PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-44/PJ/2011Senin 2 Nov 2015 12:41Administratordibaca 1491 kaliPeraturan Pajak - PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-44/PJ/2011 TATA CARA PELAPORAN PENGGUNAAN DANA DAN REALISASI PENANAMAN MODAL BAGI WAJIB PAJAK BADAN YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN ATAU PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN  selengkapnya

 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER - 33/PJ/2011Senin 2 Nov 2015 12:40Oktalista Putridibaca 2385 kaliPeraturan Pajak - PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

BADAN/LEMBAGA YANG DIBENTUK ATAU DISAHKAN OLEH PEMERINTAH YANG DITETAPKAN SEBAGAI PENERIMA ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO  selengkapnya

 e-SPTKamis 22 Okt 2015 17:22Administratordibaca 13794 kaliQ & A Pajak

Apa itu E-Spt? Apa kelebihan dari e-Spt? Kapan ketentuan e-SPT ini dimulai? Bagaimana tata cara penggunaan e-SPT?  selengkapnya

 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93 TAHUN 2010Rabu 14 Okt 2015 12:37Oktalista Putridibaca 1466 kaliPeraturan Pajak - PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

SUMBANGAN PENANGGULANGAN BENCANA NASIONAL, SUMBANGAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, SUMBANGAN FASILITAS PENDIDIKAN, SUMBANGAN PEMBINAAN OLAHRAGA, DAN BIAYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SOSIAL YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO  selengkapnya

 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER - 36/PJ/2015Senin 12 Okt 2015 13:45Ridha Anantidibaca 3644 kaliPeraturan Pajak - KUP

TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-34/PJ/2010 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN WAJIB PAJAK BADAN BESERTA PETUNJUK PENGISIANNYA DIREKTUR JENDERAL PAJAK.  selengkapnya

 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE - 66/PJ/2010Kamis 8 Okt 2015 13:12Ridha Anantidibaca 4654 kaliPeraturan Pajak - PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

PENEGASAN ATAS PELAKSANAAN PASAL 31E AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 185/PMK.03/2015Rabu 30 Sep 2015 12:57Ridha Anantidibaca 4455 kaliPeraturan Pajak - KUP

TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 174/PMK.03/2015Senin 21 Sep 2015 16:35Ridha Anantidibaca 2968 kaliPeraturan Pajak - PPN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 174/PMK.03/2015 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN HASIL TEMBAKAU.  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 253/PMK.03/2008Selasa 15 Sep 2015 14:07Oktalista Putridibaca 5159 kaliPeraturan Pajak - PPh 22

WAJIB PAJAK BADAN TERTENTU SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN DARI PEMBELI ATAS PENJUALAN BARANG YANG TERGOLONG SANGAT MEWAH  selengkapnya

 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 11/PJ.42/1993Selasa 15 Sep 2015 12:39Oktalista Putridibaca 2527 kaliPeraturan Pajak - PPh Dana Pensiun

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 11/PJ.42/1993  selengkapnya

2728293031

 

ARTIKEL TERPOPULER


Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKANselengkapnya

Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Finalselengkapnya

Kode Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeriselengkapnya

Kode Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badan

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badanselengkapnya

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 141/PMK.03/2015

JENIS JASA LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008selengkapnya



ARTIKEL ARSIP


2020 (2)
2019 (4)
2018 (23)
2017 (28)
2016 (143)
2015 (91)
2014 (4)
2013 (4)
2012 (1)
2010 (2)
2009 (3)
2008 (3)
2002 (1)
2000 (2)
1999 (1)
1997 (1)
1996 (2)
1995 (1)
1994 (1)


KATEGORI ARTIKEL :


Artikel PajakPengantarPajak Penghasilan (PPh)Pajak Pertambahan Nilai (PPN)Administrasi PerpajakanPenghitungan PajakUpdate Aturan PajakUU Pajak PenghasilanPeraturan Pajak - PPh 21Peraturan Pajak - PPh 22Peraturan Pajak - PPh 23Peraturan Pajak - PPh 26Peraturan Pajak - PPh Pasal 4 ayat (2)Peraturan Pajak - PPh Wajib Pajak Badan dan Orang PribadiPeraturan Pajak - PPh Dana PensiunUU Pajak Pertambahan NilaiPeraturan Pajak - PPNUU Ketentuan Umum dan Tata Cara PerpajakanPeraturan Pajak - KUPAturan Pajak LainnyaSPT MasaSPT TahunanFormulir PajakPengampunan PajakPeraturan Pengampunan PajakInfografis Pengampunan PajakQ & A PajakLain-Lain

TAGS # :

peraturan (12) peraturan pajak (9) peraturan pajak - (9) penghasilan (6) sumbangan (5) direktur jenderal pajak (4) pajak penghasilan (4) wajib pajak (4) direktur (4) jenderal pajak (4) direktur jenderal (4) pajak nomor (3) wajib pajak badan (3) pajak badan (3) jenderal pajak nomor (3) nomor tahun (3) undang-undang nomor (2) menteri keuangan republik (2) keuangan republik indonesia (2) dikurangkan (2) fasilitas (2) peraturan direktur jenderal (2) republik indonesia (2) keuangan republik (2) dari penghasilan bruto (2) dikurangkan dari penghasilan (2) dapat dikurangkan dari (2) yang dapat dikurangkan (2) tata cara penghitungan (2) pajak nomor per- (2) pmk tentang (2) tentang tata (2) cara penghitungan (2) penghitungan dan (2) peraturan direktur (2) menteri keuangan (2) cara penghitungan dan (2) kelebihan (2) tentang tata cara (2) peraturan pajak - pmk (2) direktur jenderal pajak nomor (2) indonesia (2) keuangan (2) menteri (2) penghasilan bruto (2) dari penghasilan (2) penghitungan (2) undang-undang nomor tahun (2) dikurangkan dari (2) pmk tentang tata (2) undang-undang (2) dapat dikurangkan (2)