Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan cukai sepanjang Januari-September 2020 tumbuh 7,24% year on year (yoy).
Pencapaian ini utamanya didukung oleh penerimaan cukai rokok atawa cukai hasil tembakau (CHT).
Secara keseluruhan penerimaan cukai sampai akhir September lalu sebesar Rp 115,32 triliun, lebih tinggi daripada realisasi di periode sama tahun lalu senilai Rp 107,53 triliun. Capaian Januari-September 2020 setara dengan 66,97% dari target akhir tahun sejumlah Rp 172,2 triliun.
Adapun untuk realisasi CHT dalam sembilan bulan di tahun ini mencatatkan realisasi sebesar Rp 111,46 triliun, tumbuh 8,53% dibanding tahun sebelumnya senilai Rp 102,7 triliun. Angka tersebut setara dengan 67,57% dari outlook penerimaan cukai rokok sepanjang 2020 sebesar Rp 164,94 triliun.
Sementara itu, realisasi penerimaan cukai etil alkohol (EA) sebesar Rp 210 miliar, naik 123% yoy, yang mana pada akhir September 2020 mencatat senilai Rp 90 miliar. Lalu, untuk cukai minuman mengandung etil alkohol realisasinya sebesar Rp 3,61 triliun, kontraksi 23,02% secara tahunan.
Terakhir, penerimaan yang berasal dari denda administrasi cukai sebesar Rp 10 miliar sampai dengan akhir September lalu. Pencapaian itu tumbuh negatif 28,91% secara tahunan atau sekitar Rp 50 miliar pada akhir September 2019.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, realisasi penerimaan cukai pada posisi akhir bulan lalu setidaknya masih menghasilkan pertumbuhan yang positif.
Untuk kontraksi di cukai MMEA, Menkeu bilang hal itu dikarenakan kegiatan sektor pariwisata seperti perhotelan turun drastis akibat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) selama pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19) berlangsung.
“Namun secara keseluruhan, untuk penerimaan bea dan cukai terutama untuk komoditas hasil tembakau tumbuh positif, meski MMEA kita melihat tekanan hebat, sedangkan EA secara nilai kontribusinya tidak besar,” kata Menkeu dalam Konferensi Pers Realisasi APBN Periode September, Senin (19/10).
Sumber : kontan.co.id (Jakarta, 21 Oktober 2020)
Foto : Kontan
Duh, realisasi penerimaan pajak hingga September 2020 anjlok 16,86%Pekerja rumah bagi Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak di sisa tahun ini cukup berat. Sebab, Ditjen Pajak harus mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp 448,2 triliun dalam tiga bulan terakhir tahun ini.selengkapnya
Target penerimaan cukai hasil tembakau tahun depan sebesar Rp 158,8 triliunTahun mendatang, target penerimaan cukai hasil tembakau ditetapkan sebesar Rp 158,8 triliun dari total target penerimaan cukai dalam APBN 2019 yang sebesar Rp Rp 165,5 triliun.selengkapnya
Ditjen Bea Cukai optimistis realisasi cukai bisa capai Rp 171 triliun di akhir 2019Realisasi penerimaan bea dan cukai masih kurang Rp 32,59 triliun untuk mencapai target akhir tahun ini. Pemerintah berharap, kinerja penerimaan cukai mampu menutup kekurangan tersebut di sisa satu bulan lagi.selengkapnya
Hingga September 2018, Realisasi Cukai Vape Rp53 MiliarDirektorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia menargetkan penerimaan pajak dari cukai vape hingga puluhan miliar pada 2018.selengkapnya
DDTC prediksi penerimaan cukai hasil tembakau hanya sekitar Rp 1,37 triliun di 2020Pandemi Covid-19 turut berdampak pada sektor pengolahan tembakau atau yang dikenal sebagai Industri Hasil Tembakau (IHT).selengkapnya
Realisasi penerimaan pajak industri pengolahan tumbuh melambat hingga September 2018Hingga pengujung kuartal ketiga tahun ini, penerimaan pajak pemerintah bertumbuh positif, yakni 16,87% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniWakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanSetoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanIsu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanPemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanMasyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya
