Banyak Catatan Tax AmnestySelasa 16 Feb 2016 04:30Administratordibaca 4332 kaliArtikel PajakBanyak Catatan Tax Amnesty

Substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau tax amnesty telah disepakati oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sekarang masalahnya tinggal bagaimana sosialisasinya ke masyarakat.  selengkapnya

 Bukan Soal Mengampuni PengemplangSenin 18 Jul 2016 13:44Administratordibaca 2124 kaliArtikel PajakBukan Soal Mengampuni Pengemplang

UU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty/TA) yang baru saja disahkan oleh DPR sempat menuai kontroversi. Banyak yang mendukung tapi tidak sedikit yang skeptis atau menolak. Isu yang paling sering mengemuka adalah bahwa program tersebut merupakan pengampunan kepada mereka yang selama ini mengemplang pajak, yang semestinya dianggap kriminal. Jika benar, ini tentu sangat tidak adil bagi pembayar pajak yan  selengkapnya

 TAJUK BISNIS INDONESIA: Menyukseskan Amnesti PajakSenin 18 Jul 2016 19:55Administratordibaca 2629 kaliArtikel PajakTAJUK BISNIS INDONESIA: Menyukseskan Amnesti Pajak

Hari ini program pengampunan pajak dijadwalkan mulai berlaku secara efektif. Di tengah keraguan banyak pihak, pemerintah yakin bahwa program pengampunan pajak alias tax amnesty itu bakal menuai sukses.  selengkapnya

 Mengajukan Keberatan atau Gugatan Pajak? Mana yang Lebih Menguntungkan?Senin 14 Mar 2016 18:43Administratordibaca 13684 kaliArtikel Pajak

Seiring perkembangan waktu, dan banyaknya pemeriksaan yang dilakukan otoritas pajak dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) , semakin banyak pula pengajuan keberatan akibat tidak terjadinya kesamaan pendapat pada saat pemeriksaan antara Wajib Pajak (WP) dengan Pemeriksa Pajak.  selengkapnya

 Menghadang Efek Samping Tax AmnestySenin 25 Jul 2016 15:13Administratordibaca 3933 kaliArtikel PajakMenghadang Efek Samping Tax Amnesty

Meski mendapat sorotan karena dianggap terlalu luasnya objek pengampunan pajak, tarif tebusan yang terlampau murah, mau pun potensi pencucian uang, UU Tax Amnesty akhirnya diteken Presiden Joko Widodo pada 1 Juli 2016.  selengkapnya

 Menyelamatkan Penerimaan PajakRabu 13 Apr 2016 14:44Administratordibaca 2934 kaliArtikel PajakMenyelamatkan Penerimaan Pajak

Kabar tak baik terus menyelimuti pendapatan negara awal tahun ini. Sejak Januari, pendapatan pajak memberikan indikasi yang membuat sakit kepala bagi otoritas fiskal. Betapa tidak, hingga kuartal pertama tahun ini berakhir, pendapatan pajak justru lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu, di saat sebenarnya perekonomian memberikan tanda-tanda membaik.  selengkapnya

 Pajak E-Commerce : PMK No 210/PMK.010/2018Senin 25 Mar 2019 10:13Ridha Anantidibaca 8456 kaliArtikel PajakPajak E-Commerce :  PMK No 210/PMK.010/2018

Saat ini, keberadaan internet menjadi salah satu hal penting untuk menunjang kegiatan perekonomian. Hal ini dapat dilihat dari maraknya kegiatan perdagangan atau jual beli melalui internet atau online yang biasa disebut e-Commerce.  selengkapnya

 PNS dan E-FilingRabu 30 Mar 2016 14:48Administratordibaca 4161 kaliArtikel PajakPNS dan E-Filing

Akhir Maret ini santer terdengar kata-kata e-Filing dimana-mana. Mulai dari PNS, anak muda, hingga berita di berbagai media cetak maupun elektronik, semua membicarakan e-Filing. Lalu, Apa itu e-Filing?  selengkapnya

 PAJAK UNTUK KITA, Haruskah Mengeluh atau Mensyukuri?Ahad 10 Jan 2016 12:29Administratordibaca 5657 kaliArtikel Pajak

Haruskah kita mengeluh atau mensyukuri dengan sistem perpajakan di Indonesia? Sebagai warga negara Indonesia, bahkan warga negara asing yang tinggal di Indonesia wajib mentaati peraturan yang berlaku di Indonesia. Kita sebagai anggota atau warga negara dari Indonesia perlu mendukung keberlangsungan negara ini agar roda kehidupan di Indonesia tetap dapat berjalan dan berlanjut.  selengkapnya

 Mengapa Harus Tax Amnesty?Senin 2 Mei 2016 18:59Administratordibaca 6077 kaliArtikel PajakMengapa Harus Tax Amnesty?

Kegaduhan skandal internasional bernama Panama Papers semakin menghidupkan inisiatif pemerintah untuk melegalkan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). Dari 214.000 nama pengusaha/perusahaan yang diperkirakan terekam dalam dokumen kontroversial itu, tercatat sekitar 2.961 nama dari Indonesia yang turut mendirikan perusahaan offshore di Panama. Pemerintah yang telanjur terjebak dengan target  selengkapnya


 

ARTIKEL TERPOPULER


Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKANselengkapnya

Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Finalselengkapnya

Kode Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeriselengkapnya

Kode Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badan

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badanselengkapnya

Kode Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23selengkapnya



ARTIKEL ARSIP




KATEGORI ARTIKEL :


TAGS # :

artikel pajak (10) artikel (10) tax amnesty (8) amnesty (8) indonesia (8) pengampunan (7) pengampunan pajak (6) negara (5) di indonesia (4) pemerintah (4) e-filing (4) warga negara (3) program (3) pendapatan (3) pengampunan pajak tax (2) pajak tax amnesty (2) program pengampunan pajak (2) mengeluh atau mensyukuri (2) bahwa program (2) program pengampunan (2) pendapatan pajak (2) mengeluh atau (2) atau mensyukuri (2) dari indonesia (2) tinggal (2) menuai (2) mendukung (2) dianggap (2) berlaku (2) keberatan (2) pemeriksaan (2) otoritas (2) memberikan (2) perekonomian (2) e-commerce (2) internet (2) kegiatan (2) mengeluh (2) mensyukuri (2) panama (2) perusahaan (2) artikel pajak - banyak (1) pajak - banyak catatan (1) banyak catatan tax amnesty (1) catatan tax amnesty substansi (1) tax amnesty substansi rancangan (1) amnesty substansi rancangan undang-undang (1) substansi rancangan undang-undang ruu (1) rancangan undang-undang ruu pengampunan (1) undang-undang ruu pengampunan pajak (1) ruu pengampunan pajak atau (1) pengampunan pajak atau tax (1)