Tren positif penerimaan pajak dianggap sebagai cerminan perbaikan perekonomian. Seperti diketahui, per akhir Mei 2018 penerimaan pajak telah mencapai Rp484,5 triliun atau tumbuh sebesar 14,13% dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya.
Indikator perbaikan perekonomian tersebut bisa dilihat dari pertumbuhan penerimaan per jenis pajak. PPh badan misalnya realisasi per Mei 2018 mencapai Rp104,3 triliun atau tumbuh 26,97%, sedangkan PPN dalam negeri realisasinya mencapai Rp102,2 triliun atau tumbuh 12,12%.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa kinerja penerimaan ini menunjukkan tren perekonomian mulai membaik. Pertumbuhan penerimaan PPh badan yang mencapai 26,97% serta PPN dalam negeri sebesar 12,12% bisa dimaknai bahwa aktivitas perekonomian mulai sejalan dengan ekspektasi pemerintah.
“Tren penerimaan pajak menunjukan hal yang positif. Kalau dilihat dari tren tersebut, realisasi penerimaan pajak menunjukkan suatu tingkat kegiatan ekonomi yang momentumnya terlihat sangat kuat,” kata Sri Mulyani Selasa (26/6/2018).
Bekas Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga menjelaskan, indikasi perbaikan perekonomian ini juga bisa dilihat berdasarkan pertumbuhan penerimaa per sektornya. Meski turun dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya, penerimaan pajak dari sektor manufaktur mampu tumbuh dua digit yakni 15,4%. Kontribusi manufaktur ke penerimaan pajak berkisar 30,03%.
Selain manufaktur, sektor perdagangan juga menunjukkan konsistensi pertumbuhannya. Per Mei 2018, sektor perdagangan tumbuh sebanyak 31,43% dan berkontribusi ke penerimaan pajak sebesar 21,22%. Sementara itu, sektor pertambangan, pertumbuhan sektor ini tercatat paling tinggi yakni sebesar 85,15% . Pertumbuhan sektor tambang yang naik signifikan ini merupakan imbas dari kenaikan harga minyak.
Adapun, indikasi lain dari membaiknya perekonomian juga bisa dilihat dari kempuan WP badan melunasi angsuran bulanan PPh badan. Catatan Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa pertumbuhan angsuran bulanan PPh Badan mencapai 22,43%. Pertumbuhan angsuran PPh badan manufaktur mencapai 11,11%, perdagangan 18,46%, jasa keuangan 16,77%, dan pertambangan yang naik cukup signifikan yakni tumbuh 121%.
"Sektor-sektor itu menggambarkan pertumbuhan demand supply cukup baik. Kami harap ini akan terpresentasi di statistik growth - nya," ungkap Sri Mulyani.
Secara umum, melihat sejumlah indikator perekonomian, selain pajak juga dari sisi penyerapan belanja, konsumsi rumah tangga yang diharapkan tumbuh lebih tinggi (di atas 5%) dibandingkan dengan kuartal I/2018, apalagi untuk kuartal dua ditopang oleh puasa Lebaran dan hari libur, investasi, ekspor, dan terkendalinya inflasi juga diharapkan menopang pertumbuhan perekonomian.
"Jadi semua komponen ini lebih tinggi dari kuartal I, kami harap mendakati 5,2%, kuartal II momentum itu terjadi karena seluruh komponen agregat demand lebih tinggi, dari supply side, pajaknya kan positif semua," jelasnya.
Sumber : bisnis.com (Jakarta, 27 Juni 2018)
Foto : Bisnis
Pertumbuhan Setoran Pajak Sektor Manufaktur Belum Cerminkan Perbaikan EkonomiPertumbuhan penerimaan pajak dari sektor manufaktur dinilai tak bisa menjadi cerminan perbaikan kinerja industri tersebut.selengkapnya
Penerimaan Pajak Kaltim Dari Sektor Pertambangan Mencapai 33%Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara menyebut pada 2018, usaha tambang masih memberi kontribusi besar bagi penerimaan pajak di Bumi Etam ini sebesar 33%.selengkapnya
Kuartal I 2018, Penerimaan Pajak Tumbuh Signifikan Tanpa `Tax Amnesty`Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan realisasi penerimaan pajak kuartal I 2018 tumbuh cukup tinggi dalam kondisi tidak memperhitungkan tax amnesty. Realisasi penerimaan pajak kuartal I 2018 tercatat sebesar Rp 244,5 triliun.selengkapnya
PENERIMAAN PAJAK: Seluruh Sektor Tumbuh PositifMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan hampir semua sektor penerimaan pajak tumbuh cukup siginifikan.selengkapnya
Penerimaan pajak per Juli 2018 mencapai 48,26% dari targetKementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, realisasi penerimaan pajak untuk periode Januari - Juli 2018 sebesar Rp 687,17 triliun atau 48,26% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 yang sebesar Rp 1.424 triliun. Dibandingkan dengan periode sama tahun 2017, pencapaian ini mencatatkan pertumbuhan sebesar 14,36% secara year-on-year.selengkapnya
Kinerja PPN dan PPh positif dorong pertumbuhan penerimaan pajak September 2018Realisasi penerimaan Pajak pada September 2018 tercatat sebesar Rp 900,86 triliun atau sebesar 63,26% dari target APBN 2018. Penerimaan pajak ini tumbuh sebesar 16,87% dibanding periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan penerimaan pajak pada September 2018 merupakan pertumbuhan tertinggi dalam empat tahun terakhir.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniWakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanSetoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanIsu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanPemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanMasyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya
