Pemerintah sudah menegaskan tidak akan menurunkan target penerimaan pajak. Dengan kondisi ini, pemerintah memperkirakan penerimaan pajak lebih rendah dari target (shortfall) sebesar Rp 219 triliun. Alhasil, pemerintah akan menerapkan strategi awal mendongkrak penerimaan pajak.
Pangkal persoalannya, hingga kini, realisasi penerimaan pajak dari amnesti pajak masih jauh dari target yang sebesar Rp 165 triliun. Hingga akhir pekan lalu, jumlah uang tebusan berdasarkan Surat Pernyataan Harta tercatat sebanyak Rp 16,8 triliun. Dari Surat Setoran Pajak (SSP), jumlah uang tebusan yang sudah diterima sebesar Rp 25,8 triliun. Alhasil, pemerintah harus lebih realistis.
Pemerintah menegaskan sudah menyiapkan langkah agar target penerimaan pajak tercapai, sehingga tidak perlu memangkas anggaran kembali. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama mengatakan, pihaknya akan mengoptimalkan strategi ekstensifikasi dan intensifikasi. Termasuk diantaranya, memaksimalkan penggunaan teknologi dalam menandai wajib pajak atau geo tagging.
Konsekuensinya adalah defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) dibiarkan melebar hingga 2,7% dari produk domestik bruto (PDB). "Selain pengampunan pajak, kita akan kembali mendorong kepatuhan wajib pajak," kata Hestu, Jumat (16/9).
Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Kementerian Keuangan Luky Alfirman menambahkan, saat ini, pemerintah tidak terlalu mengandalkan hasil amnesti pajak. Saat ini, pemerintah akan fokus agar penerimaan pajak rutin bisa lebih optimal.
Namun demikian, menurut Luky, itu bukan berarti pemerintah pesimistis atas hasil amnesti pajak. "Hingga saat ini, target amnesti pajak belum diubah," katanya, Minggu (18/9) kepada KONTAN.
Ditjen Pajak akan menerapkan kembali sejumlah strategi yang sudah dirancang sejak awal tahun, seperti mendorong pelaksanaan pelaporan dan pembayaran pajak berbasis elektronik atau e-filling dan e-billing. Langkah ini diyakini bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Menjaga defisit
Namun, fokus pemerintah tidak hanya dari sisi pajak. Pemerintah juga akan menjaga postur anggaran secara utuh, baik penerimaan pajak, bea dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Namun, Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengingatkan pemerintah agar benar-benar menjaga defisit tidak lebih dari 2,7% terhadap PDB. Sebab, ada kemungkinan defisit daerah mencapai 0,3% terhadap PDB. Sehingga, jika defisit APBN di atas 2,7%, maka defisit tahun 2016 juga terancam lebih dari 3% terhadap PDB.
Oleh karena itu, Josua berharap realisasi amnesti pajak paling tidak bisa mendekati target. Sebab, ia melihat, kemajuan penerimaan pajak reguler masih sangat menghawatirkan. Hingga akhir Agustus 2016, realisasinya baru mencapai 47% dari target.
Ekonom dari Kenta Institute Eric Sugandi menambahkan, pernyataan pemerintah bahwa defisit akan melebar ke 2,7% sangat penting bagi pasar. "Hal ini menunjukkan pemerintah sedang berhati-hati dalam menjaga kepercayaan pasar," tuturnya.
Di sisi lain, ini juga memberikan kesempatan mengantisipasi pelebaran tersebut, sehingga jika di akhir tahun memang benar di level tersebut, pasar tidak akan kaget. Sebaliknya, jika ternyata realisasi defisit di akhir tahun di bawah 2,7%, kepercayaan pasar kepada pemerintah akan meningkat.
Sumber : kontan.co.id Jakarta, 19 September 2016)
Foto : klinikpajak.co.id
Sri Mulyani: Defisit Anggaran Jauh Lebih Rendah dari TargetMenteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan defisit anggaran hingga November 2018 mencapai Rp287,9 triliun atau 1,95% dari PDB.selengkapnya
Pemerintah optimistis target penerimaan pajak 95% dari APBN tercapaiPemerintah lebih optimistis mengejar target pajak tahun ini. Diperkirakan, perolehan pajak bisa mencapai 95% dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) 2018 yakni Rp 1.424 triliun.selengkapnya
Realisasi Penerimaan Bea keluar per Akhir Mei Sudah 90% dari TargetRealisasi penerimaan bea keluar hingga akhir Mei 2018 menunjukkan lonjakan yang cukup signifikan. Kinerja apik bea keluar ditopang oleh ekspor mineral dan batu bara atau minerba yang selama beberapa bulan ini cukup positif karena dorongan peningkatan permintaan global.selengkapnya
Pemerintah tak Ubah Target Penerimaan dari Pengampunan PajakPemerintah belum berencana merevisi target penerimaan anggaran negara melalui pengampunan pajak, kata Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta, Selasa. "Itu memang asumsi, jadi bisa lebih, bisa juga kurang. Target namanya. Nanti kita lihat perkembangannya saja," kata Kalla sebelum menghadiri rapat terbatas evaluasi paket kebijakan ekonomi.selengkapnya
Pemerintah Tak Berniat Revisi Target Penerimaan Dari Tax AmnestyPemerintah menyatakan tak berniat merevisi target penerimaan negara dari hasil kebijakan pengampunan pajak yang dipatok mencapai Rp165 triliun, meski analis menilai jumlah tersebut terlalu fantastis. Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan pemerintah tak ingin melakukan perubahan asumsi penerimaan perpajakan yang berasal dari kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) dalam rancangan anggaranselengkapnya
Penerimaan pajak sampai awal Maret 2017 sudah 11,32% dari targetDirektorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, dalam tiga bulan pertama sejak awal tahun hingga awal Maret (7/3) 2018 berhasil mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp 156,8 triliun, atau 11,32% dari target yang ditetapkan dalam APBN 2018 sebesar Rp 1.424,7 triliun.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniWakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanSetoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanIsu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanPemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanMasyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya
