Kebijakan pemerintah menaikkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 mulai dirasakan oleh para importir mobil mewah utuh atau completely built up (CBU). Penjualan mereka menurun lantaran harga produknya menjadi lebih mahal akibat adanya kenaikan PPh impor ini.
Presiden Direktur Prestige Image Motorcars Rudy Salim mengatakan perusahaannya terpaksa menaikkan harga mobil CBU impor. Kenaikan harga ini dilakukan tidak hanya berdasarkan pada kenaikan PPh dari 7,5% menjadi 10%.
Terdapat beberapa faktor yang juga ikut membuat harga mobil CBU impor menjadi mahal. Salah satunya karena peningkatan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) menjadi 10%-125% dari sebelumnya 0%. Bea masuk impor pun naik menjadi 50% dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%.
Kenaikan harga juga mempertimbangkan pelemahan rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) yang hampir menyentuh level Rp 15.000. Dengan demikian, Rudy menyebut mobil CBU impor saat ini harus dinaikkan 10% lebih mahal dari harga retail.
"Peningkatan harganya 2,5%-10%," kata Rudy ketika dihubungi Katadata, Kamis (13/9).
Menurutnya kenaikan harga tersebut membuat para konsumen mengkaji ulang pembelian mobil CBU impor. Banyak dari mereka yang saat ini memilih menunda pembelian. Rudy menyebutkan jumlah konsumen yang menunda pembelian mobil CBU impor sudah lebih dari 20%.
Pajak bagi mobil CBU impor berpotensi naik tiga kali lipat dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 110/PMK.010/2018. Pajak mobil CBU impor diperkirakan dapat mencapai 195%. Pemerintah mengharapkan dengan naiknya pajak mobil mewah CBU tersebut dapat mengurangi impor.
Tak hanya pengenaan pajak, upaya menekan impor juga akan dilakukan dengan menghentikan sementara impor mobil mewah. “Kami setop dulu karena bukan barang kebutuhan masyarakat,” ujar Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.
Alasan penghentian impor, menurut Airlangga karena Indonesia dinilai telah mampu memproduksi mobil sesuai kebutuhan masyarakat banyak. Sehingga, tidak ada kekurangan kendaraan untuk kebutuhan domestik. Bahkan, Indonesia merupakan salah satu eksportir mobil yang besar.
Sumber : katadata.co.id (13 September 2018)
Foto : Katadata
PPh Impor Naik, Harga Mobil Ini Lebih Mahal Rp700 JutaBeragam strategi dilakukan pemerintah untuk menekan defisit neraca perdagangan. Salah satu caranya, melarang impor barang-barang mewah, termasuk kendaraan berharga mahal.selengkapnya
Sri Mulyani: Harga Mobil Mewah Akan Naik Tiga Kali LipatAtas nama pengetatan impor, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menetapkan kenaikan pajak terhadap ribuan komoditas impor dimana salah satunya menyasar industri otomotif khususnya mobil mewah. Buntutnya harga mobil berpotensi lebih mahal hingga tiga kali lipat.selengkapnya
Pajak Impor Naik, Harga Kosmetik Korea Bakal Lebih MahalPemerintah Indonesia telah menetapkan jenis barang impor yang bakal dikenakan kenaikan pajak penghasilan (PPh). Tercatat 210 item diputuskan kenaikan tarif PPh dari 7,5% menjadi 10%, termasuk kosmetik.selengkapnya
Bukan karena Pajak, Harga Mobil Listrik Memang Sudah MahalHarga jual mobil listrik memang lebih mahal daripada mobil berbahan bakar konvensional seperti bensin maupun diesel. Bahkan di beberapa negara, mobil listrik mendapat subsidi agar orang-orang mau membeli. Harga yang mahal tentu membuat orang ogah membelinya.selengkapnya
Kenaikan PPh Impor Bakal Bikin Harga Motor Ini Makin MahalSejak nilai tukar rupiah melemah, berbagai strategi dilakukan pemerintah untuk menekan defisit neraca perdagangan. Salah satunya melarang impor mobil mewah di atas 3.000cc dan meningkatkan pajak penghasilan dari 7,5 persen menjadi 10 persen untuk kendaraan mewah.selengkapnya
Pajak dikerek, harga jual mobil mewah siap naikImportir mobil mewah terpukul dengan kebijakan pemerintah yang mengerek pajak untuk impor kendaraan spesifikasi mesin di atas 3.000 cc. Dengan kebijakan itu, mereka memastikan bakal ada kenaikan harga jual mobil ke konsumen.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniWakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanSetoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanIsu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanPemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanMasyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya
