PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 253/PMK.03/2008Selasa 15 Sep 2015 14:07Oktalista Putridibaca 5159 kaliPeraturan Pajak - PPh 22

WAJIB PAJAK BADAN TERTENTU SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN DARI PEMBELI ATAS PENJUALAN BARANG YANG TERGOLONG SANGAT MEWAH  selengkapnya

 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 434/KMK.04/1999Senin 14 Sep 2015 13:52Oktalista Putridibaca 3889 kaliPeraturan Pajak - PPh 26

PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK LUAR NEGERI SELAIN BENTUK USAHA TETAP ATAS PENGHASILAN BERUPA KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN SAHAM  selengkapnya

 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 624/KMK.04/1994Selasa 14 Jul 2015 13:51Oktalista Putridibaca 5241 kaliPeraturan Pajak - PPh 26

PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 ATAS PENGHASILAN BERUPA PREMI ASURANSI DAN PREMI REASURANSI YANG DIBAYAR KEPADA PERUSAHAAN ASURANSI DI LUAR NEGERI  selengkapnya

 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 38/PJ/2014Rabu 22 Okt 2014 12:18Ridha Anantidibaca 673 kaliPeraturan Pajak - KUP

RALAT SURAT EDARAN NOMOR SE-32/PJ/2014 TENTANG PENEGASAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU  selengkapnya

 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 26/PJ/2013Jumat 5 Jul 2013 12:01Ridha Anantidibaca 813 kaliPeraturan Pajak - KUP

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-34/PJ/2010 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN WAJIB PAJAK BADAN BESERTA PETUNJUK PENGISIANNYA  selengkapnya

 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2009Senin 9 Feb 2009 15:16Ridha Anantidibaca 8084 kaliPeraturan Pajak - PPh Pasal 4 ayat (2)

PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA BUNGA OBLIGASI  selengkapnya

 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2002Sabtu 23 Mar 2002 16:12Ridha Anantidibaca 3866 kaliPeraturan Pajak - PPh Pasal 4 ayat (2)

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 1996 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN  selengkapnya


 

ARTIKEL TERPOPULER


Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKANselengkapnya

Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Finalselengkapnya

Kode Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeriselengkapnya

Kode Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badan

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badanselengkapnya

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 141/PMK.03/2015

JENIS JASA LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008selengkapnya



ARTIKEL ARSIP




KATEGORI ARTIKEL :


TAGS # :

penghasilan (13) peraturan (11) peraturan pajak (7) pajak penghasilan (7) peraturan pajak - (7) atas penghasilan (6) wajib pajak (5) nomor tahun (4) berupa (3) atas peraturan (3) perubahan atas (3) penghasilan atas (3) penghasilan dari (3) penghasilan berupa (3) perubahan (3) perubahan atas peraturan (3) pajak penghasilan atas (3) penghasilan atas penghasilan (3) atas penghasilan berupa (3) diperoleh wajib pajak (2) diterima atau (2) atau diperoleh (2) diperoleh wajib (2) luar negeri (2) peraturan pemerintah nomor (2) peraturan pemerintah (2) pemerintah nomor (2) yang diterima (2) atas penghasilan dari (2) tahun tentang (2) pajak penghasilan atas penghasilan (2) nomor tahun tentang (2) peraturan direktur (2) direktur jenderal (2) atas peraturan direktur (2) penghasilan pasal (2) peraturan direktur jenderal (2) nomor kmk pemotongan (2) diterima atau diperoleh (2) yang diterima atau (2) pasal atas penghasilan (2) penghasilan pasal atas (2) pajak penghasilan pasal (2) pemotongan pajak penghasilan (2) kmk pemotongan pajak (2) wajib pajak badan (2) atau diperoleh wajib (2) pajak nomor (2) pajak nomor per- (2) pajak badan (2) jenderal pajak nomor (2) direktur jenderal pajak (2)