SPT Tahunan Wajib Pajak Orang PribadiKamis 31 Des 2015 12:41Administratordibaca 22550 kaliSPT Tahunan

SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Dasar Hukum : PER 36/PJ/2015 Berlaku : tahun pajak 2015  selengkapnya

 Contoh Penghitungan PPh Pasal 4 ayat (2)Rabu 30 Des 2015 16:02Administratordibaca 77842 kaliPenghitungan Pajak

CONTOH PEMOTONGAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 4 AYAT (2)  selengkapnya

 SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2)Rabu 30 Des 2015 14:02Administratordibaca 69292 kaliSPT Masa

SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) Dasar Hukum : PER 53/PJ/2009 Berlaku : mulai 1 Nopember 2009  selengkapnya

 SPT Tahunan Wajib Pajak BadanRabu 30 Des 2015 12:39Administratordibaca 19068 kaliSPT Tahunan

SPT Tahunan PPh Badan Dasar Hukum : PER 36/PJ/2015 Berlaku : tahun pajak 2015  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 244/PMK.03/2015Selasa 29 Des 2015 14:47Ridha Anantidibaca 7436 kaliPeraturan Pajak - KUP

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK  selengkapnya

 SPT Masa PPh Pasal 21/26Selasa 29 Des 2015 14:00Administratordibaca 56098 kaliSPT Masa

SPT Masa PPh 21/26 Tahun Pajak 2014 Dasar Hukum : PER 14/PJ/2013 Berlaku : 1 Januari 2014  selengkapnya

 Peraturan Pajak TerbaruSenin 28 Des 2015 14:34Oktalista Putridibaca 8497 kaliUpdate Aturan Pajak

Peraturan Menteri Keuangan -Nomor : 193/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Dan/Atau Penyerahan Alat Angkutan Tertentu Dan Penyerahan Jasa Kena Pajak terkait Alat Angkutan Tertentu  selengkapnya

 SPT Masa PPh Pasal 22Senin 28 Des 2015 13:03Administratordibaca 49313 kaliSPT Masa

SPT Masa PPh 22 Dasar Hukum : PER 53/PJ/2009 Berlaku : 1 Nopember 2009  selengkapnya

 SPT Masa PPh Pasal 23/26Jumat 25 Des 2015 13:10Administratordibaca 94554 kaliSPT Masa

SPT Masa PPh Pasal 23/26 Dasar Hukum : PER 53/PJ/2009 Berlaku : Nopember 2009  selengkapnya

 Update DPP PPh Pasal 21Kamis 24 Des 2015 14:35Oktalista Putridibaca 4453 kaliUpdate Aturan Pajak

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan pemotongan PPh Pasal 21 terbaru berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-32/PJ/2015  selengkapnya


 

ARTIKEL TERPOPULER


Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKANselengkapnya

Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Finalselengkapnya

Kode Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeriselengkapnya

Kode Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badan

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badanselengkapnya

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 141/PMK.03/2015

JENIS JASA LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008selengkapnya



ARTIKEL ARSIP




KATEGORI ARTIKEL :


TAGS # :

dasar hukum (6) formulir pajak - (6) formulir (6) berlaku (6) peraturan (6) formulir pajak (6) peraturan pajak (4) spt tahunan (4) tahunan (4) update (3) tahun pajak (3) peraturan pajak - (3) nopember (3) penghitungan (3) nopember formulir (2) pj berlaku tahun (2) alat angkutan (2) angkutan tertentu (2) berlaku nopember (2) pasal dasar (2) alat angkutan tertentu (2) update peraturan (2) nopember formulir pajak (2) berlaku tahun (2) berlaku tahun pajak (2) pj berlaku nopember (2) penyerahan (2) pemotongan (2) tertentu (2) update peraturan pajak (2) angkutan (2) terbaru (2) dasar pengenaan pajak (1) pribadi dasar (1) berlaku nopember formulir (1) pasal dasar hukum (1) orang pribadi (1) berlaku nopember update (1) nopember update peraturan (1) penghitungan pajak (1) pasal dasar pengenaan (1) direktur jenderal pajak (1) pengenaan pajak dpp (1) pajak penghitungan (1) dpp dan pemotongan (1) dan pemotongan pph (1) pemotongan pph pasal (1) jenderal pajak per- (1) pph pasal terbaru (1) terbaru berdasarkan peraturan (1) berdasarkan peraturan direktur (1) peraturan direktur jenderal (1)