PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 141/PMK.03/2015Kamis 7 Jan 2016 11:50Oktalista Putridibaca 105941 kaliPeraturan Pajak - PPh 23

JENIS JASA LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70/PMK.03/2017Jumat 2 Jun 2017 10:11Ridha Anantidibaca 1730 kaliAturan Pajak Lainnya

PETUNJUK TEKNIS MENGENAI AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15/PMK.03/2018Selasa 13 Feb 2018 10:41Ridha Anantidibaca 2092 kaliPeraturan Pajak - PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

TENTANG CARA LAIN UNTUK MENGHITUNG PEREDARAN BRUTO  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 228/PMK.03/2017Jumat 29 Des 2017 10:34Ridha Anantidibaca 5583 kaliAturan Pajak Lainnya

RINCIAN JENIS DATA DAN INFORMASI SERTA TATA CARA PENYAMPAIAN DATA DAN INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN PERPAJAKAN  selengkapnya

 Tata Cara Penyampaian Surat PernyataanKamis 21 Jul 2016 20:36Administratordibaca 12163 kaliPengampunan PajakTata Cara Penyampaian Surat Pernyataan

Tata Cara Penyampaian Surat Pernyataan untuk memperoleh Pengampunan Pajak adalah sebagai berikut  selengkapnya

 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2016Rabu 20 Jul 2016 13:31Administratordibaca 2852 kaliPeraturan Pengampunan Pajak

PENGAMPUNAN PAJAK  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 118/PMK.03/2016Rabu 20 Jul 2016 12:29Administratordibaca 24590 kaliPeraturan Pengampunan Pajak

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 119/PMK.08/2016Rabu 20 Jul 2016 12:27Administratordibaca 5007 kaliPeraturan Pengampunan Pajak

TATA CARA PENGALIHAN HARTA WAJIB PAJAK KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN PENEMPATAN PADA INSTRUMEN INVESTASI DI PASAR  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 122/PMK.08/2016Rabu 20 Jul 2016 12:25Administratordibaca 1859 kaliPeraturan Pengampunan Pajak

TATA CARA PENGALIHAN HARTA WAJIB PAJAK KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN PENEMPATAN PADA INVESTASI DI LUAR PASAR KEUANGAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 123/PMK.08/2016Rabu 20 Jul 2016 12:23Administratordibaca 2329 kaliPeraturan Pengampunan Pajak

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 119/PMK.08/2016 TENTANG TATA CARA PENGALIHAN HARTA WAJIB PAJAK KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN PENEMPATAN PADA INSTRUMEN INVESTASI DI PASAR KEUANGAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK  selengkapnya


 

ARTIKEL TERPOPULER


Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKANselengkapnya

Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Finalselengkapnya

Kode Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeriselengkapnya

Kode Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badan

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badanselengkapnya

Kode Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23selengkapnya



ARTIKEL ARSIP




KATEGORI ARTIKEL :


TAGS # :

tax amnesty (6) amnesty (6) nomor tahun (5) pengampunan pajak (5) peraturan (5) keuangan (5) pengampunan (5) peraturan pajak - (4) peraturan pajak (4) informasi (4) peraturan pajak - pmk (3) undang-undang nomor tahun (3) nomor pmk tentang (3) tata cara penyampaian (3) pengampunan pajak tax (3) pajak tax amnesty (3) tata cara pengalihan (3) cara pengalihan harta (3) pengalihan harta wajib (3) harta wajib pajak (3) ke dalam wilayah (3) dalam wilayah negara (3) wilayah negara kesatuan (3) negara kesatuan republik (3) kesatuan republik indonesia (3) republik indonesia dan (3) indonesia dan penempatan (3) dan penempatan pada (3) undang-undang nomor (3) pmk tentang (3) cara penyampaian (3) cara pengalihan (3) pengalihan harta (3) harta wajib (3) wajib pajak (3) dalam wilayah (3) wilayah negara (3) negara kesatuan (3) kesatuan republik (3) republik indonesia (3) indonesia dan (3) dan penempatan (3) penempatan pada (3) investasi di (3) undang-undang (3) perpajakan (3) penyampaian (3) pengalihan (3) wilayah (3) negara (3) kesatuan (3) indonesia (3)