Indeks Harga Saham gabungan (IHSG) diparkir pada zona hijau pada penutupan perdagangan Kamis (22/11), menguat 0,72% menjadi berada di level 5990,81. Menguatnya indeks tersebut, ditopang oleh sektor properti yang secara indeks, menguat 1,49% menjadi level 433,41.
Hal itu terlihat dari saham-saham properti seperti saham PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) menguat 6,45% menjadi Rp1.320 per lembar saham. PT Sentul City Tbk (BKSL) menguat 5,83% menjadi Rp109 per lembar saham. PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) juga menghijau 5,84% menjadi Rp725 per lembar. PT Ciputra Development Tbk (CTRA) juga menguat 3,59% menjadi Rp1.010 per lembar.
"Para pelaku pasar mengapresiasi rencana pemerintah untuk menurunkan pajak properti mewah," kata Analis Binaartha Sekuritas Muhammad Nafan Aji kepada Katadata.co.id, Kamis (22/11), terkait alasan saham sektor properti yang melonjak.
Seperti diketahui, Pemerintah akan menaikkan ambang batas pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk properti mewah dari sebelumnya Rp20 miliar menjadi Rp30 miliar. Selain itu, Kementerian Keuangan bakal menurunkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dari pembelian properti dari sebelumnya 5% menjadi 1%.
Kemarin, Rabu (21/11), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, relaksasi ini dilakukan untuk mendorong sektor konstruksi. Oleh sebab itu dua aturan yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 90 Tahun 2015 dan PMK Nomor 35 Tahun 2017 akan direvisi.
Nafan menilai, kenaikan sektor properti ini akan konsisten karena berdasarkan daily chart, sektor properti mulai tumbuh positif 4,3% dalam sebulan bulan terakhir. Kenaikan secara konsisten tersebut, diprediksi olehnya menuju ke level maksimal 455.
Analis Panin Sekuritas William Hartanto juga senada dengan Nafan. Menurutnya, setelah kabar rencana pemerintah tersebut beredar, investor asing melanjutkan akumulasi beli pada saham-saham properti. Secara umum, asing melakukan beli bersih pada pasar reguler senilai Rp244,77 miliar.
Meski hari ini menguat, namun William menilai penguatan tersebut masih terbatas karena masih ada sentimen negatif yang membuat saham sektor pertambangan masih berada di zona merah. Pada perdagangan hari ini, sektor tersebut terkoreksi 1,58% menjadi level 1.724. "Sektor mining saya prediksi turun sampai tahun depan," kata William.
Saham perusahaan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) hari ini masih terkoreksi 2,99% menjadi Rp4.220 per lembar sahamnya. PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) terkoreksi 2% menjadi Rp19.625 per lembar saham. PT Adaro Energy Tbk (ADRO) turun 1,91% menjadi Rp1.285 per lembar sahamnya.
Secata teknikal, William memprediksi IHSG masih mempertahankan support di level 5.900 dan resistance di level 6.000 sebelum memasuki Desember. Adapun, pada perdagangan Jumat (23/11), IHSG diprediksi akan terkoreksi karena adanya aksi ambil untung menjelang akhir pekan.
Adapun, pada perdagangan hari ini, volume saham yang diperdagangkan sebanyak 13,1 miliar lembar saham dengan nilai Rp8,47 triliun. Meski indeks menguat, jumlah saham yang berada di zona hijau lebih sedikit daripada yang terkoreksi. Ada 169 saham yang menguat, sedangkan 227 saham terkoreksi. Sementara 112 saham stagnan.
Sumber : katadata.co.id (22 November 2018)
Foto : Katadata
Sentimen penghapusan pajak, analis masih sarankan wait and see saham propertiPemerintah lewat Kementerian Keuangan berencana untuk menghapuskan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan juga PPh22 untuk properti. Hal ini disambut positif oleh kebanyakan emiten properti, meski demikian, analis masih wait and see melihat saham properti.selengkapnya
Beijing Siapkan Diskon Pajak, Bursa Saham China MenguatBursa saham China menguat pada perdagangan Selasa (5/3/2019) setelah Beijing meluncurkan rencana untuk memotong pajak dan meningkatkan pengeluaran publik serta pinjaman untuk meningkatkan ekonominya yang melambat.selengkapnya
Tarif Cukai Rokok Batal Naik, Saham Gudang Garam Cs MenguatPemerintah batal merealisasikan rencana kenaikan cukai rokok di tahun depan. Saham-saham perusahaan rokok di pasar modal kompak menguat.selengkapnya
Hari Ini Analis Saham Bahas Peran Sektor Infrastruktur Dalam Amnesti PajakKomite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) akan merekomendasikan proyek-proyek infrastruktur yang disiapkan untuk menyerap dana repatriasi dari hasil amnesti pajak kepada Kementerian Keuangan.selengkapnya
Rupiah menguat menjadi Rp13.146 per dolar ASNilai tukar rupiah dalam transaksi antarbank di Jakarta pada Rabu pagi menguat 42 poin menjadi Rp13.146 per dolar AS setelah DPR menyetujui pengesahan rancangan undang-undang tentang pengampunan pajak menjadi undang-undang. "Disahkannya RUU Pengampunan Pajak menjadi angin segar bagi mata uang rupiah untuk kembali melanjutkan penguatan," kata Kepala Riset NH Korindo Securities Indonesiaselengkapnya
Cukai Naik, Harga Saham Emiten Rokok Terkoreksi 20 PersenPemerintah berencana menaikkan cukai rokok mulai 2020 sebesar 23 persen dan diikuti kenaikan harga jual eceran (HJE) sebesar 35 persen. Kebijakan tersebut memberikan dampak yang cukup signifikan bagi industri rokok di Tanah Air.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniWakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanSetoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanIsu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanPemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanMasyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya
