Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis kepada terdakwa Amie Hamid, penerbit faktur pajak fiktif. Dia dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 1 miliar subsider tiga bulan kurungan atas perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari hasil tindak pidana di bidang perpajakan.
Mengutip keterangan resmi Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Jakarta, Rabu (10/1/2018), penyidik telah menyita barang bukti Amie Hamid berupa aset termasuk rumah, apartemen, gedung olahraga, rumah kos, vila, ruko, kios, mobil, motor, uang kas, dan barang-barang elektronik. Totalnya senilai Rp 26,9 miliar.
Putusan TPPU ini merupakan hasil dari pengembangan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan berupa penjualan faktur yang tidak berdasarkan transaksi yang didalangi Amie Hamid. Atas perkara ini, terdakwa telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan, serta denda sebesar Rp 246 miliar.
Ditjen Pajak mengimbau seluruh masyarakat atau wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakan dengan benar dan tidak melakukan perbuatan tercela, seperti mengurangi penghasilan yang dilaporkan, atau mencari keuntungan yang tidak sah dari proses perpajakan seperti menerbitkan atau menggunakan faktur pajak fiktif.
Melakukan pidana pajak merugikan kepentingan bersama, dan menghambat upaya pemerintah dalam membangun ekonomi Indonesia, termasuk dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.
