Surat Pernyataan Boleh Dicabut

Anda terlanjur memasukkan surat pernyataan harta dan ingin mencabutnya? Tenang, keinginan Anda untuk membatalkan keikutsertaan dalam kebijakan pengampunan pajak bisa direalisasikan.

Masih hangat di ingatan kita, pada Agustus silam muncul kegaduhan di media sosial terkait dengan implementasi kebijakan pengampunan pajak. Beberapa analogi kasus bermunculan, salah satunya menyangkut ketidakadilan bagi pensiunan dan kelompok wajib pajak (WP) lainnya.

Merespons kondisi tersebut, Ditjen Pajak (DJP) mengeluarkan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-11/PJ/2016 yang menegaskan terkait beberapa pihak yang dapat tidak meminta pengampunan pajak terutama WP OP yang memiliki penghasilannya di bawah batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

Berkali-kali Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan amnesti pajak merupakan hak, bukan kewajiban. Oleh karena itu, WP bisa memilih cara pembetulan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan.

Dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER-11/PJ/2016, pemerintah memperjelas perlakuan terkait dengan harta warisan dan hibah  yang diterima keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat.

Ada dua kondisi harta warisan dan hibahan ini dianggap bukan menjadi objek tax amnesty. Pertama, jika harta itu diterima oleh ahli waris atau orang pribadi penerima hibah yang tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan di bawah PTKP. Kedua, harta itu sudah dilaporkan dalam SPT pewaris.

Menyusul penegasan tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan tambahan terkait pencabutan surat pernyataan (SP) harta yang telah disampaikan WP. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2016 tentang Perubahan Atas PMK No. 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11/2016 tentang Pengampunan Pajak.

Pencabutan SP harta diatur dalam pasal 50B beleid yang diundangkan dan berlaku pada 23 September 2016 ini. Penyampaian pencabutan dilakukan paling lambat pada 30 Oktober 2016 jika Surat Keterangan (SK) Pengampunan Pajak diterbitkan sebelum berlakunya PMK tersebut.

Jika SK pengampunan pajak diterbitkan setelah berlakunya PMK itu, WP diberi waktu hingga 30 hari sejak waktu penerbitan SK. Bagi WP yang menyampaikan surat pencabutan, SK pengampunan pajak batal demi hukum.

Hestu Yoga Saksama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP mengatakan pertimbangan rentetan kebijakan ini dimaksudkan untuk menegaskan kembali bahwa tax amnesty menjadi merupakan hak.

“Misalnya WP yang mengikuti tax amnesty dengan melaporkan harta tambahan berupa tanah warisan dari orang tua, dia merasa bahwa itu sebenarnya cukup dangan melakukan pembetulan SPT Tahunan,” ujarnya.

Pembetulan SPT sejatinya memang menjadi salah satu pilihan yang bisa diambil WP. Apalagi, penghasilan WP tersebut di bawah PTKP atau selama ini sudah patuh terhadap kewajiban perpajakannya dan harta yang belum dilaporkan bukan objek pajak seperti warisan yang sudah terbagi.

Kendati demikian, tegas Hestu, WP yang mencabut SP harta atau membatalkan permintaan pengampunan pajaknya tidak akan mendapat fasilitas yang diberikan dalam UU No. 11/2016. Selain itu, pengenaan sanksi hingga 200% yang ada dalam pasal 18 payung hukum itu tidak diterapkan.

Salah satu fasilitas amnesti pajak yang diberikan yakni penghapusan pajak terutang yang belum diterbitkan ketetapan pajak serta tidak dikenai sanksi pidana di bidang perpajakan. 

Baru Awal

Sebagai aturan lebih lanjut terkait dengan ruang pencabutan SP harta, pada 21 Oktober 2016 pemerintah mengeluarkan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-21/PJ/2016 tentang Tata Cara Pencabutan Atas Surat Pernyataan.

Dalam pasal 6 disebutkan SP harta beserta lampirannya yang telah disampaikan kepada DJP tidak akan dikembalikan ke WP kendati sudah ada pembatalan keikutsertaan. Tidak tanggung-tanggung, data dan informasi yang ada di dalamnya akan digunakan sebagai basis data perpajakan.

 “Memang SP harta dan lampirannya tidak dikembalikan, tapi langsung diproses pengembalian uang tebusannya ,” imbuh Hestu.

Sesuai Peraturan Dirjen Pajak No. PER - 18/PJ/2016, untuk pengembalian kelebihan pembayaran sampai dengan Rp100.000, Dirjen pajak mengonfirmasi WP sebelum meneliti secara jabatan. Setelah itu, jika WP menyatakan tidak meminta pengembalian atau tidak menyampaikan jawaban konfirmasi dalam lima hari, Dirjen Pajak tidak mengembalikan kelebihan pembayaran uang tebusan itu.

Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan data yang sudah masuk akan terus diolah untuk langkah lanjutan. Selain menyerahkan pilihan kepada WP, pihaknya mengimbau agar WP memanfaatkan sisa waktu implementasi kebijakan pengampunan pajak.

“Jangan dikira setelah tax amnesty semua selesai. Ini awal untuk kepatuhan pajak ke depan,” katanya.

Angel Gurria, Sekjen Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mengatakan langkah pascaimplementasi amnesti pajak sangat menentukan. Pengalaman dari sejumlah negara yang menerapkan pengampunan pajak, kenaikan penerimaan hanya terjadi sementara waktu. Kebijakan ini justru berpotensi mendorong penggelapan pajak di masa mendatang.

Namun, dia optimistis dengan adanya implementasi pertukaran informasi secara otomatis (automatic exchange of information/ AEOI) dua tahun lagi, potensi penggelapan pajak bisa diminimalisasi.

Dalam survei terbarunya, OECD meminta agar pemerintah menyampaikan dengan jelas tawaran perbaikan kepatuhan sebelum implementasi AEOI lewat pengampunan pajak hanya sekali dan tidak diulangi. “Dan bahwa AEOI nantinya akan digunakan untuk menemukan keberadaan aset WP yang belum dilaporkan dan akan dikenakan penalti sepenuhnya,” tulis OECD.

Jadi, pilihan di tangan Anda. Jika yakin seluruh kewajiban perpajakan sudah clear atau Anda termasuk kategori WP yang dapat memilih, bisa jadi pembetulan SPT menjadi pilihan terbaik. Jika tidak, mungkin meminta pengampunan pajak harus dilakukan.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 27 Oktober 2016)
Foto : bisnis.com