Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerimaan perpajakan bisa menjadi tulang punggung agar suatu negara dapat menjalankan fungsi sebagai penjaga kedaulatan.
"Kedaulatan bisa dijaga dan dijalankan dengan adanya fungsi perpajakan didalamnya," kata Sri Mulyani dalam sambutannya pada seminar "Meningkatkan Kesadaran Pajak" di Jakarta, Rabu (11/7/2018).
Sri Mulyani mengatakan negara yang bermartabat harus didukung oleh tulang punggung yang kuat agar tetap kokoh berdiri dan bisa menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat.
Untuk itu, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut mengingatkan pentingnya kesadaran yang baik bagi seluruh warga negara dalam menunaikan kewajiban perpajakan.
Ia menambahkan kondisi saat ini lebih baik dari 10 tahun lalu, karena jumlah Wajib Pajak maupun kepatuhan telah meningkat seiring dengan membaiknya kesadaran masyarakat.
"Sepuluh tahun lalu, WP di Indonesia tidak lebih dari dua juta dengan yang lapor SPT hanya 33%. Sekarang terjadi kenaikan, menjadi 38 juta WP dengan kepatuhan 73%," kata Sri Mulyani.
Untuk itu, ia mengharapkan kepatuhan maupun kesadaran Wajib Pajak tersebut dapat meningkat melalui upaya sosialisasi maupun perbaikan administrasi perpajakan guna mempermudah pembayaran pajak.
Sosialisasi yang dimaksud antara lain dengan memperbaiki komunikasi publik agar masyarakat mengetahui manfaat dari pembayaran pajak dan hasil pembangunan yang dapat dirasakan.
"Negara hadir untuk masyarakat, menjaga keamanan ketertiban, memberikan fasilitas umum pendidikan dan jaminan sosial. Hal itu membutuhkan penerimaan negara," katanya.
Seminar untuk meningkatkan kesadaran pajak ini merupakan bagian dari rangkaian acara peringatan hari pajak pada 14 Juli dan dihadiri oleh mahasiswa serta mahasiswi dari 18 perguruan tinggi.
Sumber : wartaekonomi.co.id (Jakarta, 11 Juli 2018)
Foto : Wartaekonomi
Sri Mulyani: Pajak Itu Tulang Punggung Negara Jadi Harus KuatMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, pajak merupakan tulang punggung negara sehingga peran para wajib pajak sangatlah penting. Kendati demikian, bukan hal mudah meningkatkan kesadaran membayar pajak pada masyarakat Indonesia.selengkapnya
Sri Mulyani: Pajak Merupakan Tulang Punggung NegaraMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pentingnya pajak untuk mendukung perekonomian negara.selengkapnya
Sri Mulyani Ingatkan Pajak Tulang Punggung NegaraMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa penerimaan pajak bisa menjadi tulang punggung agar suatu negara dapat menjalankan fungsi sebagai penjaga kedaulatan.selengkapnya
Menkeu ingatkan pajak tulang punggung negaraMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa penerimaan perpajakan bisa menjadi tulang punggung agar suatu negara dapat menjalankan fungsi sebagai penjaga kedaulatan.selengkapnya
Menkeu: Pajak jadi Tulang Punggung NegaraMenteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan pajak merupakan tulang punggung negara. Pajak adalah instrumen yang penting dalam mencapai tujuan yang tertuang dalam UUD 1945 yaitu menjadikan Indonesia sebagai negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur seperti yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa.selengkapnya
Tax Amnesty Jadi Tulang Punggung Pendapatan NegaraSelama ini penerimaan pajak tidak pernah mencapai target. Di tahun 2015 saja, penerimaan pajak hanya 80 persen dari target.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniWakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanSetoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanIsu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanPemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanMasyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya
