Wapres Akui Pemangkasan Anggaran Akan Pengaruhi Pertumbuhan EkonomiWapres Akui Pemangkasan Anggaran Akan Pengaruhi Pertumbuhan EkonomiJumat 5 Ags 2016 20:56Administratordibaca 896 kaliSemua Kategori

Pemerintah belum lama ini mengumumkan pemangkasan anggaran sebesar Rp 133,8 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016. Tindakan itu dilakukan dengan mengurangi belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 65 triliun dan transfer ke daerah Rp 68,8 triliun.selengkapnya

 Ditjen Bea Cukai naikkan tarif cukai rokok tahun depan, ini alasannyaDitjen Bea Cukai naikkan tarif cukai rokok tahun depan, ini alasannyaSenin 16 Sep 2019 15:17Ridha Anantidibaca 326 kaliSemua Kategori

Mulai 1 Januari 2020, pemerintah menetapkan kenaikan tarif cukai dengan rata-rata sekitar 23% dan menaikkan harga jual eceran atau harga banderol dengan rata-rata sekitar 35%. Kenaikan tarif cukai rokok ini dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai indikator terkait fungsi dari pungutan cukai hasil tembakau.selengkapnya

 Sri Mulyani Ungkap Tantangan Negara Dunia Pajaki Perusahaan DigitalSri Mulyani Ungkap Tantangan Negara Dunia Pajaki Perusahaan DigitalSelasa 21 Jul 2020 14:10Ridha Anantidibaca 296 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, banyak negara berharap adanya basis pajak dari perusahaan digital. Namun, hingga saat ini belum ada kesepakatan terkait prinsip-prinsip mengenai pemajakan digital tersebut.selengkapnya

 Indonesia-Singapura Teken Kerja Sama Penghindaran Pajak BergandaIndonesia-Singapura Teken Kerja Sama Penghindaran Pajak BergandaRabu 5 Feb 2020 14:06Ridha Anantidibaca 393 kaliSemua Kategori

Pertemuan Presiden Singapura Halimah Yacob dam Presiden Joko Widodo atau Jokowi menghasilkan sejumlah kesepakatan kerjasama. Salah satunya yakni, berhasil disepakatinya perjanjian persetujuan penghindaran pajak berganda atau tax treaty.selengkapnya

 Kenaikan Batas Gaji Bebas Pajak Belum Tentu Dorong KonsumsiKenaikan Batas Gaji Bebas Pajak Belum Tentu Dorong KonsumsiKamis 9 Jun 2016 14:05Administratordibaca 842 kaliSemua Kategori

Kebijakan menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp 3 juta per bulan menjadi Rp 4,5 juta per bulan tidak akan berdampak terhadap konsumsi rumah tangga apabila harga-harga kebutuhan pokok terus melambung tinggi. Pemerintah harus mampu mengendalikan inflasi agar kebijakan kenaikan batas gaji yang kena pajak bisa efektif.selengkapnya

 Sri Mulyani Rilis Aturan buat Tangkal Praktik Penghindaran PajakSri Mulyani Rilis Aturan buat Tangkal Praktik Penghindaran PajakSelasa 10 Jan 2017 13:59Ajeng Widyadibaca 752 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati kini ‎mewajibkan perusahaan di dalam negeri yang menjadi bagian dari grup usaha di luar negeri untuk menyampaikan laporan per negara ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hal ini dilakukan dalam rangka mencegah penghindaran pajak dengan skema transfer pricing.selengkapnya

 Draft Final RUU Pengampunan Pajak Siap Dibawa ke JokowiRabu 20 Jan 2016 07:47Administratordibaca 1742 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian terkait akhirnya merampungkan draft final Rancangan Undang-undang (RUU) Pengampunan pajak atau Tax Amnesty. Kesepakatan di level Menteri ini pun siap digiring ke meja Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk diputuskan sehingga dapat disahkan DPR RI.selengkapnya

 Alasan Sri Mulyani Tak Wajibkan Pedagang Online Punya NPWPAlasan Sri Mulyani Tak Wajibkan Pedagang Online Punya NPWPKamis 17 Jan 2019 11:30Ridha Anantidibaca 746 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama pelaku e-Commerce yang tergabung idEA (Asosiasi ecommerce Indonesia) telah mencapai kesepakatan. Salah satunya tidak mewajibkan pedagang atau penyedia jasa toko online untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).selengkapnya

 Kemenkeu dan OECD Kerjasama Tingkatkan Investasi hingga Perbaikan Kebijakan PajakKemenkeu dan OECD Kerjasama Tingkatkan Investasi hingga Perbaikan Kebijakan PajakSelasa 25 Okt 2016 08:03Administratordibaca 1623 kaliSemua Kategori

Setelah melakukan pertemuan tingkat tinggi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Kementerian Keuangan melanjutkan pertemuan dengan Organization for Economic and Cooperation Development (OECD). Dalam pertemuan ini terdapat beberapa kesepakatan yang dihasilkan.selengkapnya

 Pemerintah Belum Mau Ambil Langkah Tegas Kejar Pajak GooglePemerintah Belum Mau Ambil Langkah Tegas Kejar Pajak GoogleKamis 26 Jan 2017 14:58Ajeng Widyadibaca 632 kaliSemua Kategori

Pemerintah belum mau mengambil langkah tegas dalam pengusutan kasus pajak Google di Indonesia. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak masih akan menggunakan pendekatan persuasif dengan terus melakukan diskusi agar kesepakatan pembayaran pajak ini dapat tercapai.selengkapnya

 Menteri Keuangan G7 sepakati tantangan pajak raksasa digitalMenteri Keuangan G7 sepakati tantangan pajak raksasa digitalSenin 22 Jul 2019 15:03Ridha Anantidibaca 329 kaliSemua Kategori

Para menteri keuangan anggota negara kelompok G7 mencapai kesepakatan mengenai pemungutan pajak dari raksasa digital di Chantilly, Prancis pada Kamis (19/7) waktu setempat. Isu tersebut sebelumnya sempat membuat renggang hubungan Amerika Serikat dengan Inggris dan Prancis.selengkapnya

 Pengenaan Cukai Plastik Masih Terkendala RegulasiPengenaan Cukai Plastik Masih Terkendala RegulasiRabu 19 Des 2018 10:23Ridha Anantidibaca 415 kaliSemua Kategori

Pengenaan cukai plastik masih terkendala regulasi yang belum tuntas. Resistensi dari para pelaku industri plastik serta belum adanya kesepakatan antarkementerian menjadi kendala utama penyelesaian regulasi tersebut.selengkapnya

 Sri Mulyani: Banyak Pengusaha yang Ahli Menghindari PajakSri Mulyani: Banyak Pengusaha yang Ahli Menghindari PajakSelasa 2 Ags 2016 11:03Administratordibaca 735 kaliSemua Kategori

Indonesia akan mengimplementasikan rencana pertukaran informasi secara otomatis di bidang perpajakan (Automatic Exchange of Information/AEoI). Kesepakatan ini dilakukan sesuai batas waktu yang telah disepakati, yaitu 2017 untuk negara pemrakarsa (early adopters) dan paling lambat pada 2018.selengkapnya

 Menteri Keuangan Dorong G20 Sanksi Pelanggar Pajak GlobalMenteri Keuangan Dorong G20 Sanksi Pelanggar Pajak GlobalSelasa 26 Jul 2016 16:51Administratordibaca 612 kaliSemua Kategori

Negara-negara G 20 menggelar pertemuan pada akhir pekan lalu di Cina. Dalam kesempatan itu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mendorong pembahasan sanksi bagi negara yang melanggar kesepakatan pertukaran data secara otomatis, Automatic Exchange of Information (AEOI), mengenai pajak.selengkapnya

 Prancis: Pajak Digital Global Harus Ada di Akhir 2020Prancis: Pajak Digital Global Harus Ada di Akhir 2020Senin 24 Feb 2020 15:17Ridha Anantidibaca 553 kaliSemua Kategori

Prancis menyebut tidak adanya kesepakatan global tentang pajak digital di akhir 2020 akan menyebabkan kekacauan. Pertemuan pejabat keuangan G20 di Riyadh, Arab Saudi, sepakat terkait penerapan pajak pada raksasa digital seperti Google, Amazon, atau Facebook.selengkapnya

 Mandek, Sri Mulyani: AS Halangi Indonesia Tarik Pajak DigitalMandek, Sri Mulyani: AS Halangi Indonesia Tarik Pajak DigitalRabu 22 Jul 2020 15:13Ridha Anantidibaca 248 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan belum bisa menarik pajak digital dalam waktu dekat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pembahasan pajak digital di tataran internasional belum menelurkan kesepakatan alias mandek.selengkapnya

 Sri Mulyani Pangkas Pajak Rumah dan Kendaraan MewahSri Mulyani Pangkas Pajak Rumah dan Kendaraan MewahSelasa 25 Jun 2019 13:11Ridha Anantidibaca 752 kaliSemua Kategori

Setelah menurunkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) atas rumah mewah, apartemen, atau kondominium, dengan pertimbangan untuk mendorong pertumbuhan sektor properti, pemerintah menurunkan Pajak Penghasilan (PPh) atas penjualan rumah dan apartemen dengan harga di atas Rp 30 miliar, serta kendaraan bermotor dengan harga di atas Rp 2 miliar menjadi 1%.selengkapnya

 Sri Mulyani Pangkas Pajak Rumah dan Kendaraan Mewah, Cek Aturannya di SiniSri Mulyani Pangkas Pajak Rumah dan Kendaraan Mewah, Cek Aturannya di SiniRabu 26 Jun 2019 10:56Ridha Anantidibaca 628 kaliSemua Kategori

Setelah menurunkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) atas rumah mewah, apartemen, atau kondominium, dengan pertimbangan untuk mendorong pertumbuhan sektor properti, pemerintah menurunkan Pajak Penghasilan (PPh) atas penjualan rumah dan apartemen dengan harga di atas Rp30 miliar kendaraan bermotor dengan harga di atas Rp2 miliar menjadi 1%.selengkapnya

 RUU PNBP Tuntas, Misbakhun Yakini Kesinambungan Fiskal APBN Makin TerjagaRUU PNBP Tuntas, Misbakhun Yakini Kesinambungan Fiskal APBN Makin TerjagaKamis 26 Jul 2018 15:26Ridha Anantidibaca 457 kaliSemua Kategori

Komisi XI DPR dan pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan Sri Mulyani menyepakati Rancangan Undang-undang Penerimaan Negara Bukan Pajak (RUU PNBP) untuk disahkan menjadi undang-undang. Sebelumnya, kesepakatan bersama itu telah diteken di tingkat panitia kerja (Panja) di Komisi XI DPR, Rabu (25/7/2018).selengkapnya

 Pemangkasan Anggaran Tak Ganggu Proyek InfrastrukturPemangkasan Anggaran Tak Ganggu Proyek InfrastrukturJumat 5 Ags 2016 07:16Administratordibaca 779 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, telah menyampaikan dalam sidang kabinet untuk memangkas anggaran kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp65 triliun dan transfer daerah dipangkas sebesar Rp68,8 triliun. Ia memastikan pemangkasan anggaran tersebut tidak akan mengganggu proyek-proyek infrastruktur yang telah masuk masa kontrak atau sedang berjalan.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :