Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang mengkaji pemangkasan PPh final untuk UKM dengan omzet maksimal Rp 4,8 miliar per tahun. Rencananya, Tarif PPh final sebesar 1% akan dipangkas jadi 0,5% dan batas maksimal omzet akan diturunkan dari Rp 4,8 miliar.selengkapnya

Semenjak Undang-undang Amnesti Pajak (tax amnesty) disetujui DPR pada akhir Juni lalu, pemerintah gencar melakukan sosialisasi ke berbagai kota di Indonesia untuk menyukseskan program pengampunan pajak yang berdurasi 9 bulan itu.selengkapnya

Saat akan diperiksa pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Google Indonesia menolak. Jangan khawatir, Menkeu Sri Mulyani punya cara ampuh untuk menaklukannya.selengkapnya

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat nilai pengungkapan harta Wajib Pajak (WP) dalam program pengampunan pajak atau tax amnesty hingga pukul 10.00 WIB, Selasa (26/7/2016), mencapai Rp 989 miliar. Sedangkan untuk uang tebusan yang sudah terkumpul dan masuk ke kas negara mencapai Rp 23,7 miliar.selengkapnya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut piutang sektor pertambangan di Indonesia mencapai Rp2,8 triliun. Piutang tersebut berasal dari iuran tetap, royalti, jaminan reklamasi, dan pajak yang belum dibayarkan perusahaan pada negara. Sektor pertambangan juga berada di peringkat dua penyumbang suap tertinggi, setelah sektor konstruksi yang menempati peringkat pertama.selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan masih ada ruang untuk meningkatkan penerimaan negara, baik melalui pajak maupun nonpajak. Presiden mengungkapkan, saat ini tax ratio atau tingkat kesadaran pembayaran pajak masih sangat rendah, yaitu sekitar 11 persen.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak / Ditjen Pajak mengaku masih menunggu respon dari 204.000 wajib pajak (WP) yang belum ikut amnesti pajak ataupun WP yang masih belum melaporkan hartanya secara lengkap.selengkapnya

Pemerintah masih melakukan pematangan terkait dengan skema tax allowance.selengkapnya

Menkeu, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kepatuhan pajak bagi perusahaan mineral dan batubara masih sangat minim.selengkapnya

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengaku masih terus melakukan komunikasi dengan Google. Namun kemungkinan besar akan terjadi kesepakatan pada akhir tahun ini.selengkapnya

Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengakui, pajak Google Indonesia masih dihitung. Jadi, angkanya belum keluar hingga sekarang. Ah, yang bener bu menteri.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku masih mengkaji mengenai Undang-Undang (UU) Perpajakan. Adapun Undang-Undang (UU) yang berencana untuk dilakukan adalah KUP, UU PPH dan UU PPN.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan serapan anggaran insentif perpajakan masih di bawah 30%. Padahal anggaran tersebut disediakan pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN) dari COVID-19.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menerangkan, masih membahas rencana revisi aturan pajak penghasilan (PPh) final dari bunga obligasi. Besaran pajak obligasi sebenarnya sudah dilakukan sebelumnya di 2013.selengkapnya

Program tax amnesti masih terus berjalan, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengaku terus melakukan sosialisasi ke seluruh stakeholder mulai dari kelompok pengusaha minerba, kelompok profesi dokter, hingga kelompok ritel.selengkapnya

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, pemerintah masih mengkaji wacana pemotongan pajak perusahaan. Ia menjelaskan, dengan pajak yang lebih murah dapat mengurangi jumlah masyarakat Indonesia yang menyimpan dananya di luar negeri.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemkeu) mengungkapkan penerimaan pajak masih tumbuh dengan baik. Hal itu terkait dengan penerimaan hingga akhir Oktober 2017 dibandingkan periode yang sama tahun lalu.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan akan memungut pajak Google sesuai dengan tarif yang berlaku, yakni tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan 25 persen. Perusahaan internet raksasa asal Amerika Serikat (AS) itu masih dalam proses pemeriksaan oleh DJP.selengkapnya

Periode pertama program pengampunan pajak alias amnesti pajakyang berlangsung sepanjang Juli hingga September 2016 telah berakhir. Memasuki periode kedua, sejumlah bank yang menjadi penampung dana amnesti pajak optimistis program tersebut masih mengundang antusias masyarakat.selengkapnya

Memasuki November tahun ini, pemerintah masih optimistis target pajak yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 bisa tercapai. Saat ini, dari target sebesar Rp 1.355,2 triliun, penerimaan pajak per pekan kedua Oktober lalu baru sebesar Rp 820,3 triliun.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya