Program pengampunan pajak (tax amnesty) yang dijalankan pemerintah diharapkan mampu meningkatkan perkembangan bisnis di sektor properti, yang pada akhirnya ikut mendorong perkembangan bisnis PT Mitsubishi Jaya Elevator and Escalator (MJEE).
“Bisnis kami sangat bergantung pada pasar properti. Tahun lalu saat bisnis properti melesu, bisnis kami pun stagnan. Tahun ini ekonomi mulai bergerak lagi, ada optimisme dari program tax amnesty, dimana proyek-proyek yang tahun lalu berhenti mulai jalan lagi,” kata Presiden Direktur PT MJEE Christian Satrya di Jakarta
Satrya mengungkapkan, kondisi bisnis tahun lalu cukup berat dimana produksi turun hingga 30%, padahal saat itu pabrik kedua baru saja diselesaikan. “Ini terjadi karena memang berkurangnya kegiatan di market,” ujarnya.
Tercatat total produksi MJEE pada tahun lalu hanya mencapai 500 unit, jauh lebih rendah dibandingkan produksi 2014 yang mencapai 700 unit. Sementara untuk tahun ini diharapkan bisa meningkat menjadi 600-650 unit. “Memang belum sebaik tahun 2014, tapi setidaknya lebih baik dibanding 2015,” jelas Christian Satrya,
Dia pun berharap pemerintah mampu menjaga pertumbuhan, dengan program-program yang ada, salah satunya melalui tax amnesty. “Mudah-mudahan hasil tax amnesty bisa digunakan sebagai modal. Jika tidak, momentum ini hanya terjadi satu kali saja. Ini harus dikembangkan menjadi bola salju utuk membangun ekonomi. Optimisme pasar harus terus ditumbuhkembangkan,” paparnya.
Pada tahun depan pabrik terbaru MJEE bisa beroperasi 100%, sehingga kapasitas produksi bisa ditingkatkan sebanyak 50% dibanding tahun ini. “Untuk gedung pabrik sudah diselesaikan, dan sebagian besar peralatan sudah kami realisasikan juga tinggal beberapa mesin. Jadi, sekarang progressnya sudah mencapai 70%, dan tahun depan pabrik kedua ini sudah komplit 100%,” kata Christian Satrya.
Dengan peningkatan kapasitas ini, penggunaan komponen lokal juga mengalami peningkatan, dari 20% saat ini menjadi 30%.
Dari sisi kebijakan lainnya, dia juga berharap pemerintah mampu mensinergikan kebijakan di bidang perdagangan dan industri. Menurut pengamatannya, saat ini aturan perdagangan jauh lebih kuat dari perindustrian. “Aturan di bidang perdagangan terkait dengan kerjasama luar negeri banyak memberikan kebebasan (free trade), sementara di sisi perindustrian justru belum cukup banyak stimulasi. Dampaknya, barang impor diuntungkan dibanding barang diproduksi di dalam negeri,” jelasnya.
Mahalnya biaya produksi dalam negeri, kata dia, karena tingginya biaya ekonomi seperti biaya logistik, biaya energi yakni listrik dan gas, tenaga kerja, dan lainnya. Ia berharap hal ini mendapat perhatian serius dari pemerintah. Menurutnya, Indonesia bisa belajar banyak dari Thailand dalam memajukan industri dalam negeri mereka.
Mitsubishi Elevator memulai operasinya di Indonesia sejak tahun 1971, saat itu melalui PT Jaya Teknik Indonesia sebagai agen penjualan. Pada tahun 1996 pihak Mitsubishi Electric, Mitsubishi Corporation, dan Jaya Group sepakat mendirikan perusahaan patungan yang dinamakan PT Mitsubishi Jaya Elevator and Escalator (MJEE). Pangsa pasar MJEE berada di kisaran 20-25 persen di Indonesia. Kedepannya diharapkan terus meningkat sampai ke 30 persen bahkan lebih.
Pengguna produk MJEE mulai dari kontrakor kecil hingga para pengembang besar baik lokal dan multinasional, kantor-kantor pemerintah hingga kedutaan-kedutaan besar, hotel bintang 3 hingga bintang 6, dari ruko kecil hingga mal besar dan apartemen mewah. Selain itu, MJEE juga dipercaya untuk mengekspor hasil produksinya ke Asia Tenggara, Timur Tengah hingga ke Eropa.
Sumber : beritasatu.com (Jakarta, 22 Oktober 2016)
Foto : beritasatu.com
Penerimaan pajak di tahun depan bisa mencapai 97% dari targetTahun ini, Kementerian Keuangan memperkirakan penerimaan pajak bisa mencapai 95% dari target penerimaan pajak di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 yang mencapai Rp 1.424 triliun.selengkapnya
Ini wajib pajak terbesar di Indonesia tahun 2018 yang terima penghargaan dari KemkeuDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyampaikan apresiasi kepada kepada para wajib pajak (WP) besar yang berkontribusi pada penerimaan negara di tahun 2018.selengkapnya
Pajak yang Hendak Dihilangkan PT EK Prima Ekspor Indonesia Adalah PPn dan Bunga Tahun 2014-2015PT EK Prima Ekspor Indonesia memiliki surat tagihan pajak Rp 78 miliar.selengkapnya
Bisnis Properti Mulai Rasakan Efek Tax AmnestyProgram Tax amnesty atau pengampunan pajak yang diberlakukan oleh pemerintah diyakini mulai memberikan dampak terhadap iklim bisnis properti di Kota Semarang. Wakil Ketua DPD REI Jateng Bidang Pertanahan Wibowo Tedjo Sukmono mengatakan, sejak berakhirnya program amnesti pajak tahap pertama, sudah mulai ada pergerakan penjualan perumahan.selengkapnya
Ini Dampak Tax Amnesty terhadap Kinerja Pasar Modal dalam 2 Tahun TerakhirKebijakan pemerintah terkait dengan pengampunan pajak atau tax amnesty diklaim menjadi pendongkrak kinerja pasar saham dalam 2 tahun terakhir.selengkapnya
Pembayaran pajak melalui BNI mencapai Rp 380 triliun di tahun laluPT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) mencatatkan transaksi pembayaran pajak yang dibayarkan lewat BNI mencapai Rp 380 triliun sepanjang 2018selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniWakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanSetoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanIsu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanPemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanMasyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya
