x
Pemerintah cukup optimistis program pengampunan pajak atau tax amnesty bakal berhasil. Hal tersebut sangat masuk akal karena seluruh pihak total dalam melakukan sosialisasi program tersebut. Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri juga ikut turun langsung untuk sosialisasi program tax amnesty.
Pengamat Pajak Darussalam mengatakan, tax amnesty telah menuai respons yang positif hampir seluruh lapisan masyarakat. "Tidak pernah kebijakan disambut masyarakat, asosiasi bisnis, perguruan tinggi. Ini dilakukan Presiden RI sampai turun tangan melakukan sosialisasi," kata dia dalam seminar Tax Amnesty dan Upaya Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, di Jakarta, Kamis (11/8/2016).
Dia meyakini, pemerintah berhasil meraih penerimaan negara mencapai Rp 165 triliun. Saat ini, lanjut dia, para pemilik dana sedang mempelajari ketentuan-ketentuan dalam tax amnesty.
"Saya masih yakin Rp 165 triliun masih bisa dicapai. Kalau dikaitkan pertanyaan bagaimana hasil sementara, efektif baru Juli belum ada sebulan. Wajib pajak masih wait and see bersiap-siap mempelajari ketentuan lain," ungkap dia.
Darussalam mengatakan, berdasarkan pengalaman yang telah lalu para pemilik dana akan berbondong ikut tax amnesty pada akhir periode. Saat ini, imbuh dia, wajib pajak sedang memperkaya informasi tentang tax amnesty.
"Pengalaman saya karakteristik wajib pajak bertanya dulu. Kamu sudah apa belum. Bagaimana masuk, apa yang ditanya. Sunset policy juga begitu. Akan berbondong di akhir periode. Sekarang ini bagaimana berdasarkan kapan, periode, saya yakin di akhir Agustus Selama September 2016," tandas dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan tekanan ekonomi global menyebabkan ketidakpastian ekonomi dan geopolitik semua negara untuk menarik investasi dan arus uang sebesar-besarnya agar dapat masuk ke negara masing-masing. Jokowi mengatakan, hal itu sama dilakukan Indonesia lewat penerapan program pengampunan pajak atau tax amnesty.
Jokowi mengharapkan uang yang sudah dikeluarkan, baik masuk dari luar negeri maupun dari dalam negeri dapat langsung dimanfaatkan untuk investasi.
"Pemerintah telah siapkan instrumen investasi portofolio, misalnya surat berharga negara (SBN), surat utang negara (SUN), surat berharga syariah negara (sukuk). Kalau BUMN bisa obligasi, bisa saham, ada infrastruktur, reksa dana, perbankan (deposito, giro, tabungan) bisa langsung dimasukkan langsung ke sana kepada bank-bank yang sudah ditunjuk," ujar Jokowi seperti dikutip dari situs Setkab, Rabu (10/8/2016).
Jokowi menegaskan, kalau untuk bersaing dan berkompetisi dengan bangsa lain, Indonesia harus siap. Dengan perubahan dunia yang terjadi dalam hitungan detik, lanjut Jokowi, pemerintah harus cepat memutuskan agar tidak tertinggal dengan bangsa lain. "Biasanya kerja satu shift. Dua shift tidak mau saya, kerja tiga shift, Kami kejar. Ini kebutuhan bukan keinginan," ujar dia.
Ia menuturkan, hingga kuartal II, pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan sentimen positif dan tren terus naik. Pada kuartal I, ekonomi Indonesia tumbuh 4,94 persen, dan kuartal II naik 5,18 persen. "Sedikit-sedikit tapi naik. Kesempatan ini harus kita gunakan. Jangan lepas," kata dia.
Sumber : liputan6.com (Jakarta, 11 Agustus 2016)
Foto : liputan6.com
Jokowi: Saya akan kejar 95 persen wajib pajak untuk ikut Tax AmnestyPresiden Joko Widodo mengatakan program Tax Amnesty periode I disebut tersukses di dunia. Namun, Jokowi menyayangkan hanya lima persen Wajib Pajak (WP) yang ikut Tax Amnesty.selengkapnya
Ini Kategori Wajib Pajak yang Tak Bisa Ikut Program Tax AmnestyProgram pengampunan pajak (tax amnesty) berhak dimanfaatkan setiap orang maupun badan usaha, termasuk yang belum menggenggam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Namun pemerintah mengecualikan kebijakan tersebut untuk WP tertentu yang sedang terlilit masalah hukum pidana.selengkapnya
Jokowi: `Feeling` Saya Dana Repatriasi Pajak Masuk Akhir AgustusPresiden Joko Widodo (Jokowi) meyakini repatriasi dana atau aset dari program pengampunan pajak akan terwujud dalam waktu dekat. Saat ini, menurutnya para calon pesert‎a masih melakukan perhitungan. Jokowi ‎mengaku sudah berkomunikasi dengan para wajib pajak mulai dari skala besar hingga kecil yang selama ini menyimpan uang atau memiliki aset di luar negeri.selengkapnya
Jokowi Kunjungi Kantor Pusat DJP pada Akhir Periode I Tax AmnestyPada hari terakhir periode I pengampunan pajak (tax amnesty) ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Keuangan (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan.selengkapnya
Tax Amnesty Sukses, DJP: Karena Jokowi Langsung Turun TanganPeriode I program pengampunan pajak (tax amnesty) telah berakhir. Pada akhir periode I ini pun menyisakan sejumlah catatan-catatan positif, baik bagi pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).selengkapnya
Pemerintah Harus Bebenah Diri dalam Program Tax AmnestyDirektur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo, mengkritisi sejumlah hal dari pelaksanaan program pengampunan pajak, atau tax amnesty yang sudah berjalan hingga hari ini.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniWakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanSetoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanIsu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanPemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanMasyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya
