Pembangunan jalan tol Trans Sumatra akan mendapatkan pendapatan dari pajak sebesar Rp2.690 triliun hingga 2048, dengan pendapatan PAD terbesar diterima Provinsi Sumatra Utara.
Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Brahmantio Isdijoso dalam laporannya Maret 2019 menyebutkan melalui Peraturan Presiden No.100/2014 yang kemudian diubah dengan Peraturan Presiden No.117/2015, Pemerintah memberi amanat kepada Hutama Karya untuk membangun dan mengembangkan JalanTol Trans-Sumatra (JTTS).
Jalan tol ini akan menghubungkan Lampung dan Aceh melalui 24 ruas jalan berbeda yang panjang keseluruhannya mencapai 2.765 km.
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah, katanya, masing-masing berpotensi memperoleh manfaat dana (dampak fiskal) dari penerapan skema Value Capture selama periode kajian(2018-2048) pada Wilayah Studi.
Berdasar hasil survei, wawancara dan analisis tim konsultan, keberadaan JTTS akan meningkatkan penerimaan pajak dari kategori pajak penghasilan (PPh), Pajak pertambahan Nilai (PPN) dan pajak lainnya bagi pemerintah pusat.
“Potensi penambahan penerimaan pajak selama periode proyeksi dampak (2018-2048) di wilayah studi sebesar minimal Rp2.690 triliun dengan rata-rata penambahan sebesar Rp86 triliun pertahun,” katanya dalam laporan yang diterima Bisnis.com, Kamis (7/3/2019)
Angka tersebut belum mencakup keseluruhan instrumen yang terindifikasi, instrumen yang sudah ada, dan belum ada di Indonesia.
Keberadaan JTTS, katanya, akan memberikan tambahan bagi penerimaaan asli daerah (PAD) di wilayah studi sebesar minimal Rp300,8 triliun (periode proyeksi dampak 2018-2048) dengan rata-rata PAD sebesar Rp9,7 triliun per tahun.
“Kabupaten/kota yang mendapatkan potensi tambahan PAD terbesar adalah Sumatra Utara yang diperkirakan akan mendapatkan 78% atau setara Rp233 triliun.”
Dengan penugasan pemerintah, terdapat potensi dampak yang signifikan terhadap perekonomian di wilayah studi. Output yang diterima Rp37.007 triliun, dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Rp19.446 triliun, pendapatan tenaga kerja Rp5.426 triliun dengan jumlah 2.131.244orang.
Pemerintah sebelumnya telah memulai pengoperasian ruas-ruas jalan tol secara nasional sepanjang 782 Km dalam kurun waktu empat tahun (2015-2018).
Tol Trans Jawa telah tersambung dari Merak hingga Grati, Pasuruan sepanjang 913 Km. Secara keseluruhan, pada tahun 2019, ditargetkan pembangunan sepanjang 1.070 Km termasuk beberapa ruas tol Trans Sumatra sehingga total menjadi 1.852 Km.
Kehadiran Tol Trans Sumatra bertujuan untuk menurunkan biaya logistik nasional serta menjadi jalan alternatif Jalan Lintas Timur Sumatra yang sudah ada.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono optimistis Jalan Tol Trans Sumatra ruas utama sepanjang 2.000 Km akan dapat tersambung pada tahun 2024.
"Jika melihat capaian selama empat tahun terakhir maka Tol Trans Sumatra dari Bakaheuni sampai Banda Aceh dengan panjang sekitar 2000 Km, akan tersambung secara bertahap hingga tahun 2024," ujar Menteri Basuki.
Kepala Badan Pegatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit mengatakan terdapat empat ruas Jalan Tol Trans Sumatera yang dalam waktu dekat secara bertahap siap diresmikan dan beroperasi, yakni ruas Bakauheni – Terbanggi Besar (Bakter) (140,93 Km), Medan – Binjai (Segmen Helvetia – Veteran) (2,75 Km), Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi Seksi 7 (9,1 Km), dan Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung (189,2 Km).
“Dua di antaranya sudah mengantongi Sertifikat Laik Operasi yaitu Jalan Tol Bakauheni – Terbanggi Besar dan Jalan Tol Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi Seksi 7. Sedangkan untuk Jalan Tol Medan – Binjai (Segmen Helvetia – Veteran) masih dalam proses penerbitan Sertifikat Laik Operasi di Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR dan Jalan Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung dalam proses penyelesaian konstruksi,” katanya.
Sumber : bisnis.com (Jakarta, 07 Maret 2019)
Foto : Bisnis
Lahan Kosong di 5 Ruas Jalan Protokol Akan Dikenakan Pajak Dua Kali LipatBadan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta tengah melakukan pendataan terhadap wajib pajak orang pribadi atas objek lahan kosong untuk tahun pajak 2019. Hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 41 Tahun 2019 tentang pengenaaan PBB-P2.selengkapnya
Medco E&P Blok South Sumatra Jadi Wajib Pajak Dengan Kontribusi Terbesar di KPP Lubuk LinggauPT Medco E&P Indonesia (Medco E&P) Blok South Sumatra kembali mendapatkan penghargaan sebagai salah satu wajib pajak dengan kontribusi pajak terbesar di lingkungan kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lubuk Linggau Sumatra Selatan (Sumsel).selengkapnya
Tol Trans Sumatera Berpotensi Tambah Penerimaan Pajak Rp 2.690 TriliunPembangunan jalan tol Trans Sumatera berpotensi menambah penerimaan pajak sebesar Rp 2.690 triliun dalam kurun waktu 2018-2048 atau Rp 86 triliun per tahun. Penerimaan tersebut berasal dari pajak penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Brahmantio Isdijoso mengatakan, potensi penselengkapnya
Pemerintah Dinilai Cari Jalan Pintas dengan Terapkan Cukai PlastikKomisi VI DPR tidak setuju dengan rencana pemerintah terkait pengenaan cukai plastik untuk menggenjot penerimaan dan mengatasi pengendalian sampah plastik.selengkapnya
Bea Cukai Sumatra Utara terbitkan perizinan KITE Pembebasan, apa itu?Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Sumatra Utara menetapkan PT Rubber Hock Lie sebagai perusahaan penerima fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Pembebasan.selengkapnya
Tarif Pajak Penerangan Jalan Akan Dinaikan hingga 5 PersenPemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tidak hanya mengusulkan kenaikan pajak parkir terhadap pengelola parkir swasta, tetapi juga mengusulkan kenaikan tarif pajak penerangan jalan (PPJ) kepada DPRD DKI.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniWakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanSetoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanIsu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanPemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanMasyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya
