Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengadakan rapat koordinasi (rakor) dengan menteri-menteri ekonomi Jokowi-JK. Terdapat beberapa keputusan dalam rakor, salah satunya membereskan praktik kartel yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memberi pesan kepada Dirjen Anggaran terkait rencana pemangkasan anggaran Rp133 triliun yang diminta Menteri Keuangan Sri Mulyani. Bambang pun menyarankan anggaran yang dipotong adalah yang sudah pasti tidak bisa dijalankan tahun ini.
Program pengampunan pajak atau tax amnesty ternyata telah mulai dilirik oleh Warga Negara Indonesia (WNI) yang menetap di luar negeri. Salah satunya adalah di Amerika Serikat (AS).
Ketiga berita tersebut, merupakan berita-berita yang populer selama akhir pekan kemarin di kanal bisnis Okezone.com. Berikut berita selengkapnya:
Rapat 3 Jam dengan Menteri Ekonomi, Polri Siap Berantas Kartel
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengadakan rapat koordinasi (rakor) bersama Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Rakor pun berlangsung kurang lebih tiga jam.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, pada intinya rakor ini dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah di bidang ekonomi, berusaha untuk mendorong peningkatan penerimaan negara, termasuk untuk Kepolisian untuk melakukan langkah-langkah membantu penegakan hukum penyelundupan.
"Misalnya kemudian di Pantai Timur maupun daerah lain perbatasan Kalimantan. Artinya ada potensi penerimaan negara," ucapnya saat konferensi pers di Mabes Polri.
Kemudian, pihaknya juga sepakat untuk mendukung dalam rangka menciptakan iklim investasi, yang sedang disusun oleh Kepala BKPM. Termasuk memberikan jaminan keamanan bagi investor yang berinvestasi dan berusaha di Indonesia.
"Tadi seluruh Kapolda, Kapolres, kemudian jajaran Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, KPPU, dan seluruh Kakanwil Bea Cukai serta kantor Bea Cukai seluruh wilayah Indonesia mengikuti acara ini," tuturnya.
Berikutnya, masih kata Tito, dalam rangka untuk menekan inflasi, Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita bersama Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman, Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi dan Ketua KPPU Syarkawi Rauf sudah menjelaskan beberapa kebijakan dalam rangka untuk menjaga stabilitas harga dan memelihara kondisi persaingan usaha yang sehat.
"Kartel-kartel kita akan awasi dan memonitor dan lakukan penegakan hukum terhadap kartel-kartel dan spekulan-spekulan yang memainkan harga. Kita juga akan membantu stabilitas harga ini dengan mengamankan supply, produksi maupun distribusi," terang Tito.
Terakhir, pihaknya akan siap membantu Kemendag dan Kementan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan operasi pasar (OP). Untuk itu, seluruh jajaran Kepolisian akan dikerahkan guna membantu agar operasi pasar berlangsung dengan lancar dan tertib.
"Kita Kepolisian akan amankan, kita instruksikan seluruh jajaran untuk membantu agar operasi pasar berlangsung, tidak boleh dihalang-halangi. Yang menghalang-halangi kita akan proses penegakan hukum," pungkasnya.
Sri Mulyani Pangkas Anggaran, Ini Pesan Mantan Menkeu
Pemerintah memutuskan untuk memangkas anggaran belanja pemerintah dan dana transfer ke daerah sebanyak Rp133,8 triliun pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro ternyata sudah memberi pesan kepada Dirjen Anggaran terkait rencana pemangkasan anggaran tersebut. Dia menyarankan anggaran yang dipotong adalah yang sudah pasti tidak bisa dijalankan tahun ini.
"Yang pasti kami sudah kasih message kepada Dirjen Anggaran, saya kasih, kami Bappenas sudah beri pesan pemotongan atau self blocking kementerian yang pasti tidak bisa 100 persen tereksekusi," kata Bambang di kantornya.
Dia juga menyarankan untuk tidak menyentuh belanja prioritas dan penghematan dari lelang. Bambang mencontohkan pada Kementerian PUPR banyak self blocking dari penghematan.
"Meski itu pemotongan belanja barang dan dinas harus disesuaikan tugas fungsi, karena ada sifatnya pelayanan jadi porsinya belanja dinas jadi harus ada proporsi belanja dinas sebagai penunjang sebagai funsgi kementerian dan proporsi sebagai fungsi utama, maka kami self blocking semoga tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi di kuartal II," tukas Bambang yang pernah menjadi menteri keuangan.
Sekadar informasi, pemotongan anggaran dalam APBN-P 2016 terdiri dari anggaran belanja pemerintah sebesar Rp65 triliun, sementara dana transfer ke daerah dibabat hingga Rp68,8 triliun.
WNI di Amerika Mulai Berburu Tax Amnesty
Program pengampunan pajak atau tax amnesty ternyata telah mulai dilirik oleh Warga Negara Indonesia (WNI) yang menetap di luar negeri. Salah satunya adalah di Amerika Serikat (AS).
Menurut Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Pengawasan Pajak Kementerian Keuangan Puspita Wulandari, WNI dI AS telah banyak yang menanyakan program ini kepada pemerintah. Utamanya adalah bagi WNI yang telah memiliki rumah atau harta benda lainnya di AS.
"Banyak WNI di Amerika yang tanya. Mereka beli rumah di sana lalu mereka belum lapor itu bagaimana. Kita sampaikan bahwa harus ikut program tax amnesty, deklarasi aset," kata Puspita dalam acara diskusi tax amnesty di Kampus UI Salemba.
Diharapkan, WNI di luar negeri akan semakin aktif untuk bertanya kepada pemerintah atau kedutaan besar Indonesia mengenai program pengampunan pajak. Hal ini penting dilakukan untuk menghindari tingginya denda yang harus dibayarkan apabila tidak melaporkan harta apabila program pengampunan pajak ini berakhir.
"Ini adalah serial serangkaian reform. Reform itu sekali. Ini untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Jadi sekarang atau tidak sama sekali," imbuhnya.
Diharapkan, WNI di luar negeri dapat berpartisipasi untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia. Tax amnesty adalah satu-satunya jembatan bagi WNI di luar negeri untuk berkontribusi tanpa harus mengalihkan aset.
"Karena selama ini struktur ekonomi Indonesia didominasi oleh komoditas. Ketika komoditas down ekonomi itu langsung jatuh. Jadi butuh dukungan melalui tax amnesty untuk membangun proyek agar ekonomi Indonesia tak bergantung kepada komoditas," tutupnya.
Sumber : okezone.com (Jaakrta, 14 Agustus 2016)
Foto : okezone.com
Menteri Bambang: Masih Banyak Aset di Luar Negeri yang Harus DikejarPeriode I program pengampunan pajak alias tax amnesty terbilang berjalan sukses. Sebab perolehan dana tebusan telah mencapai lebih dari setengah dari target Rp165 triliun.selengkapnya
Anggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan PajakSekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP, Arsul Sani menegaskan jika UU Tax Amnesty atau pengampunan pajak tidak mengampuni koruptor, kejahatan illegal logging, dan sebagainya.selengkapnya
Jadi Menteri PPN, Bambang Siap Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi NegaraBambang Brodjonegoro, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) yang baru saja dilantik, telah menempati ruang kerjanya di Gedung Bappenas atau PPN.selengkapnya
DPR Minta Menteri Susi Tidak Potong Anggaran untuk NelayanAnggota Komisi IV Fadholi mengaku tidak mengerti dasar Kementerian Kelautan dan Perikanan memangkas anggaran untuk pengadaan dan pemberdayaan nelayan dalam pembahasan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016. Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Kerja Komisi IV dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjjiastuti di gedung DPR Jakarta, Rabu (8/6/2016)‎.selengkapnya
Ini yang Dilakukan Kementerian Keuangan untuk Dorong Kepatuhan Wajib PajakPemerintah mengklaim sinergi antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.selengkapnya
Merepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang TunaiKementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali mempermudah beberapa aturan terkait program pengampunan pajak (tax amnesty). Hal ini merupakan respon dari dinamika yang berkembang di masyarakat.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniWakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanSetoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanIsu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanPemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanMasyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya
