Direktorat Jenderal Pajak tetap menganggap pertumbuhan penerimaan pajak dari sektor manufaktur sebagai salah satu indikasi perbaikan industri tersebut.
Hestu Yoga Saksama, Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, mengatakan untuk mengukur kinerja tersebut sebenarnya bisa dianalisa dari realisasi jenis pajaknya. PPN impor misalnya, jenis pajak ini mengalami pertumbuhan sebesar 21,56%, penerimaan PPN impor ini juga berasal dari bahan baku sektor manufaktur.
"Ini sinkron dengan target meningkatnya pajak dari sektor perdagangan yang merupakan kelanjutan dari manufaktur," kata Yoga, Selasa (17/4/2018).
Sesuai dengan laporan realisasi APBN 2018, pada triwulan I/2018 pertumbuhan penerimaan pajak dari sektor industri pengolahan mengalami pertumbuhan sebesar 16,72%. Sementara itu, sektor perdagangan juga mengalami pertumbuhan sebesar 28,64% atau dengan realisasi penerimaan pajaknya sebesar Rp53,1 triliun. Kontribusi perdangan ke penerimaan pajak sebesar 23,3% atau di bawah manufaktur.
Yoga juga menjelaskan, data pertumbuhan penerimaan pajak tersebut juga sekaligus menegaskan bahwa disamping perbaikan administrasi, pertumbuhan sektor manufaktur ini juga relatif baik dibandingkan dengan sektor lainnya.
"Kecuali membandingkannya dengan pertambangan yang sedang booming komoditas," ujarnya.
Sumber : bisnis.com (Jakarta, 17 April 2018)
Foto : Bisnis
Pertumbuhan penerimaan pajak dari sektor manufaktur dinilai tak bisa menjadi cerminan perbaikan kinerja industri tersebut.selengkapnya
Di akhir kuartal ketiga tahun ini, seluruh sektor usaha mencetak pertumbuhan. Untuk sektor industri pengolahan alias manufaktur, meski mencatat pertumbuhan juga, akan tetapi mengalami pelambatan.selengkapnya
Kendati penerimaan pajak tumbuh di atas 15%, sejumlah sektor penerimaan pajak menunjukkan penurunan dibandingkan dengan bulan atau tahun sebelumnya.selengkapnya
Melambatnya kinerja manufaktur pada kuartal II/2018 berpengaruh kepada penerimaan pajak dari sektor manufaktur yang selama 2 bulan terakhir pertumbuhannya tercatat terus mengalami pelambatan.selengkapnya
Kinerja penerimaan pajak dari sektor manufaktur terus menunjukkan pertumbuhan. Pemerintah meyakini angka ini mengonfirmasi bahwa kontribusi manufakur dalam pererekonomian juga akan berangsur membaik.selengkapnya
Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak 2018 dari empat sektor utama tumbuh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Sektor yang dimaksud yakni industri pengolahan, perdagangan, konstruksi dan real estat, serta pertanian.selengkapnya
Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Setoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Isu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Pemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Masyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya