Program amnesti pajak periode pertama yang berakhir September lalu berefek positif bagi perekonomian Indonesia. Sebab, dana tebusan yang masuk kantong pemerintah cukup besar, yakni menembus Rp 90 triliun.
Amnesti pajak juga membawa berkah bagi perbankan, termasuk PT Bank Central Asia Tbk (BBCA). Di periode pertama, dana tebusan wajib pajak yang masuk melalui BBCA senilai Rp 37 triliun.
Analis MNC Securities Nurulita Harwaningrum mengatakan, posisi BBCA sebagai penampung dana amnesti pajak sangat strategis. Sebab, BBCA adalah bank swasta terbesar di Indonesia. Namun, "Tergantung pada produk BBCA, sudah siap atau belum," ujar dia kepada KONTAN, Kamis (6/10).
Dana repatriasi maupun uang tebusan amnesti pajak masih akan terus masuk kantong pemerintah hingga Maret 2017. Tapi Nurul tidak bisa memprediksi berapa lama dana repatriasi yang masuk bank sebelum para wajib pajak menaruh dananya ke instrumen investasi lain.
Sementara analis Panin Sekuritas Frederik Rasali mengatakan, saat ini tidak ada aturan pembatasan dana repatriasi sebelum dipindah ke instrumen lain. Dana hanya dikunci untuk tidak dikirim langsung ke luar negeri.
"Sehingga sulit mengetahui berapa lama bertahan, karena keputusan ada di tangan pemilik aset," ungkap dia.
Frederik menilai, BCA menjadi pilihan karena brand-nya sudah dikenal dan memiliki nasabah loyal. Bank lain bisa saja memberikan bunga menarik, tetapi risiko BCA dinilai paling rendah. BBCA juga memiliki akses transaksi lebih menarik. Ini lantaran bank yang terafiliasi dengan Grup Djarum tersebut memiliki banyak mesin ATM dan cabang.
Analis Mandiri Sekuritas Tjandra Lienandjaja dalam risetnya menyebutkan, sepanjang delapan bulan tahun ini BBCA membukukan laba bersih non-konsolidasi Rp 13,4 triliun, tumbuh 15% year-on-year (yoy). Laba ini setara 69% dari estimasi konsensus analis dan 74% terhadap ekspektasi Mandiri Sekuritas hingga akhir 2016.
Tjandra menilai, pertumbuhan kredit BBCA hingga kini relatif lambat. Ini lantaran permintaan lemah dan sebagian besar nasabah wait and see. "Sementara itu, manajemen berhati-hati dalam memperluas kredit baru. Ini terkait kenaikan risiko penyaluran kredit," tulis dia.
Kucuran kredit BBCA tumbuh 6% (yoy) dan simpanan naik 9% (yoy) selama delapan bulan pertama tahun ini. Margin bunga bersih (NIM) hingga Agustus juga membaik menjadi 6,8%, naik dibandingkan periode sama tahun lalu, 6,4%.
Frederik juga setuju pertumbuhan kredit relatif lambat dan itu terjadi di semua level perbankan. Namun BCA memiliki fee based income cukup besar dan pengeluaran derivatif menurun tajam.
Dia memperkirakan kredit akan meningkat di awal tahun depan dibanding kuartal keempat tahun ini. Tjandra masih tetap merekomendasikan neutral saham BBCA. "Kami sedang mengkaji ulang target harga Rp 13.000 per saham," jelas dia.
Nurul merekomendasikan hold saham BBCA dengan target Rp 15.585 per saham. Frederik juga merekomendasikan hold dengan target harga Rp 15.000 per saham. Harga saham BBCA kemarin (6/10) ditutup melemah 0,16% menjadi Rp 15.775 per saham.
Sumber : kontan.co.id (Jakarta, 07 Oktober 2016)
Foto : kontan.co.id
Bank BUKU 4: Dana Amnesti Pajak Banyak Masuk di Periode KeduaPerbankan besar yang masuk kategori Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 4 optimistis dapat menarik dana repatriasi dalam jumlah besar pada periode kedua kebijakan amnesti pajak. Namun, dana tersebut diperkirakan akan lebih kecil dibandingkan periode pertama dengan total tebusan yang dikenakan sebesar dua persen.selengkapnya
Bank Besar Nilai Dana dari Amnesti Pajak Masih MelimpahTiga Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) IV meyakini dana tebusan dari program amnesti pajak di periode kedua yakni Oktober-Desember 2016 tetap melimpah, namun tidak seagresif seperti periode pertama.selengkapnya
Dana Repatriasi boleh Masuk Pasar SahamPembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau tax amnesty yang mulai bergulir di parlemen mulai memunculkan kejutan baru. Salah satunya terkait pembahasan pasal 13 draf UU Pengampunan Pajak. Yakni jenis-jenis instrumen investasi penampung dana repatriasi. Tak hanya deposito bank, surat berharga negara (SBN), dan reksadana, investasi saham juga akan dibuka lebar.selengkapnya
Bank Mandiri Siap Dukung Amnesti Pajak Melalui Pengelolaan Dana RepatriasiKebijakan Pengampunan Pajak yang disahkan Pemerintah melalui Kementerian Keuangan sedang gencar disosialisasikan kepada masyarakat.selengkapnya
AMNESTI PAJAK: Hingga Akhir 2016 BRI Tampung Dana Repatriasi Rp12 TriliunAliran dana repatriasi hasil amnesti pajak yang ditampung PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. terus bertambah.selengkapnya
Bappenas: Dana Repatriasi Banyak Masuk Pada Tiga Bulan PertamaBadan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) meyakini dana repatriasi hasil dari kebijakan amnesti pajak akan banyak masuk pada tiga bulan pertama setelah mulai berlaku efektif pada Senin (18/1).selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniWakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanSetoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanIsu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanPemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanMasyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya
