Perlukah Perppu Pengampunan Pajak?Selasa 3 Mei 2016 15:17Administratordibaca 2648 kaliArtikel PajakPerlukah Perppu Pengampunan Pajak?

Mengantisipasi gagalnya RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) atau meleset dari waktu yang diharapkan, Presiden Joko Widodo sudah menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) deklarasi pajak. PP dimaksudkan selain memperbaiki basis data juga meningkatkan pendapatan dari sektor pajak.  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 262/PMK.03/2010Senin 23 Nov 2015 14:03Oktalista Putridibaca 5305 kaliPeraturan Pajak - PPh 21

TATA CARA PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEJABAT NEGARA, PNS, ANGGOTA TNI, ANGGOTA POLRI, DAN PENSIUNANNYA ATAS PENGHASILAN YANG MENJADI BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA ATAU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  selengkapnya

 Pajak Penghasilan Pasal 22Ahad 27 Des 2015 11:34Ridha Anantidibaca 32987 kaliPajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan Pasal 22   Menurut hukum Indonesia, Nomor 36 tahun 2008, Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap Wajib Pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang.  selengkapnya

 Tributum Ergo Sum: Aku Membayar Pajak, Maka Aku AdaSabtu 20 Feb 2016 13:23Administratordibaca 2909 kaliArtikel PajakTributum Ergo Sum: Aku Membayar Pajak, Maka Aku Ada

Pada tahun 1637 Masehi seorang Descartes pernah berujar: “Cogito Ergo Sum” atau “Aku Berpikir Maka Aku Ada”. Kala itu, mendiang Descartes mungkin tidak pernah menduga bahwa 379 tahun kemudian ujarannya itu telah menginspirasi seorang abdi negara untuk membidani lahirnya artikel “Aku Membayar Pajak Maka Aku Ada” atau “Tributum Ergo Sum”.  selengkapnya

 Memaksakan Kepatuhan Wajib PajakSenin 7 Mar 2016 16:33Administratordibaca 4416 kaliArtikel PajakMemaksakan Kepatuhan Wajib Pajak

Dengan diberlakukannya KSWP pada setiap layanan publik, maka akan muncul ‘Kepatuhan’ karena setiap orang yang akan memanfaatkan layanan publik akan terlebih dahulu ‘mengurus’ atau menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Bahkan akan muncul istilah “Urus dulu pajakmu sebelum mengurus lainnya”. Jika kepatuhan telah mendekati sempurna, diyakini kesadaran mandiri masyarakat akan mengikuti.  selengkapnya

 Amnesti Pajak: Sarana Menuju Kemandirian BangsaJumat 15 Jul 2016 13:54Administratordibaca 6792 kaliArtikel PajakAmnesti Pajak: Sarana Menuju Kemandirian Bangsa

Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu berdiri di atas kaki sendiri. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, yang anugerahi Allah Yang Maha Kuasa dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia melimpah. Sudah sepatutnyalah bangsa yang besar ini menampakkan kemandiriannya, mengurangi bahkan melepaskan diri dari ketergantungan pada bangsa lain.  selengkapnya

 Siap-Siap 1 Juli 2016, Bayar Pajak Harus Dengan e-BillingKamis 2 Jun 2016 22:04Administratordibaca 4988 kaliArtikel PajakSiap-Siap 1 Juli 2016, Bayar Pajak Harus Dengan e-Billing

Tinggal sebulan lagi, Wajib Pajak harus bayar pajak dengan Billing System atau lebih populer dengan istilah e-Billing per 1 Juli 2016. Melalui e-Billing, pembayaran pajak dilakukan secara elektronik dengan menggunakan Kode Billing, berupa 15 digit kode angka, yang diterbitkan melalui sistem billing pajak. Untuk itu, kepada semua Wajib Pajak disarankan untuk segera mencoba menggunakan e-Billing d  selengkapnya

 Contoh Penghitungan PPh 23Kamis 3 Des 2015 14:25Administratordibaca 44990 kaliPenghitungan Pajak

CONTOH PEMOTONGAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 23 ATAS JASA TERTENTU (SERVICE MESIN ATAU KOMPUTER)  selengkapnya

 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 1996Kamis 18 Apr 1996 14:42Ridha Anantidibaca 997 kaliPeraturan Pajak - PPh Pasal 4 ayat (2)

PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN  selengkapnya

 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 19/PJ/2017Rabu 8 Nov 2017 13:33Ridha Anantidibaca 3148 kaliPeraturan Pajak - PPN

PERLAKUAN TERHADAP PENERBITAN DAN/ATAU PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK TIDAK SAH OLEH WAJIB PAJAK  selengkapnya


 

ARTIKEL TERPOPULER


Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKANselengkapnya

Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Finalselengkapnya

Kode Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeriselengkapnya

Kode Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badan

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badanselengkapnya

Kode Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23selengkapnya



ARTIKEL ARSIP




KATEGORI ARTIKEL :


TAGS # :

bangsa (7) artikel (6) penghasilan (6) artikel pajak (5) wajib pajak (5) pajak penghasilan (4) bangsa yang (4) peraturan (4) e-billing (4) peraturan pajak - (3) pajak penghasilan pasal (3) bangsa yang besar (3) peraturan pajak (3) penghasilan pasal (3) pendapatan (3) pemotongan (3) negara (3) kepatuhan (3) billing (3) anggaran pendapatan dan (2) pendapatan dan belanja (2) tributum ergo sum (2) aku membayar pajak (2) membayar pajak maka (2) adalah bangsa yang (2) pengampunan pajak (2) atas penghasilan (2) anggaran pendapatan (2) pendapatan dan (2) dan belanja (2) nomor tahun (2) tributum ergo (2) aku membayar (2) membayar pajak (2) pajak dengan (2) layanan publik (2) akan muncul (2) adalah bangsa (2) sumber daya (2) bayar pajak (2) pajak harus (2) pembayaran pajak (2) pengampunan (2) anggaran (2) belanja (2) indonesia (2) dilakukan (2) terhadap (2) tributum (2) membayar (2) seorang (2) descartes (2)