Menteri KeuanganSri MulyaniIndrawati membuka peluang penyesuaian tarif pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi penjualan avtur. Pelaku usaha menyebut komponen pajak sebagai salah satu biang keladi mahalnyaharga avturyang kemudian menyundulharga tiket pesawat.
“Kami akan lihat apa peranan perpajakannya, kami lihat juga struktur insentif dari sisi perminyakan,”kata Sri Mulyani usai menghadiri rapat di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (12/2). Kementerian Keuangan akan berdiskusi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait hal tersebut.
Dalam kesempatan berbeda, ia sempat menjelaskan bahwa pemerintah bersedia membandingkan tarif PPN avtur di Indonesia dengan di negara lain, seperti Malaysia dan Singapura. "Kalau itu sifatnya adalah 'level of playing field', kami bersedia untuk membandingkan," ujar dia.
Saat ini, PPN atas transaksi penjualan avtur untuk keperluan angkutan udara di Indonesia sebesar 10%. Tarif PPN tersebut sudah dibebankan sejak 2003. Sedangkan, tarif PPN atas transaksi penjualan avtur di negara-negara tetangga di Asia Tenggara, masih berkisar satu digit.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakanmonopoli avturoleh PT Pertamina (Persero) di Bandara Soekarno Hatta dan mahalnya harga avtur yang dijualnya menyebabkan maskapai penerbangan dalam negeri menaikkan harga tiket.
Jokowi mengatakan, akan memberikan dua pilihan kepada Pertamina. Pertama, meminta Pertamina menyesuaikan harga avtur domestik agar setara dengan harga internasional. Saat ini, harga avtur domestik disebut lebih tinggi 20% dibandingkan harga avtur internasional.
Jika opsi pertama tidak bisa dilakukan, pilihan kedua adalah mengizinkan perusahaan minyak lain untuk menjual avtur sehingga menciptakan persaingan harga.
Menurut Jokowi, dengan opsi terakhir, dia yakin banyak perusahaan minyak tertarik dalam pendistribusian avtur di Bandara Soekarno Hatta. “Saya yakin banyak yang mengantre supaya persaingan lebih sehat dan ada efisiensi, larinya ke situ,”ujarnya.
Di sisi lain, Jokowi yakin Pertamina mampu bersaing, karena telah berhasil mencetak laba lebih dari Rp 20 triliun.
Sebelum pernyataan Jokowi tersebut, Pertamina sudah buka suara soal harga avtur. Penentuan harga Avtur dibedakan menjadi dua jenis yaitu untuk maskapai regular dan nonregular.
External Communication Manager Pertamina Arya Dwi Paramita mengatakan harga Avtur yang dibeli maskapai regular sudah disepakati dalam kontrak jangka panjang. Sedangkan, penentuan untuk maskapai nonregular berbeda yakni mengacu pada harga Avtur saat membeli.
Adapun, harga Avtur mengacu Mean of Platts Singapore (MOPS). Jadi, ketika harga minyak dunia turun, Avtur pun menyesuaikan.
Selain harga minyak dunia, harga Avtur juga mengacu pada nilai tukar mata uang, biaya distribusi, rantai pasok dan lainnya. "Sehingga kami harus cermat jika membandingkan harga Avtur di satu bandara dengan bandara yang lain. Karena kondisinya bisa jadi berbeda dan tidak setara untuk diperbandingkan," kata Arya, kepadakatadata.co.id, Senin (14/1).
Sumber : katadata.co.id (Jakarta, 12 Februari 2019)
Foto : Katadata
Menkeu akan Bongkar Struktur Harga Avtur dengan Menteri ESDMMenteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, dalam waktu dekat akan bertemu dengan Menteri ESDM, Ignasius Jonan dan Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar untuk membahas sturktur harga avtur. Hal itu terkait dengan melonjaknya harga tiket pesawat.selengkapnya
PPN Dituding Jadi Biang Keladi Harga Avtur Mahal, Pajak: Nggak FairHarga avtur yang yang dijual tinggi oleh PT Pertamina (Persero) menjadi ramai dibahas karena memberikan dampak ke beberapa sektor ekonomi. Bahkan, keluhan harga avtur tinggi telah sampai telinga Presiden Joko Widodo (jokowi).selengkapnya
Tingginya Pajak Industri Penerbangan dan Harga Avtur Jadi Perhatian CEO Air AsiaCEO AirAsia Tony Fernandes mengatakan telah bertemu dengan Menteri Keuangan RI Bambang Brojonegoro untuk membicarakan kemungkinan pengurangan pajak untuk industri penerbangan. Menurut Tony, pengurangan pajak menjadi salah satu kunci agar industri aviasi di Indonesia lebih menarik dan dilirik investor.selengkapnya
Harga Avtur Disebut Kemahalan, Menkeu Sri Mulyani Kaji Penurunan PPNMenteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menanggapi mengenai harga avtur yang dinilai kemahalan yang berbuntut terhadap tiket pesawat yang menjadi tinggi. Mantan direktur Bank Dunia itu berencana mengevalusi kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN)selengkapnya
PPN Dituding Jadi Penyebab Tingginya Harga Avtur, Ini Kata Menko Darmin NasutionMenteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution turut memberikan komentar terkait polemik tingginya harga avtur di Indonesia yang disinyalir disebabkan adanya pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) yang diberlakukan pada setiap transaksi avtur di dalam negeri.selengkapnya
Jonan Usul Pengurangan Pajak agar Harga Avtur KompetitifMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengusulkan pengurangan pajak agar harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Avtur kompetitif. Ini menanggapi fenomena mahalnya tiket pesawat akibat harga Avtur.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniWakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanSetoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanIsu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanPemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanMasyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya
