Sejumlah saham emiten otomotif kian menarik untuk dikoleksi setelah pemerintah mengumumkan relaksasi pajak barang mewah bagi kendaraan roda empat terutama yang bertenaga di bawah 1.500 CC.
Salah satunya, saham big caps sekaligus penggerak indeks, PT Astra International Tbk. (ASII) kian mengkilap.
Analis Binaartha Sekuritas Muhammad Nafan Aji Gusta Utama menuturkan relaksasi pajak pertambahan nilai barang mewah (PPnBM) bagi kendaraan roda empat dapat membantu pemulihan ekonomi.
"Perekonomian Indonesia masih dalam keadaan resesi meski menunjukkan tanda-tanda pemulihan, tinggal kuartal I/2021 bisa realisasi kinerja ekonomi keluar dari resesi, di kuartal II/2021 Indonesia bisa akselerasi pertumbuhan, relaksasi PPnBM bisa jadi katalis positif meningkatkan konsumsi tanah air," ujarnya kepada Bisnis, Senin (15/2/2021).
Menurutnya, relaksasi PPnBM ini baru akan berdampak ketika Indonesia sudah keluar dari jurang resesi atau ketika pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali positif.
Pasalnya, ketika pertumbuhan ekonomi sudah positif akan menumbuhkan optimisme di pasar termasuk permintaan terhadap mobil dengan kapasitas di bawah 1.500 CC sesuai dengan target pasar dari relaksasi pajak mobil tersebut.
"Penjualan akan mulai terlihat meningkat ketika perekonomian terakselerasi, sementara ini masih belum terlihat. Namun, setidaknya kita apresiasi pemerintah dalam menetapkan relaksasi ini," katanya.
Lebih lanjut, jika dilihat dari sisi emiten otomotif seperti PT Indomobil Sukses Internasional Tbk. (IMAS) dan ASII sangat mengandalkan penjualan mobil di bawah 1.500 CC ini.
Tentunya, potensi kenaikan volume penjualan cukup besar bagi kedua emiten tersebut.
Dengan demikian, hal ini menjadi alasan ketika pemberitaan relaksasi PPnBM disiapkan pemerintah, harga saham kedua emiten ini langsung melejit.
Pada penutupan perdagangan Senin (15/2/2021) saham IMAS tutup di level 1.365 naik 22,42 persen, sementara ASII tutup di level 5.950 atau naik 1,71 persen.
"Pergerakan sahamnya terakselerasi terapresiasi saya pikir pasar merespon positif dari pengumuman relaksasi PPnBM tersebut. Saya pikir sentimen tersebut akan temporer, karena ada laporan kinerja akhir tahun akan cenderung kontraksi koreksi karena 2020 terdampak pandemi," ujarnya.
Namun, dia melihat pasar akan kembali merespon positif ketika pelaksanaan relaksasi pajak barang mewah terhadap kendaraan roda empat ini benar-benar dapat mendongkrak penjualan seiring pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, sentimen vaksinasi massal, serta pelaksanaan omnibus law juga masih akan menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi yang berimbas terhadap kinerja saham-saham emiten otomotif.
Binaartha masih merekomendasikan saham ASII untuk maintain buy dengan target price di 6.200. Adapun, saham-saham otomotif lain seperti AUTO dan IMAS nilainya sudah pada level harga yang cukup tinggi.
"Rekomendasi paling esensial untuk yang lain saya pikir pelaku pasar perlu mencermati dari pergerakan harga saham terlebih dahulu, likuiditasnya, kinerja fundamental emiten, kalau terpenuhi pembelian jangka panjang bisa dilakukan. Astra paling utama dari kriteria ini," katanya.
Sumber : bisnis.com (Jakarta, 15 Februari 2021)
Foto : Bisnis
Menilik dampak relaksasi pajak barang mewah properti terhadap pertumbuhan ekonomiKucuran insentif dari pemerintah bagi sektor properti belum berakhir. Teranyar, Kementerian Keuangan menyatakan tengah mengkaji rencana penghapusan Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh 22) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) atas properti.selengkapnya
Cukai Naik, Harga Saham Emiten Rokok Terkoreksi 20 PersenPemerintah berencana menaikkan cukai rokok mulai 2020 sebesar 23 persen dan diikuti kenaikan harga jual eceran (HJE) sebesar 35 persen. Kebijakan tersebut memberikan dampak yang cukup signifikan bagi industri rokok di Tanah Air.selengkapnya
Tarif Cukai Berpotensi Naik pada 2020, Saham Emiten Rokok MemerahMayoritas saham emiten rokok kompak melemah pada akhir sesi I perdagangan Senin (19/8/2019).selengkapnya
Pajak Barang Mewah Mobil Dihilangkan, Astra (ASII) Yakin Bisa UntungEmiten produsen mobil PT Astra International Tbk. (ASII) menyambut positif kebijakan pemerintah yang menghilangkan kewajiban pajak pertambahan nilai barang mewah (PPnBM) terhadap kendaraan roda empat. Hal ini dapat meningkatkan penjualan.selengkapnya
Cukai Naik, Saham Emiten Rokok BerguguranSaham-saham emiten rokok kompak lunglai pada pembukaan perdagangan Senin (16/9). Dari empat saham rokok di Bursa Efek Indonesia (BEI), tiga diantaranya merosot tajam sedangkan satu saham terpantau stagnan.selengkapnya
Pengumuman Kenaikan Cukai Hasil Tembakau Mundur, Saham Emiten Rokok NyungsepHarga saham emiten rokok dan tembakau kompak merosot hingga penutupan sesi pertama perdagangan Selasa (20/10/2020)selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniWakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanSetoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanIsu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanPemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanMasyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya
