Penurunan produksi rokok PT Djarum berimbas terhadap belum optimalnya Cukai Hasil Tembakau (CHT) Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) per Oktober 2019.
Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai Kanwil DJBC Jateng-DIY M. Hakim Satria, menyampaikan pemasukan bea cukai wilayah Jateng-DIY hingga akhir Oktober 2019 mencapai Rp28,72 triliun. Nilai itu mencakup 71,06 persen dari target sepanjang tahun ini sejumlah Rp40,4 triliun.
“Meskipun demikian, pemasukan Rp28,72 triliun mencapai 92,28 persen target per Oktober 2019 senilai Rp29,2 triliun. Kami akan terus berusaha agar target penerimaan tahunan dapat tercapai,” paparnya dalam siaran pers, Selasa (12/11/2019).
Perincian pemasukan Rp28,72 triliun terdiri dari bea masuk Rp1,73 triliun, bea keluar Rp73,66 miliar, dan cukai Rp26,9 triliun. Penerimaan cukai sebagai contributor terbesar baru mencapai 70,50 persen dari target 2019 sebesar Rp38,17 triliun.
Hakim menjelaskan, penerimaan bea cukai Jateng-DIY didominasi Cukai Hasil Tembakau (CHT) dengan persentase sekitar 97%. Belum optimalnya produksi rokok PT Djarum, sebagai penyumbang terbesar CHT, menjadi kendala penerimaan.
“Sebetulnya ada kinerja positif dari produksi rokok PT Norojono, Sukun, dan lainnya, tetapi belum dapat meng-cover penurunan produksi Djarum,” imbuhnya.
Sementara itu, kendala dalam meraih penerimaan bea masuk adalah meningkatnya penggunakan importasi dari China yang menggunakan tarif preferensi dalam skema ACFTA. Pembebanan sebagian besar produknya adalah sebesar 0%.
Adapun, bea keluar saat ini terkendala dengan menurunnya volume ekspor produk veneer, yang merupakan produk penyumbang bea keluar terbesar.
Kepala Kanwil DJBC Jateng-DIY Padmoyo Tri Wikanto, menyampaikan dalam waktu kurang dari dua bulan, kerja sama penerimaan bea cukai harus ditingkatkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguasaan data, terutama terkait tingkat produksi dan konsumsi rokok.
“Kita harus menguasai data, kita tidak boleh tergantung pada informasi terkait jumlah produksi pabrik rokok. Selain jumlah produksi rokok, kita juga harus tahu tingkat konsumsinya,” paparnya.
Sumber : bisnis.com (Semarang, 12 November 2019)
Foto : Bisnis
Produksi rokok melempem, Sri Mulyani waspadai penurunan penerimaan cukaiMenteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan realisasi penerimaan cukai musti diwaspadai, walaupun pertumbuhannya masih positif. Hal ini dikarenakan produksi rokok atau hasil tembakau berada di zona negatif.selengkapnya
Penerimaan Cukai Hingga Juni Rp66 Triliun, Baru 40 Persen dari Target 2019Kementerian Keuangan mencatat penerimaan cukai mencapai sebesar Rp66,70 triliun sampai dengan semester I- 2019. Angka ini baru 40,30 persen dari target penerimaan cukai pada APBN tahun 2019. Capaian tersebut tumbuh signifikan sebesar 30,89 persen dibandingkan capaian tahun lalu.selengkapnya
Gappri: Cukai naik, produksi rokok diproyeksikan turun 1,5%Cukai rokok terus naik melemahkan pasar dan produksi dari rokok. Tahun ini, Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) memproyeksikan penurunan pasar dan volume produksi masing-masing sebesar 1% dan 1,5%.selengkapnya
Hingga November 2019, Penerimaan Bea dan Cukai Capai 84,4 Persen dari Target APBNPenerimaan kepabeanan dan cukai secara total per November 2019 mencapai Rp176,23 triliun atau 84,4% dari target. Dengan ini, penerimaan bea dan cukai tercatat tumbuh sebesar 6,9% (yoy).selengkapnya
Target penerimaan cukai hasil tembakau tahun depan sebesar Rp 158,8 triliunTahun mendatang, target penerimaan cukai hasil tembakau ditetapkan sebesar Rp 158,8 triliun dari total target penerimaan cukai dalam APBN 2019 yang sebesar Rp Rp 165,5 triliun.selengkapnya
Realisasi penerimaan bea dan cukai capai Rp 158,7 triliun per Oktober 2019Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi menyebut, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp 158,7 triliun hingga akhir Oktober 2019.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniWakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanSetoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanIsu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanPemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanMasyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya
