Pencapaian amnesti pajak periode pertama diyakini menjadi motor kembalinya investor asing ke lantai bursa setelah pelepasan portofolio akibat tekanan market global. Sementara itu, rupiah diproyeksi bakal terus menguat bahkan sampai akhir tahun.
Alpino Kianjaya, Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa Efek Indonesia (BEI), optimistis investor asing masih terus berinvestasi di pasar modal Indonesia karena melihat kinerja indeks harga saham gabungan (IHSG) yang bertumbuh paling tinggi di antara bursa utama dunia.
Sepanjang tahun berjalan ini IHSG sudah naik 17,07%. Nilai bersih beli investor asing selama tahun berjalan ini mencapai Rp33,89 triliun. Faktor yang mendorong arus dana masuk dari investor asing ke BEI yakni berhasilnya program amnesti pajak tahap pertama.
“Otomatis dengan berhasilnya tax amensty, neraca pembayaran akan meningkat. Suku bunga yang cenderung turun pun dapat menggairahkan ekonomi kita lagi. Investor asing melihat hal-hal tersebut,” kata Alpino akhir pekan lalu.
Investor asing yang sempat menjauhi pasar negara berkembang, menurut Alpino, bakal berbalik arah ketika melihat rupiah yang terus menguat.
Lanjar Nafi, analis PT Reliance Securities Tbk., mencatat sebagian investor asing yang masih menjauh dari emerging market khususnya Indonesia terlihat kembali membukukan aksi jual bersih pada akhir pekan lalu sebesar Rp760,33 miliar.
Total capital outflow investor asing pada minggu pertama Oktober tahun ini sebesar Rp557,81 miliar. Secara keseluruhan, transaksi investor asing sepanjang tahun berjalan ini mencapai Rp520,4 triliun.
Dihubungi terpisah, analis PT Recapital Securities Kiswoyo Adi Joe, menilai pekan ini pelaku pasar akan memperhatikan rilis kinerja keuangan emiten pada kuartal III/2016. IHSG diproyeksi akan bergerak pada level support 5.100 dan resistance 5.500. “Sektor konsumer akan bagus, perbankan tertekan oleh nonperforming loan,” katanya kepada Bisnis.
Pergerakan IHSG diproyeksi tidak akan tertekan dari sentimen global. Penarikan dukungan terhadap calon presiden AS Donald Trump bisa berdampak positif bagi bursa Indonesia. Hasil Pemilu Presiden AS, sambungnya, bisa berdampak pada keputusan bank sentral AS terutama terkait rencana penaikan suku bunga acuan Fed Fund Rate pada Desember mendatang.
Pekan ini, Kiswoyo memperkirakan kinerja emiten consumer goods lebih tinggi dari proyeksi analis. “Kalau saham sektor pertambangan agak rentan, yang naik hanya harga batu bara, minyak mentah belum naik.”
Sementara itu, rupiah diprediksi terus menguat hingga akhir tahun seiring membaiknya fundamental ekonomi dalam negeri.
Ekonom Kenta Institute Eric Alexander Sugandi mengatakan rupiah bisa mendekati Rp13.300 per US dengan asumsi ada kenaikan suku bunga bank sentral AS. Namun, setelah kenaikan itu terjadi, rupiah bisa kembali menguat hingga ke level Rp12.700-Rp13.100 per US.
Menurut dia, penguatan rupiah akan menekan inflasi sehingga membantu menekan biaya impor bahan baku dan barang modal bagi produsen. Hal itu juga bisa memperbaiki daya beli masyarakat.
Sebelumnya, kendati mengalami pelemahan 9 poin pada Jumat (7/10), kurs ditutup pada bursa perdagangan di level Rp12.996 per dolar AS.
Ekonom PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Akbar Suwardi mengatakan secara fundamental rupiah akan terus menguat hingga ke kisaran Rp12.900 per dolar AS. Meski begitu, perlu diwaspadai kemungkinan kenaikan Fed Fund Rate pada akhir tahun.
Dia berpendapat rupiah tahun depan bisa terdepresiasi hingga 5% ke kisaran Rp13.100-Rp13.700 per dolar AS karena adanya defisit transaksi berjalan pada neraca perdagangan. “Indonesia masih defisit transaksi berjalan, lalu keperluan untuk bayar utang dan lainnya, rupiah akan natural terdepresiasi sekitar 5%.”
Sumber : bisnis.com (Jakarta, 10 Oktober 2016)
Foto : bisnis.com
Rupiah menguat menjadi Rp13.146 per dolar ASNilai tukar rupiah dalam transaksi antarbank di Jakarta pada Rabu pagi menguat 42 poin menjadi Rp13.146 per dolar AS setelah DPR menyetujui pengesahan rancangan undang-undang tentang pengampunan pajak menjadi undang-undang. "Disahkannya RUU Pengampunan Pajak menjadi angin segar bagi mata uang rupiah untuk kembali melanjutkan penguatan," kata Kepala Riset NH Korindo Securities Indonesiaselengkapnya
Menkeu: 500 Investor Asing di Indonesia Ada yang Tak Bayar Pajak Selama 10 TahunMenteri Keuangan (Menkeu) Bambang PS Brodjonegoro menyatakan, pihaknya akan mengejar investor atau penanam modal asing (PMA) yang mangkir dari kewajiban membayar pajak, bahkan hingga 10 tahun. "Kami akan mengejar PMA yang tidak bayar pajak sampai 10 tahun lebih, jumlahnya 500. Kalau di bawah 10 tahun kami masih memahami, mungkin masih belum mencapai BEP (breakeven point).selengkapnya
Tax Amnesty Akan Selamatkan Rupiah hingga Akhir TahunProgram pengampunan pajak (tax amnesty) periode II diharapkan bisa mendulang sukses seperti periode I. Jika benar berjalan sukses, program ini akan menyelamatkan mata uang Rupiah.selengkapnya
Ekonom: Hingga Akhir Tahun Ekonomi Indonesia akan Tumbuh 5,0 PersenBank Indonesia (BI) memproyeksi, kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 5,3 persen. Sedangkan tanpa pengampunan pajak, pertumbuhan ekonomi hanya berada di batas bawah 5,04 persen.selengkapnya
Bursa Diproyeksi `Kebanjiran` Dana Repatriasi pada September-OktoberProgram pengampunan pajak atau tax amnesty telah lebih dari satu bulan dijalankan. Hanya saja hingga saat ini aliran dana yang diperoleh masih tertahan di perbankan yang ditunjuk sebagai bank repatriasi.selengkapnya
Ekonomi Indonesia Diproyeksi Tembus 6% pada Tahun 2021Laporan Global Focus – Economic Outlook 2021 merilis bahwa tahun 2021 akan berpusat pada bagaimana upaya dunia untuk bisa pulih dari guncangan akibat Covid-19 yang merupakan fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya di zaman modern.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniWakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanSetoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanIsu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanPemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanMasyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya
