Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35 tahun 2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang telah diundangkan pada 4 April 2018.selengkapnya

Pemerintah diharapkan terus berbenah dan mengevaluasi kebijakan insentif pajak yang telah dijalankan sejauh ini.selengkapnya

Pemerintah saat ini tengah mengevaluasi pemberian insentif pajak berupa tax holiday dan tax allowance. Pasalnya, hingga saat ini jumlah investor yang tertarik dengan dua fasilitas insentif itu masih rendah, terutama tax holidayselengkapnya

Realisasi penerimaan pajak baik dari amnesti pajak maupun non amnesti pajak yang jauh dari harapan membuat ekspektasi shortfall penerimaan negara semakin tinggi. Pemerintah diminta kembali mengevaluasi pemangkasan anggaran belanja negara sebesar Rp 137,6 triliun.selengkapnya

Pemerintah akan mengevaluasi kebijakan pengampunan pajak setelah sebulan berlaku efektif. Hal ini menyusul dana tebusan yang didapat selama sepekan aturan amnesti pajak berlaku dinilai terlalu kecil.selengkapnya

Gabungan Perusahaan Karet Indonesia meminta pemerintah mengevaluasi kembali sistem cicilan Pajak Penghasilan l 25.selengkapnya

Total pendapatan pajak yang ditargetkan dalam APBD DKI Jakarta 2019, setelah dievaluasi oleh Kemendagri, tetap di angka Rp44,18 triliun.selengkapnya

Target penerimaan pajak sebesar Rp1.360 triliun dalam APBN 2016 kini kembali dievaluasi. Setelah masuknya Sri Mulyani ke dalam Kabinet Kerja, target ini dianggap terlalu ambisius.selengkapnya

Program pengampunan pajak (tax amnesty) yang telah dilaksanakan pemerintah dalam rangka memenuhi sejumlah kebutuhan strategis untuk pendanaan dinilai perlu dievaluasi seperti terkait dengan sektor perpajakan dan kondisi perekonomian global.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku siap merevisi aturan pajak demi menarik minat investor terhadap penawaran saham perdana (IPO). Pasalnya, aturan yang ada sudah berjalan hampir 10 tahun dan perlu dievaluasi.selengkapnya

Pemerintah memastikan skema tax allowance dan tax holiday yang usai dievaluasi ke depan akan lebih banyak banjir peminat. Apalagi dalam konsep kawasan ekonomi khusus atau KEK banyak pengusaha yang berminat masuk.selengkapnya

Peraturan daerah tentang pajak dan retribusi kini tidak akan dievaluasi oleh Kementerian Keuangan. Oleh karenanya, pemerintah daerah bisa terhindar sanksi pemotongan dana bagi hasil (DBH) dan dana aloaksi umum (DAU). Sebab, Kementerian Keuangan telah menerbitkan PMK nomor 17/PMK.07/2016 tentang pencabutan PMK nomor 11/PMK.07/2010.selengkapnya

Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta (Asphija) ingin bertemu DPRD Jakarta untuk membahas soal besarnya pajak yang harus dibayar pengusaha hiburan malam.selengkapnya

Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah akan mengajukan judicial review (JR) Undang-Undang Pengampunan Pajak atau tax amnesty. Pengajuan JR tax amnesty ini merupakan hasil dari rapat kerja nasional (Rakernas) Majelis Hukum dan HAM (MHH) PP Muhammadiyah di Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta. Rakernas berlangsung pada 26-28 Agustus 2016.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengatur lagi soal besaran pajak obligasi. Langkah ini sudah dilakukan sebelumnya di 2013.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan akan mengevaluasi pajak penghasilan (PPh) untuk memfasilitasi pihak swasta melakukan pendanaan riset.selengkapnya

Pengusaha di Bali disarankan segera mendeclare harta yang mereka miliki memanfaatkan program amnesti pajak.selengkapnya

Pemerintah menyatakan siap menghadapi permohonan uji materi Undang-undang Tax Amnesty yang diajukan oleh Muhammadiyah ke Mahkamah Konstitusi. Seperti diberitakan, permohonan uji materi ini dikarenakan munculnya sikap dari Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas yang menentang pengampunan pajak.selengkapnya

Pemerintah tengah mengevaluasi kebijakan tax allowance dan tax holiday. Insentif pajak ini akan ditinjau ulang agar lebih mudah diperoleh oleh para pelaku usaha.selengkapnya

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan ada dua proyek yang dipersiapkan untuk bisa menyerap dana repatriasi yakni proyek jalan tol dan proyek SPAM.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya