Menteri Keuangan Singapura Heng See Keat mengumumkan kenaikan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satunya adalah rencana menaikkan pajak barang dan jasa atau goods and service tax (GST).
Dalam pengumuman tersebut, GST dinaikkan dari 7 persen menjadi 9 persen pada kisaran tahun 2021 hingga 2025 mendatang. Selain itu, pemerintah Singapura juga secara mengejutkan menaikkan pungutan untuk properti.
Kenaikan pajak tersebut sejalan dengan populasi Singapura yang menua dengan cepat, sehingga pemerintah harus cermat mengelola APBN. Pajak properti residensial naik dari 3 persen menjadi 4 persen, berlaku efektif hari ini, Selasa (20/2/2018).
"Ada kebutuhan untuk memperkuat pijakan fiskal kita. Dalam dekade mendatang, yakni antara tahun 2021 dan 2030, jika kita tidak menghitung lebih awal, maka kita tidak memiliki cukup penerimaan untuk memenuhi kebutuhan yang semakin banyak," kata Heng dalam pidatonya di hadapan Parlemen seperti dikutip dari Bloomberg.
Dalam pidatonya itu, Heng mengumumkan pula bahwa surplus APBN untuk tahun 2017 diproyeksikan mencapai 9,6 miliar dollar Singapura, lebih tinggi dibandingkan proyeksi sebelumnya sebesar 1,9 miliar dollar Singapura. Adapun untuk tahun 2018, APBN diperkirakan defisit 0,6 miliar dollar Singapura.
Sementara itu, pajak untuk layanan impor, seperti laman-laman streaming video dan musik daring, akan berlaku mulai tahun 2020. Belanja infrastruktur Singapura dipatok naik menjadi 20 miliar dollar Singapura pada tahun 2018 ini.
Belanja untuk layanan kesehatan dan manfaat pensiun akan naik dalam tahun-tahun mendatang sejalan dengan populasi manula yang jumlahnya kian meningkat. Namun, pada saat yang sama, pemerintah juga berencana membelanjakan anggaran yang tinggi untuk infrastruktur, keamanan, dan pendidikan.
"Pesannya adalah populasi menua. Untuk mewujudkan keinginan pada segmen masyarakat yang beragam, seperti korporasi, maupun individu tua dan muda, anggaran akan kembali diseimbangkan," sebut Irvin Seah, ekonom di DBS Group Holdings Ltd.
Kenaikan GST akan menaikkan penerimaan sebesar hampir 0,7 persen dari produk domestik bruto (PDB) per tahun. Heng menuturkan, waktu untuk menaikkan GST bergantung pada kondisi negara, seberapa banyak pertumbuhan belanja, dan seberapa efektif pajak yang diberlakukan saat ini.
"Kami mengekspektasikan ini bisa dilakukan lebih cepat," ucap Heng.
Singapura mengalami krisis penuaan yang parah. Jumlah populasi berusia 65 tahun ke atas untuk pertama kalinya akan seimbang dengan jumlah populasi berusia 15 tahun ke bawah.
Bank Dunia melaporkan, angka fertilitas perempuan Singapura mencapai 1,2 kelahiran per orang perempuan pada tahun 2015. Angka ini masih separuh dari rata-rata global.
Sumber : kompas.com (Singapura, 20 Februari 2018)
Foto : Kompas
Tingkatkan Penerimaan Pajak, Indonesia Butuh 10 Tahun Bisa seperti SingapuraPenerimaan pajak di Indonesia setiap tahunnya dipatok cukup tinggi. Namun, tingginya target penerimaan pajak tidak diiringi oleh jumlah pegawai pajak yang melayani para wajib pajak.selengkapnya
Singapura Akan Naikkan Pajak Penjualan Menjadi 9% di 2021-2025Pemerintah Singapura mengumumkan rencana menaikkan pajak penjualan menjadi 9% dari 7%. Namun, perubahan tersebut baru akan dilakukan antara tahun 2021-2025, tergantung situasi ekonomi negara pulau tersebut.selengkapnya
PMK 19 Tahun 2018 Dorong Transparansi Jasa Keuangan untuk PajakKepala Danny Darussalam Tax Center Fiscal Research, B. Bawono Kristiaji, mengatakan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2018 bermanfaat untuk memberi petunjuk teknis bagi lembaga keuangan. Dengan demikian industri jasa keuangan mampu mendukung gerakan transparansi global untuk kepentingan perpajakan.selengkapnya
Tax Amnesty, 42 Persen dari WNI di SingapuraPemberlakuan Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak sudah berjalan sejak 18 Juli 2016. Untuk periode pertama, program pengampunan pajak akan berakhir 30 September 2016.selengkapnya
Ini rekomendasi IMF untuk Ditjen Pajak dalam lima tahun ke depanDana Moneter Internasional (IMF) belum lama ini merilis hasil assessment terhadap perekonomian Indonesia dalam laporan bertajuk Article IV Consultation tahun 2019. Meski secara keseluruhan perekonomian Indonesia dinilai positif, IMF menyoroti kinerja penerimaan negara yang masih rendah, terutama pajak.selengkapnya
Kemenkeu Yakin Defisit APBN 2018 Tak Lebih dari 2 PersenKementerian Keuangan (Kemenkeu) meyakini defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tak lebih dari 2 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sepanjang 2018.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniWakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanSetoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanIsu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanPemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanMasyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya
