Ditjen Bea dan Cukai optimistis target penerimaan cukai sebesar Rp148 triliun akan tercapai dengan menggenjot penindakan terhadap peredaran rokok ilegal.
Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi mengatakan penerimaan cukai sampai semester I/2018 sebenarnya masih sesuai dengan planning trajectory direktorat tersebut.
“Tapi angkanya saya tidak hafal,” ucapnya di sela-sela Pemusnahan Hasil Penindakan di Malang, Jumat (3/8/2018).
Tren penerimaan cukai, kata dia, memang biasanya tidak besar pada semester I, namun akan meningkat tajam pada semester II, terutama pada triwulan akhir.
Upaya menggenjot penerimaan cukai, dilakukan dengan melakukan penindakan atas peredaran rokok ilegal. Dengan cara itu, maka pabrikan yang sebelumnya bermain di rokok ilegal akan masuk ke rokok ilegal.
Di sisi lain, produsen rokok legal dapat berkembang karena pasar yang sebelumnya dimasuki rokok ilegal dapat dimasuki rokok legal.
Dia memastikan, untuk menggenjot penerimaan cukai tahun tidak dilakukan penaikan tarif cukai yang berlaku di 2018. Penaikan tarif cukai, jika telah ditetapkan, akan berlaku pada 2019.
Dia memberi ancar-ancar, jika ada penaikan cukai yang berlaku di 2019, maka acuannya pada angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi, serta beberapa variabel lain.
Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Rudy Heri Kurniawan mengatakan sampai Juli 2018, penerimaan cukai di kantor tersebut mencapai 47,5% dari target penerimaan sampai akhir tahun sebesar Rp18,5 triliun.
Proporsi penerimaan sebesar itu, dia yakinkan, masih sesuai dengan planning trajectory Ditjen Bea dan Cukai yang intinya pada penerimaan cukai pada semester I memang tidak besar, terutama menjelang Lebaran.
Setelah Lebaran, baru penerimaan meningkat. “Kalau Juni-Juli tren penerimaan tetap menurun, kami khawatir, namun realisasinya memang meningkat sehingga pencapaian target penerimaan cukai tidak perlu dikhawatirkan,” ucapnya.
Biasanya, penerimaan cukai akan meningkat tajam menjelang akhir tahun. Hal itu terjadi karena perusahaan memborong cukai karena ingin menikmati tarif cukai lama.
Mereka memborong cukai dengan pertimbangan, khawatir pencetakan pita cukai akan terlambat sehingga menggangu proses produksi. “Itu dibolehkan. Ini bukan ijon,” ujarnya.
Hal itu terjadi karena masa berlaku pelekatan cukai 2018 paling lambat Februari 2019. Jika cukai yang dibeli pada 2018 tidak habis pada akhir Februari 2019, maka diharuskan mengembalikan ke Bea dan Cukai dengan dikenakan tarif tertentu.
Jika perusahaan rokok tetap memaksakan melekatkan cukai setelah masih habis berlakunya, maka akan dikenakan penindakan oleh Ditjen Bea dan Cukai.
Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo mengatakan merespon positif penindakan peredaran rokok ilegal oleh Ditjen Bea dan Cukai karena berdampak dapat melindungi perusahaan rokok legal.
Di sisi lain, dia juga meminta, Bea dan Cukai perlu melakukan ekstensifikasi penerimaan cukai dengan memberlakukan cukai untuk plastik, minuman berkarbonat, dan bahan-bahan yang mengandung timbal.
Dengan semakin tingginya penerimaan cukai, maka akan memperkuat fiskal karena sisi penerimaannya semakin besar.
Heru Pambudi menegaskan, penindakan terhadap peredaran rokok ilegal efektif mengurang angka peredaran rokok tersebut. Mengacu survei rokok ilegal 2018 oelhg Penelitian dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis Fakutlas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, perdaran rokok ilegal turun secara signfikan, dari 12,4% pada 2016 menjadi 7,04% di 2018 dan ditargetkan menjadi 3% di 2019.
Sumber : bisnis.com (Malang, 03 Agustus 2018)
Foto : Bisnis
Kejar target penerimaan cukai, Bea Cukai gencar tindak rokok ilegalDirektorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemkeu) menargetkan penerimaan cukai tahun ini sebesar Rp 165,5 triliun. Target tersebut meningkat sekitar 3,69% dibandingkan realisasi sepanjang 2018 yang tercatat sebesar Rp 159,69 triliun.selengkapnya
Tarif cukai rokok tak naik, Bea Cukai akan fokus awasi rokok ilegalPemerintah tidak jadi menaikkan tarif cukai rokok di tahun depan. Padahal, tahun depan target penerimaan cukai naik menjadi Rp 165,5 triliun, dari target penerimaan cukai tahun ini yang sebesar Rp 155,4 triliun.selengkapnya
Tekan peredaran rokok ilegal, realisasi cukai akan lampaui targetDirektorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, realisasi penerimaan bea dan cukai hingga akhir Juli 2018 sebesar Rp 93,28 triliun, atau 48,08% dari target dalam APBN 2018. Realisasi itu tumbuh 16,98% year on year (YoY).selengkapnya
Pemerintah akan berantas rokok ilegal untuk capai target cukai 2019Tahun depan, pemerintah memutuskan cukai rokok tak naik. Kendati begitu, pemerintah yakin menyetel target penerimaan cukai tumbuh 6,5% di APBN 2019 menjadi Rp 165,5 triliun dari yang ditargetkan tahun ini Rp 155,4 triliun.selengkapnya
Genjot penerimaan tahun depan, Bea Cukai akan tingkatkan pemberantasan rokok ilegalKementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, penerimaan cukai hingga akhir Agustus 2020 mencapai Rp 97,71 triliun atau 56,74% dari targetnya.selengkapnya
Pengamat: Tarif cukai rokok tetap, target penerimaan cukai berat dicapaiTarget penerimaan cukai hasil tembakau di tahun mendatang akan meningkat menjadi Rp 158,8 triliun dari target tahun ini yang sebesar Rp 148,2 triliun. Sementara, Menteri Keuangan pun mengatakan tidak akan menaikkan tarif cukai rokok di tahun mendatang.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniWakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanSetoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanIsu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanPemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanMasyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya
