PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 122/PMK.010/2015Selasa 5 Jan 2016 11:55Oktalista Putridibaca 7288 kali

PENYESUAIAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK  selengkapnya

 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER - 31/PJ/2012Senin 30 Nov 2015 13:59Oktalista Putridibaca 1868 kali

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 262/PMK.03/2010Senin 23 Nov 2015 14:03Oktalista Putridibaca 5158 kali

TATA CARA PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEJABAT NEGARA, PNS, ANGGOTA TNI, ANGGOTA POLRI, DAN PENSIUNANNYA ATAS PENGHASILAN YANG MENJADI BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA ATAU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  selengkapnya

 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2010Rabu 21 Okt 2015 14:05Oktalista Putridibaca 2198 kali

TARIF PEMOTONGAN DAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG MENJADI BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA ATAU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  selengkapnya

 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2009Senin 19 Okt 2015 14:04Oktalista Putridibaca 1882 kali

TARIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA UANG PESANGON, UANG MANFAAT PENSIUN, TUNJANGAN HARI TUA, DAN JAMINAN HARI TUA YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS  selengkapnya


 

ARTIKEL TERPOPULER


PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101/PMK.010/2016

PENYESUAIAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAKselengkapnya

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 32/PJ/2015

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADIselengkapnya

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER - 16/PJ/2016

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADIselengkapnya

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 122/PMK.010/2015

PENYESUAIAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAKselengkapnya

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 102/PMK.010/2016

PENETAPAN BAGIAN PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI PEGAWAI HARIAN DAN MINGGUAN SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP LAINNYA YANG TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILANselengkapnya



ARTIKEL ARSIP




KATEGORI ARTIKEL :


TAGS # :

penghasilan (9) penghasilan pasal (5) pajak penghasilan (5) peraturan (5) pajak penghasilan pasal (5) peraturan pajak - (5) peraturan pajak (5) pendapatan dan (4) anggaran pendapatan (4) pendapatan dan belanja (4) belanja (4) pendapatan (4) anggaran (4) dan belanja (4) anggaran pendapatan dan (4) pemotongan (3) atas penghasilan (3) negara (3) anggaran pendapatan dan belanja (3) tata cara pemotongan (2) menjadi beban (2) belanja negara (2) negara atau (2) atau anggaran (2) yang menjadi (2) belanja daerah (2) daerah peraturan (2) penghasilan yang (2) nomor tahun (2) tahun tarif (2) cara pemotongan (2) beban anggaran (2) atas penghasilan yang (2) negara atau anggaran (2) yang menjadi beban (2) dan belanja negara (2) daerah (2) belanja negara atau (2) atau anggaran pendapatan (2) dan belanja daerah (2) belanja daerah peraturan (2) daerah peraturan pajak (2) nomor tahun tarif (2) menjadi beban anggaran (2) beban anggaran pendapatan (2) penghasilan yang menjadi (2) penghasilan pasal atas (2) pasal atas penghasilan (2) besarnya penghasilan (1) tua yang dibayarkan (1) pmk penyesuaian (1) penghasilan tidak (1)