Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat penerimaan pajak dari bea masuk dan keluar cukai barang 2020 mencapai Rp 10,6 miliar atau meningkat 203,85 persen dari target yang ditetapkan Rp 5,2 miliar.
"Peningkatan pajak sektor bea cukai ini tidak terlepas dari optimalisasi pengawasan dan penindakan barang-barang ilegal yang merugikan negara," kata Plh kepala KPPBC pangkalpinang, Arief Ferdiansyah di Pangkalpinang, Rabu (20/1).
Ia mengatakan penigkatan penerimaan pajak pusat sektor bea masuk dan keluar barang di sejumlah pelabuhan dan bandara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini sebesar Rp 10,6 miliar atau 203,85 persen ini cukup berperan dalam penerimaan di tengah pendemi Covid-19.
"Pada pencapaian di 2021, kami akan terus meningkatkan pelayanan dan pengawasan terhadap ekspor dan impor, serta juga peningkatan dibidang penindakan," ujarnya.
Selain itu, KPPBC juga siap untuk turut membantu dan memfasilitasi usaha mikro kecil menengah untuk mengekspor produk ke berbagai negara tujuan, sehingga dapat mendorong perekonomian masyarakat di daerah ini .
"Kami juga ikut dalam membantu UMKM bagaimana agar mereka bisa ekpsor dan pada tahun lalu, kami membantu ekspor lidi nipah, cangkang sawit dan produk hasil perkebunan petani lainnya," katanya.
Menurut dia dalam mempermudah pelaku UMKM mengekspor produk telah membentuk klinik ekspor, guna mendorong perekonomian masyarakat di tengah pendemi Covid-19 ini. Ia mengatakan pembentukkan klinik ekspor ini bekerja sama dengan Disperindag Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan instansi terkait untuk mempercepat ekspor yang berfokus dalam pengembangan dan pembinaan komoditi unggulan daerah.
Selain itu, klinik ini juga difokuskan pemasaran dan promosi ekspor, pembiayaan ekspor, standardisasi dan sertifikasi produk unggulan daerah, kepabeanan dan logistik, serta transportasi. "Kami siap mendukung dan bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di tengah pendemi ini," ujarnya.
Sumber : republika.co.id (Pangkalpinang, 20 Januari 2021)
Foto : Republika
Pertama Kalinya, Ekspor Timah Murni Batangan Langsung dari Bangka BelitungBea Cukai Pangkalpinang ikut dalam acara peluncuran bursa timah dan ekspor perdana timah murni batangan di Pangkalpinang pada Senin (26/08).selengkapnya
Fasilitas KITE IKM Bea Cukai dalam Mendorong Pertumbuhan Ekspor ImporBea Cukai Bea Cukai menjadi narasumber dalam acara Focus Group Discussion (FGD) Perluasan Akses Ekspor Bagi IKM, Rabu (28/03), yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian bekerja sama dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).selengkapnya
Bea Cukai Lakukan Pengawasan Ekspor Perdana Dari Pelabuhan Kuala Tanjung Multipurpose TerminalBea Cukai Kuala Tanjung bantu ekspor perdana Crude Palm Oil (CPO) oleh PT Austindo Nusantara Jaya.selengkapnya
Bea Cukai Beri Insentif Ekspor Impor Barang Curah di Tengah PandemiDirektorat Bea dan Cukai mempermudah prosedur ekspor-impor untuk membantu pelaku usaha dan masyarakat di tengah merebaknya wabah virus corona (COVID-19).selengkapnya
Penerimaan cukai masih tumbuh di tengah pendemi Covid-19Penerimaan cukai sampai akhir Agustus 2020 mencapai Rp 97,71 triliun atau 56,74% dari targetnya. Penerimaan cukai yang terdiri atas cukai Hasil Tembakau (HT), Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), dan Etil Alkohol (EA), tumbuh sebesar 4,93% dibandingkan bulan Agustus tahun 2019.selengkapnya
Ekspor Mineral Gerus Penerimaan Bea Keluar, Per Februari Rp630 MiliarTurunnya kinerja ekspor mineral terutama komoditas tembaga turut menggerus pertumbuhan penerimaan bea keluar pada Februari 2019.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniWakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanSetoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanIsu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanPemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanMasyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya
