Saat Pelaku UMKM Kawasan Danau Toba Diingatkan Soal Pajak

Selasa 25 Sep 2018 14:34Ridha Anantidibaca 788 kaliSemua Kategori

LIPUTAN6 1221



Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II menggelar dialog pemberdayaan UMKM dan implikasi perpajakan, serta Peresmian Tax Center DEL dengan tema 'Menuju Masyarakat Kawasan Danau Toba Tertib Pajak' di Institut Teknologi DEL, Laguboti, Tobasa.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Robert Pakpahan pun hadir dan menyapa para pelaku UMKM yang ada di wilayah Danau Toba dan sekitarnya. Tarian lima puak batak yang dipersembahkan Grup Tari Kanwil DJP Sumatera Utara II pun menambah semarak acara tersebut.

Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara II Tri Bowo mengatakan, sebagai hasil evaluasi Peraturan Pemerintah nomor 46 Tahun 2013, pemerintah telah mengeluarkan peraturan baru, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang bertujuan memberikan kemudahan, kesederhanaan, serta mendorong masyarakat lebih berperan lagi dalam kegiatan ekonomi.

Tri Bowo menambahkan, pelaku UMKM diharapkan semakin berperan menggerakkan roda ekonomi untuk memperkuat ekonomi bangsa secara formal, dan memperluas kesempatan untuk memperoleh akses terhadap dukungan finansial.

"Melalui kegiatan ini, wajib pajak sektor UMKM, khususnya di wilayah Danau Toba dan sekitarnya dapat lebih mengerti, bahwa penghitungan dan pembayaran pajak kini menjadi semakin mudah, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan yang pada akhirnya bermuara pada pencapaian penerimaan pajak," kata Tri Bowo, Senin (24/9/2018).

Dirjen Pajak Robert Pakpahan dalam paparannya, berisikan critical poin pelaksanaan kewajiban perpajakan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Berdasarkan total penerimaan pajak dari pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menegah (UMKM) tahun 2017 lalu, Sumatera Utara berada di peringkat ke-5 (kelima) nasional penerimaan pajak dari sektor UMKM.

Robert mengajak para pelaku UMKM, khususnya di wilayah Danau Toba untuk melakukan kewajiban perpajakan dengan sepenuh hati dan penuh kesadaran. Dirinya yakin, wilayah Danau Toba akan semakin berkembang.

Dengan adanya penurunan tarif pajak UMKM ini, dari 1% menjadi 0,5%, diharapkan dapat menjaring wajib pajak dengan seluas-luasnya sehingga penerimaan pajak semakin meningkat di masa-masa mendatang.

"Saya melihat berbagai sarana dan prasarana untuk kebutuhan masyarakat Toba sudah membaik. Semoga ke depannya semakin maju lagi," ungkapnya.

Peresmian Tax Center

Kemudian dalam rangkaian acara, Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara II Tri Bowo bersama Rektor Institut Teknologi DEL diwakilkan Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Arlinta Barus, melakukan penandatanganan kesepakatan bersama dalam rangka pembentukan Tax Center Del. Bertempat di ruangan perpustakaan kampus DEL dan disaksikan langsung Direktur Jenderal Pajak beserta para pejabat eselon II Ditjen Pajak.

Peresmian Tax Center diawali pengguntingan pita, penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding) antara kedua belah pihak. Bersamaan dengan peresmian Tax Center DEL, juga dilangsungkan dialog dan diskusi panel pemberdayaan UMKM di Kawasan Danau Toba, dan implikasi perpajakannya.

Narasumber dalam dialog yaitu Direktur P2Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama, Ketua Harian Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (LPER) Bakri Maulana l, dan Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Arlita Barus. Moderator adalah Kabag Umum Kanwil DJP Jakarta Barat Judiana Manihuruk l, dan Kepala UPT Cabang Dinas Pendidikan balige Provinsi Sumatera Utara, Alfred H Silalahi.

"Dengan Hadirnya Tax Center DEL, diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal, sehingga keberadaannya dapat dirasakan bukan saja mahasiswa dan dosen, juga bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya di wilayah Danau Toba dan sekitarnya," ungkap Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Arlita Barus.

Dialog dan Peresmian Tax Center kali ini dihadiri Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Robert Pakpahan, dan pejabat eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Tri Bowo selaku Kepala Kanwil DJP Sumut II, Hestu Yoga Saksama selaku Direktur P2Humas, John Liberty Hutagaol, selaku Direktur Perpajakan Internasional, Angin Prayitno selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan l, dan Yon Arsal selaku Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan.


Sumber : liputan6.com (Pematangsiantar, 24 September 2018)
Foto : Liputan6




BERITA TERKAIT
 

KPK Periksa Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta KhususKPK Periksa Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak DKI Khusus Jakarta Direktorat Jenderal Pajak Muhammad Haniv, Jumat (10/3/2017).selengkapnya

Kanwil Bea Cukai Sumatera Utara Terbitkan Izin Pusat Logistik BerikatKanwil Bea Cukai Sumatera Utara Terbitkan Izin Pusat Logistik Berikat

Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Utara menerbitkan izin sebagai penyelenggara sekaligus pengusaha Pusat Logistik Berikat (PLB) PT Samudera Raya Berjaya (SRB). Izin tersebut diberikan setelah PT SRB dapat memuaskan panel yang terdiri dari pejabat Kanwil Bea Cukai Sumut dalam pemaparan proses bisnisnya tanggal 26 Maret 2019 di Aula Kanwil Bea Cukai Sumut, Medan.selengkapnya

Kanwil Jakarta Utara Targetkan Penerimaan Pajak Rp 35 Triliun Tahun IniKanwil Jakarta Utara Targetkan Penerimaan Pajak Rp 35 Triliun Tahun Ini

Kantor Wilayah (Kanwil) Pajak Jakarta Utara menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp 35,1 triliun pada tahun ini. Angka tersebut lebih tinggi dari realisasi 2017 yang sebesar Rp 30 triliun.selengkapnya

Kanwil Ditjen Pajak Jawa Tengah I Sandera Direktur Perusahaan Konstruksi SemarangKanwil Ditjen Pajak Jawa Tengah I Sandera Direktur Perusahaan Konstruksi Semarang

Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I bekerjasama dengan Ditjen Permasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM dan Kepolisian Republik Indonesia menyandera (gijzeling) penanggung pajak yang berinisial HI (50 Tahun), pada Selasa (22/3). Saat ini HI dititipkan di Rumah Tahanan Kelas II A Ambarawa.selengkapnya

Penurunan Pajak UMKM Diharapkan Dapat Memacu Kompetisi UsahaPenurunan Pajak UMKM Diharapkan Dapat Memacu Kompetisi Usaha

Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM), Braman Setyo menyambut gembira kebijakan penurunan PPh final UMKM menjadi 0,5 persen oleh pemerintah. Braman mengatakan keputusan tersebut sebagai buah dari perjuangan selama dua tahun terakhir.selengkapnya

Aplikasi Klik46, Permudah Transaksi Perpajakan Pelaku UMKMAplikasi Klik46, Permudah Transaksi Perpajakan Pelaku UMKM

Para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) semakin dimudahkan dalam urusan transaksi perpajakan. Salah satunya dilakukan oleh pengembang aplikasi Klik46.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalCara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika Gagal

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya

Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya

Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniPandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun Ini

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya

Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanIni sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depan

Setoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya

Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapEkonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahap

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya

Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanPelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depan

Isu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya

Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanMayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringan

Pemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya

Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022

Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya

Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanJangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun Depan

Masyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya

Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?

Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya



 
TAGS # :