Gubernur NTB TGH Zainul Majdi melaksanakan prgram amnesti pajak pada Jumat (30/9). "Saya juga ikut tax amnesty, program nasional yang wajib untuk kita sukseskan," katanya di Pendopo Kantor Gubernur NTB, Kota Mataram, NTB, Jumat (30/9).
Ia mengajak, seluruh pejabat publik seperti Bupati dan Wali Kota di NTB ikut memanfaatkan program tersebut.
Ia menerangkan, program ini ialah menyampaikan apa-apa yang belum termuat di dalam dari laporan sebelumnya. Termasuk dia, di mana dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) sebelumnya ada yang belum termuat.
"Termasuk saya di laporan LHKPN ada beberapa yang belum termuat karena LHKPN 2013, sekarang sudah 2016," lanjutnya.
Menurutnya, dengan mengikuti amnesti pajak merupakan bentuk sumbangsih nyata dalam mendukung perekonomian bangsa. "Saya yakin kalau semua pihak bisa ikut ini maka akan bantu secara nyata program pemerintah," ungkapnya.
Ia juga mengapresiasi kantor wilayah direktorat jenderal pajak Nusa Tenggara yang sangat pro aktif serta melakukan pelayanan dengan cepat. "Saya imbau, marilah kita sebagai pejabat publik memberi contoh dalam hal ini," katanya menambahkan.
Di tempat yang sama, Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara Suparno mengatakan, hasil amnesti pajak wilayah Nusa Tenggara yang meliputi NTB dan NTT mencapai Rp 220 miliar atau sudah melebihi target dengan persentase sebesar 110 persen.
"Sudah Rp 220 miliar sebelum ke Gubernur NTB, jadi capaiannya sudah 110 persen," ungkapnya. Ia menjelaskan, mayoritas amnesti pajak di wilayah ini diikuti oleh kegiatan usaha perdagangan.
Sumber : republika.co.id (Mataram, 30 September 2016)
Foto : republika.co.id
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Sulselbartra) melakukan sosialisasi Undang Undang (UU) Pengampunan Pajak di Kantor Gubernur Sulsel, Jumat (16/9).selengkapnya
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan p Roeslani meyakini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bisa mensukseskan program kebijakan amnesti pajak atau tax amnesty.selengkapnya
Meski dua kali menduduki jabatan strategis sebagai bendahara negara, Sri Mulyani Indrawati mengaku hampir tak pernah ditawari suap atau diajak melanggar hukum. Sekali-kalinya ia ditawari suap oleh salah satu kepala daerah, saat kembali menjabat Menteri Keuangan tahun ini.selengkapnya
Program pengampunan pajak (tax amnesty) berhak dimanfaatkan setiap orang maupun badan usaha, termasuk yang belum menggenggam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Namun pemerintah mengecualikan kebijakan tersebut untuk WP tertentu yang sedang terlilit masalah hukum pidana.selengkapnya
Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Irwan Prayitno menilai program amnesti pajak yang digulirkan pemerintah akan menggerakkan perekonomian daerah sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.selengkapnya
Sejumlah grup WhatsApp kemarin membagikan sebuah foto yang tiba-tiba saja menjadi viral. Dalam foto tersebut terlihat, sejumlah orang menggunakan kaos berlogo Optimalisasi Door to Door Kepatuhan Pajak. Kabarnya foto ini diambil di Medan Sumatera Utara. Beberapa orang tersebut terlihat memasuki sebuah kios barber shop.selengkapnya
Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Setoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Isu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Pemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Masyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya