Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terus menunjukkan progres yang signifikan. Realisasinya sudah mencapai Rp110 miliar atau 82,4% dari target Rp134 miliar, tersisa Rp24 miliar sebelum jatuh tempo pembayaran 30 September nanti.
Kepala UPTD PBB Bapenda Kota Makassar, Adriyanto mengatakan realisasi ini mengalami surplus sekitar Rp23 miliar dibandingkan tahun lalu diperiode yang sama dimana realisasinya hanya Rp86,8 miliar. "Realisasi kita sampai 17 September kemarin itu sudah mencapai Rp110 miliar, itu kita sudah surplus Rp23 miliar dibanding tahun lalu," kata Adriyanto, kemarin.
Dia merinci dari 15 kecamatan se-Kota Makassar, sudah ada enam kecamatan yang sudah over target. Diantaranya, Kecamatan Ujung Tanah realisasinya sudah 149% atau Rp1 miliar dari target Rp682 juta. Kecamatan Bontoala 120% atau Rp3,2 miliar dari target Rp2,6 miliar.
Selanjutnya, Kecamatan Wajo realisasinya 119% atau Rp7,1 miliar dari target Rp5,9 miliar. Kecamatan Tallo 108% atau Rp5,5 miliar dari target Rp5,1 miliar. Kecamatan Makassar 108% atau Rp5,1 miliar dari target Rp4,7 miliar.
Kemudian, Kecamatan Ujung Pandang 105% atau Rp10,6 miliar dari target Rp10,1 miliar. Sedangkan sembilan kecamatan lain dan daerah pelabuhan realisasinya masih di bawah 100%.
Diantaranya, Kecamatan Sangkarrang Rp48 juta dari target Rp50 juta. Kecamatan Mamajang Rp3,4 miliar dari target Rp3,5 miliar. Kecamatan Biringkanayya Rp11 miliar dari target Rp13 miliar. Kecamatan Tamalanrea Rp13 miliar dari target Rp15,7 miliar. Kecamatan Panakkukang Rp18 miliar dari target Rp23,5 miliar. Kecamatan Manggala Rp3,6 miliar dari target Rp4,7 miliar.
Kecamatan Rappocini Rp10,6 miliar dari target Rp14,8 miliar. Kecamatan Mariso Rp2,9 miliar dari target Rp4 miliar. Kecamatan Tamalate Rp11,8 miliar dari target Rp20 miliar. Serta daerah pelabuhan Rp2,7 miliar dari target Rp3,9 miliar.
Dengan realisasi penerimaan yang terus mengalami peningkatan. Adriyanto optomistis target PBB Rp134 miliar bisa terealisasi sampai batas jatuh tempo 30 September mendatang. "Semoga bisa capai target sampai batas waktu jatuh tempo. Apalagi penerimaan kita sepekan kemarin itu kita bisa dapat Rp15 miliar," tuturnya.
Menurut Adriyanto, potensi pendatapan PBB cukup besar. Apalagi, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB mengalami peningkatan tahun ini. Sehingga berdampak pada kenaikan nilai pokok PBB objek pajak. "Kenaikan pokok PBB-nya itu sampai 300%. Jadi memang sumber pendapatan kita dari situ cukup besar. Inipun dari 340 ribu objek pajak baru setengah yang bayar pajak," terangnya.
Sekretaris Bapenda Kota Makassar, Ibrahim Akkas Mula mengatakan realisasi penerimaan PBB cukup mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD). Apalagi di tengah pandemi seperti ini, PBB salah satu jenis pajak yang tak berdampak.
"PBB ini cukup membantu kita meningkatkan PAD. Jadi kita sangat terbantu. Beda dengan hotel dan hiburan itu sulit kita berharap karena paling terdampak pandemi," papar Ibrahim.
Melihat pergerakan ekonomi mulai bergejolak, target PAD di Perubahan APBD 2020 pun ikut ditingkatkan. Kanaikannya Rp129 miliar dari target awal Rp900 juta akibat refokusing. "Target kita sekarang kan cuma Rp900 juta akibat refokusing karena pandemi, nah di perubahan kita tambahkan Rp129 miliar. Jadi proyeksi PAD kita Rp1,19 miliar " tutupnya.
Sumber : sindonews.com (Makassar, 24 September 2020)
Foto : Sindonews
Pemangkasan PPnBM Properti Bakal Gairahkan Hunian Rp10 Miliar-Rp30 MiliarPascapeluncuran Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.86/PMK.010/2019 mengenai batasan nilai hunian mewah yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Wakil Ketua Umum DPP REI Ignez Kemalawarta memperkirakan pasar kelas atas akan mulai muncul kembali ke permukaaan.selengkapnya
Bali Naikkan Target Pajak Daerah Rp129 MiliarBali menaikkan target pendapatan pajak daerah senilai Rp129 miliar karena optimisme terhadap tingkat penjualan kendaraan bermotor.selengkapnya
Potensi Pajak dari Ojek Online Bisa Capai Rp14 Miliar/TahunPemerintah mesti bergerak cepat menyelesaikan izin layanan transportasi online. Pasalnya, ada potensi pajak yang cukup prospektif jika layanan transportasi online tersebut diresmikan. Pengamat pajak Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Reza Hafiz, mengatakan keberadaan transaksi online saat ini telah menjadi salah satu sharing economy di dalam perekonomian masyarakat.selengkapnya
Kejari Jaksel Setor Rp 10 Miliar dari Uang yang Disita ke Kas NegaraKejaksaan Negeri Jakarta Selatan menyetorkan Rp 10 miliar kepada kas negara dari kasus yang telah diputus oleh pengadilan. Dua kasus tersebut yakni tindak pidana pelanggaran SOP kasus perbankan oleh Ricky Donal dan tindak pidana korupsi pencucian uang yang dilakukan Ditjen Pajak Dhana Widyatmika.selengkapnya
Pajak naik 125%, harga Harley Davidson dari Rp 600 juta menjadi Rp 1,2 miliarPemerintah diminta menurunkan pajak barang mewah motor gede (moge) dari yang saat ini diberlakukan sebesar 125% dari harga motor. Besaran pajak itu dinilai terlalu tinggi hingga membuat penjualan motor gede kurang berkembang di Indonesia di tengah kondisi ekonomi yang kurang bagus saat ini.selengkapnya
Purwakarta optimistis target PBB Rp70 miliar tercapaiPemerintah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, optimistis target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun ini yang mencapai Rp70 miliar bisa tercapai.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniWakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanSetoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanIsu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanPemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanMasyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya
