Contoh Penghitungan PPh 25Rabu 2 Des 2015 13:09Administratordibaca 25794 kaliPenghitungan Pajak

CONTOH PERHITUNGAN PPH PASAL 25  selengkapnya

 Update Aturan Pajak PP No 40 TAHUN 2009Kamis 14 Des 2017 08:48Ridha Anantidibaca 4126 kaliUpdate Aturan Pajak

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PP No 40 TAHUN 2009  selengkapnya

 Update Aturan Pajak PMK NOMOR 156/PMK.010/2015Jumat 15 Des 2017 11:29Ridha Anantidibaca 1362 kaliUpdate Aturan Pajak

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PMK NOMOR 156/PMK.010/2015  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 158/PMK.010/2015Selasa 5 Jan 2016 13:10Oktalista Putridibaca 4942 kaliPeraturan Pajak - PPN

TENTANG KRITERIA JASA KESENIAN DAN HIBURAN YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI.  selengkapnya

 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2009Kamis 4 Jun 2009 16:14Ridha Anantidibaca 3825 kaliPeraturan Pajak - PPh Pasal 4 ayat (2)

PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 156/PMK.010/2015Kamis 13 Ags 2015 11:02Ridha Anantidibaca 3390 kaliPeraturan Pajak - KUP

TENTANG PENETAPAN ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT-PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL YANG TIDAK TERMASUK SUBJEK PAJAK PENGHASILAN  selengkapnya

 Tahukah, Lebih dari 84% Anggaran Negara Berasal dari PajakSabtu 9 Jan 2016 12:31Administratordibaca 2562 kaliArtikel PajakTahukah, Lebih dari 84% Anggaran Negara Berasal dari Pajak

Penerimaan Perpajakan tahun 2016 yang ditargetkan sebesar 1.546,7 triliun rupiah akan menjadi tulang punggung berjalannya APBN 2016. Penghitungan yang cermat akan mendapatkan penerimaan negara dalam postur APBN 2016 sebesar 84,86 % dari Pajak.  selengkapnya

 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 658/KMK.03/2016Rabu 20 Jul 2016 11:21Administratordibaca 980 kaliPeraturan Pengampunan Pajak

PENETAPAN KANTOR PUSAT DAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SEBAGAI TEMPAT TERTENTU UNTUK TEMPAT PENYAMPAIAN SURAT PERNYATAAN HARTA DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK  selengkapnya

 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2013Rabu 11 Nov 2015 13:13Oktalista Putridibaca 6438 kaliPeraturan Pajak - PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 154/PMK.03/2015Selasa 5 Jan 2016 12:48Oktalista Putridibaca 2382 kaliPeraturan Pajak - PPN

TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK KAPAL ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI  selengkapnya


 

ARTIKEL TERPOPULER


Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKANselengkapnya

Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Finalselengkapnya

Kode Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeriselengkapnya

Kode Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badan

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badanselengkapnya

Kode Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23selengkapnya



ARTIKEL ARSIP




KATEGORI ARTIKEL :


TAGS # :

penghasilan (8) peraturan pajak - (7) peraturan (7) peraturan pajak (7) pajak penghasilan (5) internasional (4) aturan (4) nomor pmk tentang (4) pmk tentang (4) atas penghasilan dari (3) peraturan pajak - pmk (3) penetapan (3) pajak penghasilan atas (3) penghasilan atas penghasilan (3) penghasilan dari usaha (3) penghasilan atas (3) atas penghasilan (3) penghasilan dari (3) pmk nomor pmk tentang (3) konstruksi (2) informasikan (2) perubahan (2) update (2) informasikan perubahan (2) kami informasikan (2) penghitungan (2) terkait (2) kami informasikan perubahan (2) informasikan perubahan aturan (2) terbitnya (2) yang tidak termasuk (2) perubahan aturan terkait (2) dan pejabat-pejabat perwakilan (2) tidak termasuk subjek (2) termasuk subjek pajak (2) subjek pajak penghasilan (2) organisasi internasional yang (2) perwakilan organisasi internasional (2) update peraturan (2) pejabat-pejabat perwakilan organisasi (2) internasional dan pejabat-pejabat (2) aturan terkait dengan (2) organisasi-organisasi internasional dan (2) penetapan organisasi-organisasi internasional (2) tentang penetapan organisasi-organisasi (2) pmk tentang penetapan (2) pajak pertambahan nilai (2) jasa konstruksi (2) dengan terbitnya aturan (2) tahun pajak penghasilan (2) terkait dengan terbitnya (2) organisasi (2)