Selain terus melakukan imbauan serta ajakan kepada pengusaha kelas kakap untuk mengikuti kebijakan pengampunan pajak, Kantor Wilayah Ditjen Pajak Wajib Pajak Besar mulai melirik para vendor dari badan usaha milik negara.
Mekar Satria Utama, Kepala Kanwil DJP WP Besar (large tax office/LTO) mengatakan idenya berawal dari para perusahaan BUMN sendiri yang meminta ada penyuluhan khusus tax amnesty sehingga bisa ditransfer kepada para vendor atau supplier.
“Itu tawaran mereka sendiri yang memintatraining orang-orang mereka sehingga bisa disampaikan kepada para vendor. Idenya bagus, kalau vendor saya bagus pajaknya, perusahaan saya bagus,” jelasnya.
Hasil pengamatan di lapangan, sambungnya, ada beberapa pungutan pajak oleh vendor yang selama ini terjadi dilaporkan karena tidak teradministrasi dengan baik. Padahal, skala bisnis dari perusahaan-perusahaan pelat merah ini cukup besar.
Menurutnya, tax amnesty menjadi momentum yang baik untuk melakukan perbaikan dan inventarisasi dari sisi pajak. Saat ini, sambungnya, perusahaan pelat merah juga mempunyai asosiasi perpajakan BUMN Indonesia (APBI).
Hingga saat ini, papar Mekar, sudah ada pembahasan proses penyuluhan dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Pertamina (Persero) beserta anak usahanya PT Pertamina Gas, dan beberapa perbankan BUMN seperti PT Bank Mandiri, Tbk.
Dengan adanya kerja sama dengan perusahaan-perusahaan tersebut, proses keikutsertaan para vendor akan lebih cepat. Namun, pihaknya meminta agar BUMN menyaring kategori vendor sesuai dengan skala usahanya.
Pasalnya, untuk vendor yang termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) – dengan peredaran usaha sampai Rp4,8 miliar – bisa ditunda (postpone) karena tarif uang tebusan berlaku sama hingga akhir implementasi kebijakan tax amnesty, 31 Maret 2017.
Seperti diketahui, dalam Undang-Undang No. 11/2016 tentang Pengampunan Pajak, terhadap WP yang terkategori UMKM menadapat tarif uang tebusan flatsebesar 0,5% untuk pengungkapan harta sampai Rp10 miliar dan 2% untuk pengungkapan harta lebih dari Rp10 miliar.
Langkah ini dilakukan agar tidak terjadi penumpukan di akhir tiap periode khususnya bulan ini apalagi bagi WP yang sangat terpengaruh adanya kenaikan tarif uang tebusan tiap periodenya. Untuk vendor dalam kategori ini, lanjutnya, akan berusaha mendapat tarif terendah.
“tetap kami layani, tapi kita minta filter dulu. Kalau levelnya di mereka yang semakin cepat semakin baik, artinya bisa dapat rate 2%, itu yang kita dahulukan,” ujarnya.
Seluruh hasil uang tebusan dari vendor-vendor BUMN ini, sambung Mekar, akan menjadi bagian dari kinerja LTO. Namun, saat proses administrasi rutin lanjutannya nanti – pasca tax amnesty – setiap vendor masuk sebagai WP dari Kanwil dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat.
Dari target nasional Rp165 triliun, LTO berkomitmen dengan target 30%-nya atau sekitar Rp50 triliun. Sampai Jumat pekan lalu, uang tebusan yang sudah masuk Rp847,65 miliar dengan total deklarasi harta Rp39,2 triliun. Adapun jumlah WP besar yang sudah masuk sebanyak 51 orang.
Dia mengaku keikutsertaan WP masih minim, apalagi jika dibandingkan jumlah WP Besar OP yang berada di bawah kanwilnya sekitar 1.200 orang. Pihaknya mengaku telah mendatangi dan mengajak 500 WP Besar yang prioritas. Upaya ‘jemput bola’ yang disertai dengan penjelasan lebih detil terkait kebijakan tax amnesty akan terus dilakukan.
Sumber : bisnis.com (Jakarta, 5 September 2016)
Foto : bisnis.com
Kejari Jaksel Setor Rp 10 Miliar dari Uang yang Disita ke Kas NegaraKejaksaan Negeri Jakarta Selatan menyetorkan Rp 10 miliar kepada kas negara dari kasus yang telah diputus oleh pengadilan. Dua kasus tersebut yakni tindak pidana pelanggaran SOP kasus perbankan oleh Ricky Donal dan tindak pidana korupsi pencucian uang yang dilakukan Ditjen Pajak Dhana Widyatmika.selengkapnya
Masih Ada Potensi Uang Tebusan Tax Amnesty dari PerusahaanPengusaha menyebut masih ada potensi tambahan uang tebusan dalam program pengampunan pajak (tax amnesty) di penghujung tahun ini. Tambahan ini akan didapat dari perusahaan yang sudah ikut program ini, tapi belum mengungkap semua hartanya.selengkapnya
Sri Mulyani: Indonesia akan perjuangkan hak pajak yang adil dari perusahaan globalUsai menghadiri pertemuan para pemimpin keuangan G20 di Buenos Aires, Argentina, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membawa beberapa isu terkait perekonomian global dan domestik, termasuk perpajakan.selengkapnya
Ini Proyek Yang Ditawarkan dari Uang Tax AmnestyKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) siap menawarkan sejumlah proyek infrastruktur kepada para pemilik modal yang ikut pengampunan pajak. Pasalnya,kebijakan ini diperkirakan mampu menarik dana sekitar Rp 1.000 triliun dari repatriasi aset Warga Negara Indonesia (WNI) yang selama ini bersarang di luar negeri, terutama negara-negara surga pajak.selengkapnya
Merepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang TunaiKementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali mempermudah beberapa aturan terkait program pengampunan pajak (tax amnesty). Hal ini merupakan respon dari dinamika yang berkembang di masyarakat.selengkapnya
Tebusan Tax Amnesty dari Wajib Pajak Besar Capai Rp16,25 TriliunKementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat jumlah wajib pajak besar dan wajib pajak khusus yang sudah mengikuti tax amnesty mencapai 2.272 wajib pajak.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniWakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanSetoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanIsu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanPemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanMasyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya
