Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, realisasi penerimaan bea dan cukai akhir Juli 2018 sebesar Rp 93,28 triliun. Angka ini mencapai 48,08 dari target dalam anggaran 2018.selengkapnya

Pemerintah memperkirakan target penerimaan cukai dari Hasil Produk Tembakau Lainnya (HPTL) berupa vape rokok elektrik bisa mencapai lebih dari Rp2 triliun.selengkapnya

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, pada semester I 2020 ini realisasi penerimaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mencapai Rp 93,21 triliun atau tumbuh sebesar 45,32% dari target Perpres 72/2020.selengkapnya

Kementerian Keuangan mencatat penerimaan perpajakan hingga Mei 2019 rendah. Hal itu tidak terlepas dari kondisi perekonomian yang membuat investasi tidak bergeliat seperti yang diharapkan.selengkapnya

Pemerintah memperkirakan kinerja penerimaan negara pada tahun ini akan melampaui target yang ditetapkan dalam APBN 2018 seiring dengan tren kenaikan yang telah dibukukan dalam 11 bulan terakhir.selengkapnya

Realisasi kinerja penerimaan kepabeanan dan cukai sepanjang Januari-Juli 2019 mencapai Rp 105,16 triliun atau 50,36% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019, serta mampu tumbuh sebesar 13,22% year on year (yoy).selengkapnya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta melakukan pencegahan potensi kebocoran penerimaan cukai rokok. KPK diimbau jangan segan memberikan masukan kepada pemerintah bila ada kebijakan yang tidak tepat dan celah yang dapat dimanfaatkan oleh pabrikan asing.selengkapnya

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) siap melakukan penindakan untuk pengamanan target penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai pada 2019. Langkah tersebut diharapkan memberi efek positif terhadap kemampuan pemerintah memaksimalkan roda pemerintahan.selengkapnya

Ditjen Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat realisasi penerimaan bea cukai per 7 November 2017 mencapai Rp 130,12 triliun dari target yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 sebesar Rp 189,14 triliun.selengkapnya

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan bea cukai mencapai Rp 160,85 triliun hingga 26 November 2018 sebesar. Angka ini setara dengan 82,87 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 yang dipatok sebesar Rp 194,10 triliun.selengkapnya

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Riau menyatakan realiasasi penerimaan pada 2020 lalu berhasil melebihi target, yaitu senilai Rp665,1 milyar atau 203,75 persen dibandingkan target yang ditetapkan senilai Rp326,45 milyar.selengkapnya

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan melaporkan realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp 165,47 triliun per 12 November 2019. Realisasi tersebut memenuhi 79,24% dari target APBN 2019 yang sebesar Rp 208,82 triliun.selengkapnya

Ekonom HSBC untuk ASEAN Su Sian Lim memperkirakan penerimaan negara tidak akan mencapai target. Sebab, pertumbuhan ekonomi masih dalam tren perlambatan, setidaknya terlihat dari pergerakan kuartal pertama yang di bawah ekspektasi hampir semua ekonom dan lembaga keuangan Indonesia.selengkapnya

Menteri keuangan meluncurkan program Joint Analysis bagi Bea Cukai dan Ditjen Pajak untuk mengamankan target penerimaan negara tahun 2018. Bea Cukai dan Ditjen Pajak diberi target sebesar Rp20 triliun melalui program tersebut.selengkapnya

Kenaikan tarif cukai rokok mendorong kinerja penerimaan Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemkeu). Ditjen Bea dan Cukai mencatat, hingga kuartal I-2018, realisasi cukai baik rokok maupun minuman mengandung etil alkohol sudah Rp 8,6 triliun, naik 16,2% dibandingkan dengan periode sama tahun 2017.selengkapnya

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengejar target penerimaan bea dan cukai sebesar Rp 208, 8 triliun di tahun ini. Target ini meningkat dari target di tahun 2018 yang sebesar Rp 194,1 triliun.selengkapnya

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, penerimaan bea dan cukai per Selasa (12/11) mencapai Rp 165,4 triliun. Pencapaian tersebut adalah 79,24 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019, yakni Rp 208,8 triliun. Meski masih di bawah target, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Heru Pambudi optimistis pihaknya mampu mencapai target sampai akhir tahun.selengkapnya

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan mencatatkan penerimaannya sudah mencapai 94,96% atau Rp 184,31 triliun dari target Rp 194,10 triliun.selengkapnya

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa penerimaannya per 21 Desember 2018 telah mencapai 94,96% dari target atau Rp 194,10 triliun.selengkapnya

Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-32 , Selasa lalu (28/6).selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya