Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Heru Pambudi berharap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat menyetujui aturan pengenaan cukai untuk plastik secepatnya.
Hal ini disebabkan sudah semakin parahnya limbah plastik yang beredar dan mengotori lingkungan. "Cukai plastik kita terus realisasikan ya, kita lihat lingkungan semakin hari semakin mengkhawatirkan. Terakhir kita lihat paus sekian kilogram di Wakatobi di dalamnya itu semua makan plastik," tutur dia seperti ditulis Sabtu (24/11/2018).
Penggunaan cukai plastik, menurut Heri, penting untuk segera diimplementasikan guna membatasi peredaran plastik yang kian masif.
Ia memaparkan, tidak hanya laut saja yang terpapar limbah plastik, begitupun sungai yang saat ini kondisinya memprihatinkan akibat plastik yang tidak ramah lingkungan.
"Dengan menerapkan cukai kita harapkan konsumsinya bisa ditekan. Pemerintah juga akan mendorong masyarakat agar sadar tidak sering menggunakan kantong plastik atau memanfaatkan kantong yang ramah lingkungan yakni yang bisa dipakai berulang-ulang," ujar dia.
Heru mengungkapkan, pemerintah pada dasarnya telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No 83 tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut. Meski demikian, Perpres tersebut dinilai masih belum secara ketat membatasi peredaran penggunaan plastik tak ramah lingkungan.
"Momentumnya (situasinya) sudah seperti ini. Jadi itu (Perpres) masih belum cukup," ujar dia
Ditjen Bea Cukai pun masih terus berkomunikasi dengan Komisi XI DPR RI untuk membatasi plastik yang tidak ramah lingkungan.
"Kendalanya masalah administrasi saja, dan yang kita dorong ini tak semua plastik, melainkan yang tidak ramah saja. Plastik ramah lingkungan kita dorong supaya lebih affordable. Kita masih terus konsultasikan dengan DPR," kata dia.
Sebelumnya, seekor paus sperma ditemukan warga terdampar di sekitar Pulau Kapota, Kabupaten Wakatobi, Minggu, 18 November 2018 sekitar pukul 16.00 Wita. Paus sepanjang 9,5 meter dan memiliki lebar 1,85 meter itu, ditemukan dalam kondisi sudah jadi bangkai.
Salah seorang penduduk Pulau Kapota, Aswar, mengatakan warga melaporkan keberadaan paus tersebut ke dinas perikanan. Setelah itu, sejumlah pihak, termasuk pengurus Taman Nasional Wakatobi, turun langsung ke lokasi penemuan paus sperma.
Saat ditemukan warga, paus sperma dikelilingi sampah plastik dan potongan potongan kayu. Saat warga membelah perut paus, ternyata di dalam perutnya juga berisi sampah plastik.
Penemuan ini baru terungkap pada Senin (19/11/2018) saat salah seorang warga mengunggah di salah satu akun media sosial miliknya. Saat sampai di lokasi, paus sperma itu ditemukan terapung-apung di perairan dangkal pinggir pantai yang berdekatan dengan permukiman warga.
"Ada banyak sampah plastik, semua sampah plastik ringan," ujar Syahrul Said, warga lainnya.
Kabar miris yang menimpa paus sperma ini ternyata disorot oleh media asing. Banyak pula orang yang prihatin atas kondisi hewan yang sepatutnya dilindungi tersebut.
Dalam artikel bertajuk "Sperm whale washed up in Indonesia had plastic bottles, bags in stomach", media Singapura yaitu Channel News Asia menulis bahwa jumlah plastik yang ada di dalam perut paus sperma hampir enam kilogram.
Media itu juga memaparkan bahwa ada banyak item yang ditemukan dalam perut paus itu. Mulai dari cangkir, botol plastik, tas, sandal hingga karung.
Berita mengenaskan ini juga terdengar hingga Inggris. The Guardian dalam artikel: "Indonesia: dead whale had 1,000 pieces of plastic in stomach", menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan dengan tingkat pencemaran limbah plastik di laut terbesar kedua setelah China.
Menurut penelitian yang dilakukan pada Januari lalu menyebut bahwa Indonesia menghasilkan 3,2 juta ton sampah plastik tiap tahun. Sebanyak 1,29 juta di antaranya berakhir di laut.
Tak ketinggalan, media Inggris lain seperti BBC turut menyorot kejadian ini.
BBC memaparkan laporan bahwa limbah platik merupakan ancaman bagi biota laut.
Plastik menjadi salah satu penyebab kematian ratusan hewan laut. Pada Juni lalu, seekor pausjuga ditemukan mati di Thailand setelah menelan 80 kantong plastik, demikian ditulis dalam artikel berjudul, "Dead sperm whale found in Indonesia had ingested 6kg of plastic".
Sumber : liputan6.com (Jakarta, 24 November 2018)
Foto : Liputan6
Cukai plastik bakal picu impor plastik yang tinggiSekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas), Fajar Budiono mengatakan bahwa keberadaan cukai plastik yang memberatkan industri dalam negeri bakal memicu pertumbuhan impor plastik di Indonesia.selengkapnya
Walhi Dukung Cukai untuk Plastik tak Ramah LingkunganManajer Advokasi dan Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Adrie Charviandi mendukung pengenaan cukai pada kantong plastik yang tidak ramah lingkungan. Adrie menyebut, pengenaan cukai kantong plastik tetap perlu mempertimbangkan dampak pada perekonomian.selengkapnya
CITA: Pengenaan cukai plastik atas konsumsi kantong plastik sudah tepatPemerintah berencana menerapkan cukai plastik di tahun mendatang. Plastik dikenakan cukai, lantaran konsumsinya yang dianggap perlu dikendalikan, peredaran yang perlu diawasi dan pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup.selengkapnya
Bea Cukai: Ada 38 kontainer yang berisikan limbah plastik mengandung B3Sebanyak 38 dari 65 kontainer limbah plastik yang masuk di Pelabuhan Peti Kemas Batuampar, Batam, Kepulauan Riau, dipastikan mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).selengkapnya
Mengapa Hanya Kantong Plastik yang Kena Cukai? Ini Kata Sri MulyaniMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan cukai atas kantong plastik bakal dikenakan secara bertahap agar tidak menimbulkan guncangan terhadap perekomian.selengkapnya
Jika Cukai Kantong Plastik Berlaku, Perda Larangan Kantong Plastik Harus BatalDirektur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan peraturan tingkat daerah yang melarang penggunaan kantong plastik harus dicabut apabila pengenaan cukai atas kantong plastik resmi dijalankan.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniWakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanSetoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanIsu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanPemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanMasyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya
