Nilai

Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Menteri Keuangan terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai   Peraturan Menteri Keuangan – 193/PMK.03/2015 Tata Cara Pemberian Fasilitas Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Dan/atau Penyerahan Alat Angkutan Tertentu Dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu     Peraturan Menteriselengkapnya

Regulasi Terkait PPh 23

Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Menteri Keuangan terkait dengan PPh 23 Peraturan Menteri Keuangan-244/PMK.03/2008   Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008  selengkapnya



ARTIKEL TERPOPULER


Regulasi Terkait PPh Pasal 4 ayat (2)

Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Menteri Keuangan terkait dengan PPh Pasal 4 ayat (2)     Peraturan Pemerintah – Nomor 131 Tahun 2000 Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia   Peraturan Pemerintah Nomor 131 tahun 2000 ini terkait dengan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabunganselengkapnya

Regulasi Terkait PPh 26

Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Menteri Keuangan terkait dengan PPh 26 Keputusan Menteri Keuangan-624/KMK.04/1994 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 Atas Penghasilan Berupa Premi Asuransi Dan Premi Reasuransi Yang Dibayar Kepada Perusahaan Asuransi Di Luar Negeri   Keputusan Menteri Keuangan-434/KMK.04/1999 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26selengkapnya

Regulasi Terkait PPh 21

Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Menteri Keuangan terkait dengan PPh 21   Peraturan Direktur Jenderal Pajak- PER - 31/Pj/2012   Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi   Peraturan Direktur Jenderalselengkapnya

Regulasi Terkait PPh 23

Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Menteri Keuangan terkait dengan PPh 23 Peraturan Menteri Keuangan-244/PMK.03/2008   Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008  selengkapnya

Regulasi Terkait Pajak Pertambahan Nilai

Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Menteri Keuangan terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai   Peraturan Menteri Keuangan – 193/PMK.03/2015 Tata Cara Pemberian Fasilitas Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Dan/atau Penyerahan Alat Angkutan Tertentu Dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu     Peraturan Menteriselengkapnya



ARTIKEL ARSIP


2015 (7)


ARTIKEL TERBARU :


Regulasi Terkait KUP

Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, dan Peraturan Menteri Keuangan terkait dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Peraturan Menteri Keuangan-242/PMK.03/2014 Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak   Peraturan Pemerintah-Nomor 94 Tahun 2010 Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan Peraturan Menteri Keuangan-215/PMK.03/2008selengkapnya

Regulasi Terkait PPh Pasal 4 ayat (2)

Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Menteri Keuangan terkait dengan PPh Pasal 4 ayat (2)     Peraturan Pemerintah – Nomor 131 Tahun 2000 Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia   Peraturan Pemerintah Nomor 131 tahun 2000 ini terkait dengan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabunganselengkapnya

Regulasi Terkait Pajak Pertambahan Nilai

Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Menteri Keuangan terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai   Peraturan Menteri Keuangan – 193/PMK.03/2015 Tata Cara Pemberian Fasilitas Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Dan/atau Penyerahan Alat Angkutan Tertentu Dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu     Peraturan Menteriselengkapnya

Regulasi Terkait PPh 21

Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Menteri Keuangan terkait dengan PPh 21   Peraturan Direktur Jenderal Pajak- PER - 31/Pj/2012   Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi   Peraturan Direktur Jenderalselengkapnya

Regulasi Terkait PPh 22

Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Menteri Keuangan terkait dengan PPh 22 Peraturan Menteri Keuangan-253/PMK.03/2008 Wajib Pajak Badan Tertentu Sebagai Pemungut Pajak Penghasilan Dari Pembeli Atas Penjualan Barang Yang Tergolong Sangat Mewah   Peraturan Menteri Keuangan -90/PMK.03/2015 Perubahan Atas Peraturan Menteriselengkapnya

Regulasi Terkait PPh 23

Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Menteri Keuangan terkait dengan PPh 23 Peraturan Menteri Keuangan-244/PMK.03/2008   Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008  selengkapnya

Regulasi Terkait PPh 26

Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Menteri Keuangan terkait dengan PPh 26 Keputusan Menteri Keuangan-624/KMK.04/1994 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 Atas Penghasilan Berupa Premi Asuransi Dan Premi Reasuransi Yang Dibayar Kepada Perusahaan Asuransi Di Luar Negeri   Keputusan Menteri Keuangan-434/KMK.04/1999 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26selengkapnya



KATEGORI ARTIKEL :


Artikel PajakPengantarPajak Penghasilan (PPh)Pajak Pertambahan Nilai (PPN)Administrasi PerpajakanPenghitungan PajakUpdate Aturan PajakUU Pajak PenghasilanPeraturan Pajak - PPh 21Peraturan Pajak - PPh 22Peraturan Pajak - PPh 23Peraturan Pajak - PPh 26Peraturan Pajak - PPh Pasal 4 ayat (2)Peraturan Pajak - PPh Wajib Pajak Badan dan Orang PribadiPeraturan Pajak - PPh Dana PensiunUU Pajak Pertambahan NilaiPeraturan Pajak - PPNUU Ketentuan Umum dan Tata Cara PerpajakanPeraturan Pajak - KUPAturan Pajak LainnyaSPT MasaSPT TahunanFormulir PajakPengampunan PajakPeraturan Pengampunan PajakInfografis Pengampunan PajakQ & A PajakLain-Lain

TAGS # :

penghasilan (33) peraturan (27) nomor tahun (26) pemerintah (26) peraturan pemerintah (26) nbsp peraturan pemerintah (25) nbsp peraturan (25) pajak penghasilan atas (18) pajak penghasilan (18) penghasilan atas (18) ndash nomor tahun (17) pemerintah ndash nomor (17) peraturan pemerintah ndash (17) pemerintah ndash (17) ndash nomor (17) nbsp nbsp peraturan (16) nbsp peraturan pemerintah ndash (16) peraturan pemerintah ndash nomor (16) pemerintah ndash nomor tahun (16) nbsp nbsp peraturan pemerintah (15) atas penghasilan (13) penghasilan atas penghasilan (13) pajak penghasilan atas penghasilan (12) atas penghasilan dari (9) penghasilan dari (9) tahun pajak (9) tahun pajak penghasilan (8) penghasilan atas penghasilan dari (8) pemerintah nomor tahun (8) nomor tahun pajak (8) peraturan pemerintah nomor (8) pemerintah nomor (8) peraturan pemerintah nomor tahun (7) nbsp peraturan pemerintah nomor (7) tahun perubahan (7) perubahan (7) atas nbsp peraturan (7) tahun pajak penghasilan atas (7) nomor tahun pajak penghasilan (7) nomor tahun perubahan (7) ndash nomor tahun pajak (7) ndash nomor tahun perubahan (6) atas nbsp peraturan pemerintah (6) atau bangunan (6) bangunan nbsp (6) pembayaran pajak (6) bangunan nbsp nbsp (6) pembayaran (6) bangunan (6) atau bangunan nbsp (6) dan atau bangunan (6) pembayaran pajak penghasilan (6)