Emiten produsen mobil PT Astra International Tbk. (ASII) menyambut positif kebijakan pemerintah yang menghilangkan kewajiban pajak pertambahan nilai barang mewah (PPnBM) terhadap kendaraan roda empat. Hal ini dapat meningkatkan penjualan.
Head of Corporate Communications Astra International Boy Kelana Soebroto mengungkapkan pihaknya meyakini akan terjadi lonjakan penjualan kendaraan roda empat dengan diberlakukannya PPnBM yang dibayarkan oleh pemerintah.
"Kami menyambut positif kebijakan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan penjualan roda empat di tanah air. Grup otomotif kami masih mengkaji seberapa besar potensi kenaikan penjualan yang akan terjadi sebagai dampak diterapkannya kebijakan ini," ujarnya kepada Bisnis, Senin (15/2/2021).
Grup Astra terangnya masih akan memperhatikan perkembangan dan dinamika setelah aturan ini benar-benar terlaksana. Pasalnya, tentu akan ada upaya-upaya lain mendorong penjualan.
Menurutnya, dari sisi permintaan hal ini akan berdampak positif dan dapat mendorong kenaikan penjualan. Namun, di internal emiten bersandi ASII ini masih melakukan kajian lebih lanjut atas dampak dari penerapan aturan tersebut.
"Akan kami sampaikan lebih lanjut jika nanti penerapan telah dilaksanakan sambil kami memantau dinamika pasarnya," ungkapnya.
Head of Investor Relations Astra International Tira Ardianti menuturkan dari sisi permintaan kebijakan ini positif karena bisa mendorong permintaan, tetapi perlu pula memperhatikan sisi suplai jika permintaan meningkat.
"Dari sisi supply harus dicek juga kesiapannya jika permintaan meningkat. Jadi kami masih kaji lebih lanjut dampaknya," katanya.
Astra menargetkan setidaknya dapat menjual 375.000 car build unit (CBU) pada 2021 ini. Menyesuaikan target penjualan dari asosiasi Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) yang mencapai 750.000 unit kendaraan terjual untuk pasar domestik pada 2021.
"Untuk pasar otomotif Gaikindo menargetkan 750.000 unit tahun ini. Astra menargetkan bisa mempertahankan pangsa pasarnya 50 persen dari total penjualan nasional," katanya kepada Bisnis.
Berdasarkan laporan kuartal III/2020, penjualan mobil di bawah Grup Astra mencapai 25.799 unit pada September 2020. Realisasi itu naik 53,81 persen dibandingkan dengan 16.773 unit pada bulan sebelumnya.
Total pasar kendaraan roda empat domestik mencapai 48.554 unit pada September 2020. Jumlah penjualan secara wholesale itu naik sekitar 30,25 persen dari 37.277 unit per Agustus 2020.
Secara kumulatif, penjualan Grup Astra sebanyak 192.217 unit pada kuartal III/2020. Sementara itu, penjualan pasar domestik pada periode yang sama sebesar 372.046 unit.
Hari ini, harga saham Astra International melonjak sejak pembukaan perdagangan dan ditutup naik 1,71 persen ke level 5.950 dengan total perdagangan senilai Rp1,06 triliun.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yakin penerapan relaksasi PPnBM dapat mengatrol produksi otomotif sebanyak 81.752 unit pada 2021. Pada tahun lalu, produksi kendaraan penumpang di Indonesia sebanyak 551.400 unit. Dengan proyeksi itu, penambahan produksi otomotif di Tanah Air akan tumbuh 14,8 persen atau menjadi 633.152 unit.
Apabila ditambah dengan kendaraan niaga, dengan asumsi volume produksinya stagnan dibandingkan dengan tahun lalu, total produksi kendaraan bermotor roda empat atau lebih akan menjadi 771.902 unit. Angka tersebut sedikit melampaui target Gaikindo yang pada tahun ini dipatok 750.000 unit.
Sejalan dengan itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyiapkan beleid pengaturan uang muka 0 persen. Adapun, penurunan aktiva tertimbang menurut risiko kredit untuk kendaraan bermotor juga perlu dipertimbangkan oleh perbankan.
Sumber : bisnis.com (Jakarta, 15 Februari 2021)
Foto : Bisnis
Pajak Mahal, Harley Biasanya Terjual 1.000 Unit Sekarang 150 UnitPengendalian impor cukup terasa bagi industri otomotif di Tanah Air. Apalagi bagi mereka yang mengandalkan impor secara utuh atau CBU dari luar.selengkapnya
Singapura Akan Naikkan Pajak Penjualan Menjadi 9% di 2021-2025Pemerintah Singapura mengumumkan rencana menaikkan pajak penjualan menjadi 9% dari 7%. Namun, perubahan tersebut baru akan dilakukan antara tahun 2021-2025, tergantung situasi ekonomi negara pulau tersebut.selengkapnya
Kemenkeu Jepang Dukung Kenaikan Pajak Penjualan Nasional pada 2019Sebuah panel di Kementerian Keuangan Jepang menyarankan supaya pemerintah tetap menjalankan rencana untuk menaikkan pajak pada Oktober 2019, atau mengambil segala langkah yang diperlukan untuk mencegah terjadinya downturn dalam perekonomian Negeri Sakura.selengkapnya
Ada wacana relaksasi pajak, Gaikindo optimistis target penjualan di 2020 tercapaiGabungan Industri Kendaraan Bermotor (Gaikindo) masih optimis mengejar target penjualan ritel nasional sebanyak 600.000 unit sampai tutup tahun nanti. Dalam hal ini, wacana relaksasi pajak kendaraan dinilai bisa mendorong realisasi target tersebut apabila jadi diterapkan.selengkapnya
Pajak Barang Mewah Mobil 0 Persen, Ini Rekomendasi Saham Emiten OtomotifSejumlah saham emiten otomotif kian menarik untuk dikoleksi setelah pemerintah mengumumkan relaksasi pajak barang mewah bagi kendaraan roda empat terutama yang bertenaga di bawah 1.500 CC.selengkapnya
Astra Tunggu Kebijakan Tax AmnestyLahirnya kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty ternyata bukan hanya ditunggu-tunggu oleh pemerintah tapi juga dunia usaha, salah satunya PT Astra International Tbk (ASII). Investor Relation Astra International Ira Ardianti mengatakan, pihaknya sangat menyambut baik tax amnesty tersebut. Pasalnya dengan masuknya dana repatriasi maka akan memberikan pengaruh dalam menggerakan rodaselengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniWakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanSetoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanIsu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanPemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanMasyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya
