Mobil Listrik Bisa Kena PPnBM 0 PersenMobil Listrik Bisa Kena PPnBM 0 PersenKamis 24 Okt 2019 10:14Ridha Anantidibaca 555 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah menerbitkan ketentuan pengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) bagi mobil listrik melalui implementasi Peraturan Pemerintah (PP) No. 73 tahun 2019.selengkapnya

 Hasil Pengolahan Tembakau Perlu Segera DiaturHasil Pengolahan Tembakau Perlu Segera DiaturSenin 24 Ags 2020 15:12Ridha Anantidibaca 592 kaliSemua Kategori

Baru-baru ini Direktorat Jenderal Bea Cukai mengumumkan pencapaian penerimaan negara dari pungutan cukai. Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) realisasi penerimaan cukai Januari-Juni 2020 sebesar Rp75,4 triliun atau tumbuh 13% year on year (yoy).selengkapnya

 Insentif Larangan Plastik Bisa Menggerus Penerimaan PajakInsentif Larangan Plastik Bisa Menggerus Penerimaan PajakKamis 31 Jan 2019 15:21Ridha Anantidibaca 466 kaliSemua Kategori

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai pemberian insentif fiskal kepada Pemerintah Daerah (Pemda) yang menerbitkan peraturan pelarangan penggunaan kantong dan produk plastik, sama saja menghilangkan potensi penerimaan pajak negara.selengkapnya

 Didatangi Sri Mulyani, Muhammadiyah Bantu Sosialisasi Tax AmnestyDidatangi Sri Mulyani, Muhammadiyah Bantu Sosialisasi Tax AmnestyKamis 15 Sep 2016 12:07Administratordibaca 913 kaliSemua Kategori

Sikap Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah terhadap program pengampunan pajak (tax amnesty) mulai melunak. Usai dikunjungi Menteri Keuangan Sri Mulyani di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Rabu sore (14/9), organisasi massa ini menyatakan akan membantu sosialisasi program amnesti pajakkepada 176 perguruan tinggi miliknya.selengkapnya

 Perluasan ekspor jasa kena PPN 0% berdampak pada penerimaan pajakPerluasan ekspor jasa kena PPN 0% berdampak pada penerimaan pajakJumat 5 Apr 2019 10:49Ridha Anantidibaca 410 kaliSemua Kategori

Untuk mendorong pengembangan industri jasa dalam negeri, pemerintah mengeluarkan beleid baru yang memperluas pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 0% untuk sektor ekspor jasa. Sebelumnya pengenaan PPN 0% hanya untuk tiga sektor saja, sekarang menjadi 10 sektor.selengkapnya

 INSENTIF PAJAK: Super Deduction 100% Dinilai Tidak MenarikINSENTIF PAJAK: Super Deduction 100% Dinilai Tidak MenarikSelasa 17 Apr 2018 14:35Ridha Anantidibaca 606 kaliSemua Kategori

Besaran super deduction atau insentif fiskal berupa potongan pajak bagi perusahaan yang mendorong pengembangan inovasi dan vokasi dinilai harus lebih dari 100% agar Indonesia bisa bersaing dengan negara lain.selengkapnya

 KPK: Sektor Sumber Daya Alam Punya Ketidakpatuhan Pajak yang TinggiKPK: Sektor Sumber Daya Alam Punya Ketidakpatuhan Pajak yang TinggiSenin 10 Des 2018 09:58Ridha Anantidibaca 421 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) menyebut kepatuhan wajib pajak pada sektor sumber daya alam (SDA) atau sektor ekstraktif masih sangat rendah. Adapun industri ekstraktif merupakan industri yang menggali, mengambil, dan mengolah bahan baku langsung dari alam sekitar, di antaranya pertambangan, pertanian, perikanan.selengkapnya

 Ekonom UI: Struktur tarif cukai tembakau di Indonesia super kompleksEkonom UI: Struktur tarif cukai tembakau di Indonesia super kompleksKamis 1 Okt 2020 14:13Ridha Anantidibaca 318 kaliSemua Kategori

Indonesia memiliki sistem paling kompleks di dunia seperti yang terlihat pada struktur tarif cukai hasil tembakau yang terdiri dari empat komponen di antaranya jenis produksi (tangan dan mesin), golongan produksi (ada yang 2 atau 3 golongan), rasa (kretek atau putih) dan Harga Jual Eceran (HJE).selengkapnya

 Pengenaan Cukai Plastik Tak Efektif Turunkan Konsumsi KresekPengenaan Cukai Plastik Tak Efektif Turunkan Konsumsi KresekKamis 20 Des 2018 09:58Ridha Anantidibaca 577 kaliSemua Kategori

Pengenaan cukai plastik sampai saat ini masih menimbulkan polemik. Di satu sisi pemerintah bertekad untuk secepatnya menerapkannya, di sisi lain masih ada penolakan terhadap kebijakan tersebut.selengkapnya

 Google Terancam Bayar Tagihan Pajak di Indonesia Rp 5,5 TriliunGoogle Terancam Bayar Tagihan Pajak di Indonesia Rp 5,5 TriliunSelasa 20 Sep 2016 14:33Administratordibaca 890 kaliSemua Kategori

Perusahaan besar Alphabet Inc (GOOGL.O) Google terancam harus membayar tagihan pajak 2015 di Indonesia sebesar 418 juta dollar AS atau setara dengan Rp 5,5 triliun.selengkapnya

 Peneliti: Sistem cukai kompleks membuat produsen rokok hindari pajakPeneliti: Sistem cukai kompleks membuat produsen rokok hindari pajakRabu 7 Ags 2019 15:57Ridha Anantidibaca 331 kaliSemua Kategori

Hasil riset dari dua peneliti Universitas Indonesia, Vid Adrison dan Bagus Wahyu Prasetyo menyimpulkan terlalu kompleksnya sistem cukai di Indonesia telah membuka celah bagi sebagian produsen untuk melakukan penghindaran cukai (tax avoidance).selengkapnya

 Kemenperin Tetap Tolak Tegas Cukai PlastikKemenperin Tetap Tolak Tegas Cukai PlastikKamis 13 Des 2018 13:22Ridha Anantidibaca 194 kaliSemua Kategori

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tetap menolak tegas terhadap penerapan cukai kantong plastik yang direncanakan mulai berlaku pada 2019. Saat ini, rancangan peraturan pemerintah masih terus dibahas di tingkat antar kementerian dan lembaga.selengkapnya

 Pajak Ekspor Jasa Dikaji 0%, Pengusaha: Bisa Tingkatkan Daya SaingPajak Ekspor Jasa Dikaji 0%, Pengusaha: Bisa Tingkatkan Daya SaingJumat 26 Okt 2018 12:20Ridha Anantidibaca 341 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana akan membebaskan pajak untuk sektor usaha jasa yang diekspor. Hal itu dinilai akan meningkatkan nilai tambah dan daya saing sektor jasa dalam negeri.selengkapnya

 Gaji Karyawan Tak Capai PTKP, Perusahaan Tak Perlu Lapor SPTGaji Karyawan Tak Capai PTKP, Perusahaan Tak Perlu Lapor SPTKamis 8 Feb 2018 08:47Ridha Anantidibaca 503 kaliSemua Kategori

Pemerintah menghapus kewajiban pelaporan SPT masa PPh 21 dan PPh 26 nihil dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.9/PMK.03/2018 sebagai perubahan PMK No.243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan atau SPT.selengkapnya

 Kemenkeu Pede Ketok Palu UU TA di 1 JuliKemenkeu Pede Ketok Palu UU TA di 1 JuliSabtu 28 Mei 2016 11:33Administratordibaca 1001 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) percaya diri bahwa RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty/TA) diketok palu DPR pada Juni. Sebulan kemudian diterapkan. "Kami harap pekan kedua (Juni) selesai. Setelah panja selesai. Setelah itu paripurna dan bisa langsung diterapkan bulan berikutnya (1Juli) semgat kita sama," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto di kantornya, Jakartaselengkapnya

 Pajak Impor Ribuan Barang Konsumsi Naik Hingga 7,5%Pajak Impor Ribuan Barang Konsumsi Naik Hingga 7,5%Jumat 7 Sep 2018 09:17Ridha Anantidibaca 481 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan peraturan menteri terkait pembatasan impor sejumlah 1.147 barang konsumsi. Kebijakan ini dilakukan dengan menaikkan tarif pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 2,5% -selengkapnya

 IMF Umumkan Monitor Fiskal, Rasio Pajak Indonesia Jadi SorotanIMF Umumkan Monitor Fiskal, Rasio Pajak Indonesia Jadi SorotanKamis 11 Okt 2018 11:18Ridha Anantidibaca 870 kaliSemua Kategori

International Monetary Fund (IMF) menilai rasio pajak terhadap PDB Indonesia di level 10,78% masih rendah. Hal ini dinilai bertolak belakang dengan upaya pembangunan infrastruktur yang tengah dilakukan pemerintah.selengkapnya

 Sri Mulyani Optimistis Regulasi Insentif Pajak Jumbo Segera DirilisSri Mulyani Optimistis Regulasi Insentif Pajak Jumbo Segera DirilisRabu 19 Jun 2019 11:31Ridha Anantidibaca 411 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, draf kebijakan terkait insentif pajak jumbo atau super deduction tax sudah ditandatangani oleh menteri terkait. Karena itu, ia optimistis regulasi perihal insentif pajak ini bakal segera dirilis.Sepengetahuannya, draf kebijakan tersebut sudah dikirim ke Presiden Joko Widodo. "Seharusnya oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Darmin Nasutselengkapnya

 27 Sektor Industri Nikmati Fasilitas BMDTP27 Sektor Industri Nikmati Fasilitas BMDTPSenin 21 Mei 2018 10:53Ridha Anantidibaca 787 kaliSemua Kategori

Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12 tahun 2018 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2018 pada Februari lalu. Berdasarkan regulasi tersebut, terdapat 27 sektor industri yang diberikan fasilitas BMDTP, termasuk empat sektor baru yaitu industri pembuatan lead ingot, telepon seluler, kacamata, dan kacang almond.selengkapnya

 Inklusi Kesadaran Pajak Bagian dari Reformasi PerpajakanInklusi Kesadaran Pajak Bagian dari Reformasi PerpajakanRabu 29 Nov 2017 11:35Ridha Anantidibaca 413 kaliSemua Kategori

Wakil Rektor IV Universitas Brawijaya Dr. Ir. Moch. Sasmito Djati, M.S. mengatakan, universitas sebagai salah satu pilar berperan penting untuk membangun negeri. Menurutnya, perguruan tinggi harus bisa berpikir panjang agar sinergi antara konsultan pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :