Upaya ekstra Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sepanjang tahun 2017 belum optimal mendongkrak kinerja penerimaan pajak. Total penerimaan pajak sepanjang tahun 2017 hanya Rp 1.151,5 triliun. Angka itu setara dengan 89,74% dari target APBN-Perubahan 2017.
Tahun 2018, Ditjen Pajak akan mengurangi strategi extra effort karena upaya itu cenderung berefek negatif bagi wajib pajak. Dirjen Pajak Robert Pakpahan menjelaskan, hasil dari extra effort tahun lalu hanya menopang 15% terhadap total penerimaan.
Tahun ini, kontribusi penerimaan dari extra effort dikurangi. "Extra effort tidak boleh dominan. Kami harap ini mengecil terus," jelas Robert di kantornya, Jumat (5/1).
Untuk mengejar target penerimaan pajak yang dipatok sebesar Rp 1.423,9 triliun atau dibandingkan dengan realisasi 2017 harus naik 24%, Ditjen Pajak bakal soft mengejar wajib pajak.
Tahun ini, Ditjen Pajak akan memanfaatkan kebijakan keterbukaan informasi melalui automatic exchange of information (AEoI). Ditjen Pajak berharap, AEoI berdampak psikologis berupa peningkatan kepatuhan membayar pajak sehingga tak perlu banyak melakukan extra effort. "Tahun 2018 dengan AEoI, kami mendeteksi ketidakpatuhan lebih bagus," jelas Robert.
Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Ditjen Pajak Yon Arsal menambahkan, Ditjen Pajak juga punya program Pengungkapan Aset Sukarela dengan Tarif Final (Pasfinal) yang berlaku mulai November 2017. Program ini mencegah wajib pajak terkena denda jika melaporkan aset yang masih tersembunyi sebelum ditemukan Ditjen Pajak.
Menurut Yon, hingga awal tahun ini hasil yang diperoleh masih sekitar ratusan miliar rupiah. "Belum triliunan. Belum besar. Tapi secara umum, kelihatan sudah signifikan dari hari ke hari. Ini mungkin akan kita coba lihat di 2018," terang Yon.
Pakar pajak, Wahyu Nuryanto, Direktur Eksekutif MUC Tax Research Institute berpendapat, Ditjen Pajak harus membuat terobosan dalam menghimpun pajak karena diperkirakan masih banyak kegiatan yang lolos dari perpajakan. Tahun 2017, penerimaan pajak hanya tumbuh 4,08%, lebih rendah pertumbuhan alamiah 8,6% (dari pertumbuhan ekonomi 5% dan inflasi 3,6%). "Ada kegiatan yang tidak ter-capture pajak," jelas Wahyu.
Sumber : kontan.co.id (Jakarta, 06 Januari 2018)
Foto : Kontan
Ditjen Pajak akan tingkatkan extra effort untuk menggenjot penerimaan pajakPerlambatan perekonomian Indonesia sekaligus percepatan restitusi menjadi alasan atas melemahnya realisasi penerimaan pajak. Per akhir April 2019 lalu, realisasi penerimaan pajak tercatat sebesar Rp 387 triliun atau hanya tumbuh 1% year on year (yoy).selengkapnya
PENERIMAAN PAJAK: Idealnya Kontribusi Extra Effort Hanya 3%-5%Berpijak dengan pengamalan beberapa negara, Ditektorat Jenderal (Pajak) tengah berupaya membenahi struktur penerimaan pajak dengan menekan kontribusi upaya ekstra.selengkapnya
Walau Ada Tax Amnesty, Penerimaan Perpajakan 2017 Cuma Rp1.339 Triliun atau 91% dari TargetPenerimaan perpajakan 2017 sebesar Rp1.339,8 triliun atau 91% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017. Angka ini tumbuh 4,3% dari 2016 karena adanya program tax amnesty yang dilakukanselengkapnya
Ditjen Pajak Kejar Sisa Target Extra Effort Rp15 TriliunSelain ekstensifikasi, pemeriksaan dan penagihan menjadi salah satu strategi pemerintah untuk memenuhi target penerimaan pajak tahun ini.selengkapnya
Anies Apresiasi Penerimaan Pajak DKI Tahun 2017 Melebihi TargetGubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengapresiasi kinerja Badan Pajak Retribusi Daerah DKI karena berhasil mencapai target penerimaan pajak tahun 2017 untuk pertama kalinya sejak 2013 .selengkapnya
Extra Effort Masih Jadi Tumpuan Penerimaan PajakRealisasi pembayaran pajak sukarela atau voluntary payment belum beranjak dari tahun-tahun sebelumnya. Padahal pemerintah menargetkan, seiring dengan meningkatnya intensitas program reformasi pajak, pembayaran pajak secara sukarela WP bisa pada angka 95% dari total penerimaan.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniWakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanSetoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanIsu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanPemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanMasyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya
