Gerai samsat di Pasar Pagi, Mangga Dua, Jakarta Utara, resmi beroperasi Selasa (15/5/2018). Dari gerai ini, pendapatan pajak kendaraan ditargetkan mencapai Rp60 juta per hari.
Pembuatan gerai samsat ini merupakan bentuk kerja apik dari Dirlantas Polda Metro Jaya dan Badan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta. Dengan demikian, tercatat sudah ada empat gerai samsat yang terasebar di wilayah Jakarta Utara.
Kepala Unit Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu Robert Lumban Tobing menargetkan pembukaan gerai ini bisa menambah peningkatan pajak di Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. Hal ini selaras dengan kemauan Wagub DKI Sandiaga Salahudin Uno yang ingin pendapatan pajak meningkat.
“Ada alasan kenapa dibuka di tempat perbelanjaan, supaya pembayaran meningkat. Bagaimanapun wajib pajak akan senang bila membayar pajak sembari berbelanja,” ujar Robert.
Robert mengaku hingga triwulan 1/2018 pihaknya sudah menjaring pendapatan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp2,5 triliuun. Angka ini meningkat dibandingkan periode yang sama tahun tahun di bawah angka Rp2 triliun.
Meski demikian, pendapatan pajak kendaraan bermotor dari empat gerai di Jakarta Utara belum mampu menyamai pendapatan samsat pusat yang berada di Gunung Sahari, Senen.
Sekalipun baru beroperasi selama empat hari sebelum diresmikan hari ini, Gerai Samsat Pasar Pagi Mangga Dua mampu meraup pendapatan Rp60 juta per hari. Jumlah tersebut memang masih jauh di bawah dari pendapatan yang diperoleh Gerai Samsat Mal Artha Gading.
“Inikan masih baru, masih perlu promosi. Beda sama di Gerai Samsat Mal Artha Gading, di sana bisa dapat Rp200 juta per hari,” katanya.
Sementara itu, Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Yusuf, mengatakan permintaan gerai samsat di mal-mal atau tempat perbelanjaan cukup tinggi.
“Ini adalah terobosan dari samsat dimana ini merupakan wujud peningkatan pelayanan publik dengan cara mendekatkan kepada masyarakat,” kata Yusuf.
Yusuf menambahkan, dengan adanya fasilitas itu, masyarakat yang sedang berbelanja atau sekadar jalan-jalan di Pasar Pagi Mangga Dua, bisa sekalian memperpanjang pajak STNK.
“Pelayanan di sini hanya sebatas perpanjangan STNK, untuk balik nama dan yang lainnya harus di samsat induk,” ucapnya.
Meski demikian, Yusuf mengaku keberadaan gerai sangat efektif. Hal inilah yang mendorong dirinya terus melakukan penambahan gerai di beberapa wilayah Jakarta. Hingga kini gerai samsat semacam ini sudah mencapai 40 di wilayah Jadetabek.
Sedangkan untuk jam operasionalnya, Yusuf mengatakan pembukaan disesuaikan dengan jam tutup mal. “Kan enggak mungkin mal tutup kita buka. Kita akan buka setiap hari untuk melayani masyarakat yang ingin perpanjang,” tandasnya.
Sumber : sindonews.com (Jakarta, 15 Mei 2018)
Foto : Sindonews
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menargetkan penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun ini sebesar Rp 8 triliun, sementara biaya balik nama (BBN) sebanyak Rp 5,7 triliun.selengkapnya
Direktorat Jenderal Pajak resmi buka gerai layanan pajak di Pasar Tanah Abang. Gerai tersebut diperuntukan bagi pegadang UMKM di Tanah Abang yang ingin mengetahui apa itu sosialisasi sebelum mengikuti program pengampunan pajak alias tax amnesty nantinya.selengkapnya
Penyampaian laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2017 tinggal 10 hari lagi. Oleh karena itu Kanwil DJP Jawa Tengah I membuka Gerai Pajak di mal untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak yang akan melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi formulir 1770 S dan 1770 SS melalui e-filling.selengkapnya
Samsat Jakarta Barat mengejar pemilik kendaraan agar secepatnya melunasi pajak. Pasalnya, pajak puluhan kendaraan mewah di daerah tersebut masih menunggak serta masa pemutihan pajak akan habis pada 31 Desember 2018.selengkapnya
Guna menarik minat masyarakat para pegawai di UPT Samsat Pangkalpinang menggunakan pakaian adat Khas Bangka.selengkapnya
Masyarakat DKI Jakarta kian dimudahkan dalam pembayaran pajak. Salah satunya pengecekan info pajak dan pembayaran pajak kendaraan kini bisa online melalui aplikasi e-Samsat.selengkapnya
Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Setoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Isu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Pemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Masyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya