Presiden Joko Widodo ternyata belum puas dengan selusin paket ekonomi yang diluncurkan sejak Sepetember 2015. Termasuk soal investasi. "Dalam rapat terbatas (ratas), Bapak Presiden Jokowi, meminta jajaranya untuk mengevaluasi paket kebijakan ekonomi 1-12. Presiden memberi arahan untuk membentuk gugus tugas Tim Pemantauan Paket Deregulasi. Yang salah satu tugasnya mengawal pelaksanaan 12 paket derselengkapnya
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) mengeluarkan aturan baru soal pertukaran data pajak lintas negara.selengkapnya
Pada prinsipinya, RUU Tax Amnesty dibuat selain sebagai instrumen untuk mendongkrak sisi penerimaan pajak, juga diharapkan dapat memperluas basis data perpajakan. Selain itu, tax amnesty juga diharapkan mendorong repatriasi modal dan menambah jumlah Wajib Pajak serta diharapkan dapat menambah kepatuhan Wajib Pajak.selengkapnya
Anggapan soal kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) malah menyasar wajib pajak dalam negeri dibantah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Menurut dia, fokus tax amnestyadalah wajib pajak yang punya uang banyak atau punya harta banyak yang belum dilaporkan terutama di luar negeri.selengkapnya
Pemerintah perlu mencermari proses judicial review atau uji materi UU Pengampunan Pajak (tax amnesty) ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar tidak mengganggu psikologi warga negara yang memanfaatkan kebijakan itu.selengkapnya
Periode kedua tax amensty telah bergulir selama sebulan. Namun, capaian di periode saat ini terbilang masih jauh jika dibandingkan suksesnya periode pertama.selengkapnya
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengungkapkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang kendaraan listrik sudah ditunggu pelaku usaha.selengkapnya
Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto menganggap wajar adanya pemotongan anggaran di sejumlah Kementerian dan Lembaga. Dikatakannya, pemangkasan anggaran di Kementerian dan Lembaga harus dilakukan karena pemasukan negara melalui pajak tidak tercapai seperti yang ditargetkan pemerintah. "Jadi memang pemangkasan anggaran ini sudah tentunya harus dilaksanakan.selengkapnya
Pemerintah dan Komisi XI DPR telah membuat panitia kerja (Panja) untuk membahas rancangan undang-undan‎g (RUU) pengampunan pajak atau tax amnesty. Panja ini pun telah melakukan koordinasi untuk menyiapkan pasal-pasal yang nantinya akan masuk dalam RUU tax amnesty tersebut. Sekertaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto mengatakan, sejauh ini RUU Tax Amnesty masih ada di Panja dan masih dalamselengkapnya
Bank Indonesia melaporkan terjadinya surplus transaksi modal dan finansial yang meningkat seiring persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian domestik dan meredanya ketidakpastian di pasar keuangan global.selengkapnya
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengatakan sudah menerima surat presiden (Supres) terkait revisi Undang-undang (UU) Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Rencananya beleid ini akan dibahas setelah RUU pengampunan pajak atau tax amnesty disahkan DPR.selengkapnya
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Ken Dwijugiasteadi mensosialisasikan tax amnesty atau Program Pengampunan Pajak di Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat. Kunjungan ini untuk memberikan pemahaman terkait tax amnesty khususnya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).selengkapnya
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat kelolaan dana tebusan amnesti pajak (tax amnesty) sudah terkumpul hingga pukul 15.00 WIB Rp22,7 triliun. Angka ini kembali mengalami kenaikan 6,17 persen bila dibandingkan per sore kemarin (15 September) yang tercatat Rp21,3 triliun.selengkapnya
PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mengemukakan ruangan khusus yang disiapkan untuk program tax amnesty (pengampunan pajak) kebanjiran peminat. Banyak investor yang melakukan konsultasi sebelum ikut pengampunan pajak.selengkapnya
Ketua Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Pajak (IAI KAPj) John L Hutagaol mengatakan, jika program pengampunan pajak atau tax amnesty tidak bergulir maka akan menimbulkan kegaduhan terutama di sektor perpajakan nasional. Menurutnya jumlah wajib pajak di Indonesia masih sangat rendah, sehingga butuh perantara untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat.selengkapnya
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menuturkan konsep pajak yang diusung Indonesia layaknya berjuang. Oleh karena itu setiap warga negara harus menjalankan kewajiban membayar pajaknya.selengkapnya
Presiden Joko Widodo memperingatkan para pengemplang pajak untuk sadar. Pada Juni 2018, masuk era keterbukaan informasi data pajak atau Automatic Exchange of Information (AEoI).selengkapnya
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) mengeluarkan aturan baru soal pertukaran data pajak lintas negara.selengkapnya
Marketplace Bukalapak, tanggapi positif wacana pemerintah turunkan pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UKM) menjadi 0,25% dari omset. Pasalnya hal ini dianggap dapat meringankan beban para peluku UMKM yang dikenai pajak sebesar satu persen.selengkapnya
Pemerintah menyadari raihan penerimaan negara dari pengampunan pajak akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi tahun 2017. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1 persen bisa berubah.selengkapnya
Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya