Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyatakan pemerintah tengah menyiapkan insentif untuk industri hulu migas. Ini karena pada aturan sebelumnya tak memasukkan industri hulu migas sebagai penerima insentif libur pajak (tax holiday).
Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi mengatakan awalnya berharap Peraturan Menteri Keuangan No 35 tahun 2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan akan memasukan industri hulu migas sebagai penerima tax holiday. “Namun, setelah aturannya keluar, ternyata tidak ada,” ujar dia di Jakarta, Senin (16/4).
Ketika mengetahui industri hulu migas tak mendapat tax holiday, Amien pun menanyakan kepada Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara. Namun, Suahasil menjelaskan industri hulu migas tak mendapat insentif itu karena karakternya berbeda dengan industri lain. Industri hulu migas menggunakan cost recovery dan gross split dalam kontraknya.
Karena itu, saat ini, pemerintah sedang mempelajari dan merumuskan yang tepat untuk industri hulu migas. Bahkan Jumat pekan lalu, SKK MIgas, Kementerian ESDM, Direktorat Jenderal Pajak, Indonesian Petroleum Association (IPA) dan Kantor Staf Presiden (KSP) sudah membahas masalah ini. Pembahasan ini rencananya akan dibahas kembali Jumat pekan ini.
Insentif itu nantinya akan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2017. “Kami jelaskan ada beberapa insentif yang bisa diberikan, tapi saya tekankan bahwa yang paling nendang itu adalah tax holiday,” ujar Amien.
Amien juga menyampaikan pentingnya insentif fiskal itu untuk mendorong produksi hulu migas. Jika, produksi turun, pengaruhnya bukan hanya ke penerimaan negara,tapi juga bisa menggerus cadangan devisa.
Cadangan devisa bisa terpengaruh karena impor minyak mentah akan membesar jika produksi turun. “Kami berusaha yakinkan Kemenkeu bahwa insentif fiskal ini perlu untuk mendorong produksi,” ujar dia.
Seperti diketahui, Peraturan Menteri Keuangan No 35/2018 memberikan insentif kepada 17 industri di dalam negeri. Perusahaan yang berinvestasi antara Rp 500 miliar hingga kurang dari Rp 1 triliun bisa bebas PPh badan selama 5 tahun. Kemudian, perusahaan yang berinvestasi sebesar Rp 1 triliun sampai kurang dari Rp 5 triliun bisa bebas pajak selama 7 tahun.
Lalu, perusahaan yang berinvestasi sebesar Rp 5 triliun hingga kurang dari Rp 15 triliun bisa bebas PPh badan selama 10 tahun. Berikutnya, perusahaan yang berinvestasi sebesar Rp 15 triliun sampai dengan kurang dari Rp 30 triliun bisa bebas PPh badan selama 15 tahun.
Terakhir, perusahaan yang berinvestasi di atas Rp 30 tiliun bisa bebas PPh badan selama 20 tahun. Insentif ini bisa dinikmati oleh investor baru, berubah dari sebelumnya oleh wajib pajak baru.
Adapun perusahaan bisa mendapatkan insentif tax holiday bila berinvestasi pada 17 industri pionir, yaitu:
1) Industri logam dasar hulu
2) Industri pemurnian dan atau pengilangan minyak dan gas bumi dengan atau tanpa turunannya
3) Industri petrokimia berbasis minyak bumi, gas alam, batubara dengan atau tanpa turunannya
4) Industri kimia dasar annorganik
5) Industri kimia dasar organik
6) Industri bahan baku farmasi
7) Industri pembuatan semi konduktor dan komponen utama komputer lainnya
8) Industri pembuatan peralatan komunikasi
9) Industri pembuatan komponen utama alat kesehatan
10) Industri pembuatan komponen utama mesin industri seperti motor listrik
11) Industri pembuatan komponen utama mesin seperti piston dan silinder head
12) Industri pembuatan komponen robotik
13) Industri pembuatan komponen utama kapal
14) Industri pembuatan komponen utama pesawat terbang seperti engine, propeler
15) Industri pembuatan komponen utama kereta api termasuk mesin atau transmisi
16) Industri mesin pembangkit tenaga listrik
17) Infrastruktur ekonomi
Sumber : katadata.co.id (17 April 2018)
Foto : Katadata
SKK Migas Sebut Sektor Hulu Migas Tak Dapat Insentif Tax HolidaySatuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menjelaskan tidak ada pemberian insentif libur pajak (tax holiday) di sektor hulu migas. Ketentuan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No 35 Tahun 2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, yang diterbitkan beberapa waktu lalu.selengkapnya
Menteri Saleh Berikan Insentif Pajak bagi Industri Sektor HuluIndustri di Indonesia hingga saat ini masih mengandalkan bahan baku dari negara lain. Padahal saat ini Indonesia masih memiliki sumber daya alam yang melimpah untuk dapat digunakan sebagai bahan baku bagi berbagai sektor industri. Menurut Menteri Perindustrian Saleh Husin, saat ini secara keseluruhan industri di Indonesia masih melakukan impor bahan baku hingga 70 persen.selengkapnya
SKK Migas sambut positif kehadiran fasilitas pajak untuk industri migasSatuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ( SKK Migas) menyambut positif kehadiran fasilitas fiskal oleh Kementerian Keuangan yang diklaim semakin menggairahkan industri migas tanah air.selengkapnya
Regulasi Tax Holiday Baru Tarik Investasi Sektor Industri HuluKementerian Perindustrian (Kemenperin) menjelaskan implementasi keluarnya Pajak Penghasilan (PPh) atau tax holiday baru dapat memperluas kelompok bidang usaha, terutama di sektor hulu.selengkapnya
Pengajuan Tax Holiday Gagal, Hulu Migas Andalkan Insentif Pajak per ProyekSektor hulu migas dipastikan tidak akan membahas peluang mendapatkan tax holiday dan allowance. Pasalnya, sektor hulu migas dengan kontrak cost recovery maupun gross split sudah memiliki insentif tersendir dalam peraturan pemerintah.selengkapnya
Kementerian ESDM Siap Berikan Insentif Hulu Migas Sesuai AturanKementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) siap mengakomodasi kontraktor minyak dan gas bumi (migas) yang ingin mendapatkan insentif fiskal, termasuk pengurangan pajak (tax allowance). Namun, pemberian insentif itu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniWakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanSetoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanIsu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanPemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanMasyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya
