Kado Tahun Baru, Impor Bahan Baku Bebas Pajak bagi Pengusaha UMKMKado Tahun Baru, Impor Bahan Baku Bebas Pajak bagi Pengusaha UMKMSelasa 31 Jan 2017 10:39Ajeng Widyadibaca 590 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan fasilitas yang memberikan kemudahan pada Industri Kecil dan Menengah (IKM), yakni fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). Pengusaha kecil dan menengah yang berorientasi pada ekspor akan dibebaskan dari pungutan bea dan pajak dalam mengimpor bahan baku.selengkapnya

 Pemprov Jatim Beri Pengurangan Pajak Bagi Perusahaan yang Bekerja Sama Program DUDIPemprov Jatim Beri Pengurangan Pajak Bagi Perusahaan yang Bekerja Sama Program DUDIRabu 31 Jul 2019 09:47Ridha Anantidibaca 382 kaliSemua Kategori

Pemprov Jatim giat menjaring Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) untuk bermitra memberikan keahlian pada para siswa, khususnya siswa SMK dan SMA Double Track yang diinisiasi Pemprov Jatim. Langkah ini bertujuan meningkatkan kualitas lulusan SMA/SMK di Jatimselengkapnya

 Serial, Tax Amnesty : Mengenal Tax Amnesty Sebagai Insentif Bagi Warga IndonesiaSerial, Tax Amnesty : Mengenal Tax Amnesty Sebagai Insentif Bagi Warga IndonesiaSenin 1 Ags 2016 15:38Administratordibaca 2990 kaliSemua Kategori

Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu berdiri di atas kaki sendiri. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, yang dianugerahi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah. Sudah sepatutnyalah bangsa yang besar ini menampakkan kemandiriannya, mengurangi bahkan melepaskan diri dari ketergantungan pada bangsa lain.selengkapnya

 Singapura Bakal Terapkan Pajak Bagi E-Commerce, Negara-negara Ini Menyusul?Singapura Bakal Terapkan Pajak Bagi E-Commerce, Negara-negara Ini Menyusul?Rabu 14 Feb 2018 09:33Ridha Anantidibaca 726 kaliSemua Kategori

Pemerintah Singapura diperkirakan akan mengungkap rencana penerapan pajak e-commerce dalam pemaparan anggarannya pekan depan. Langkah ini diambil untuk mengatasi serangan ritel online terhadap peritel tradisional (offline).selengkapnya

 Revaluasi Aset dan Pajak Bukan Momok Bagi Wajib PajakRevaluasi Aset dan Pajak Bukan Momok Bagi Wajib PajakSelasa 31 Mei 2016 14:11Administratordibaca 1364 kaliSemua Kategori

Ketua Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Dwi Martani mengatakan, revaluasi aset dan revaluasi pajak tidak perlu menjadi momok yang menakutkan bagi wajib pajak. Menurutnya, revaluasi aset merupakan konsep netral yang bisa menghasilkan penilaian aset dengan nilai baru (terkini) menjadi lebih tinggi atau lebih rendah.selengkapnya

 Realisasi Cukai Hasil Tembakau 2018 Kerek Alokasi Bagi Hasil 2019Realisasi Cukai Hasil Tembakau 2018 Kerek Alokasi Bagi Hasil 2019Selasa 19 Feb 2019 10:20Ridha Anantidibaca 469 kaliSemua Kategori

Pemerintah menaikkan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau (CHT) melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan No.12 /PMK.07/2019 tentang Rincian DBH CHT Menurut Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2019.selengkapnya

 Ditjen Pajak : Masih Ada Ruang bagi Pemda Optimalkan Setoran Pajak DaerahDitjen Pajak : Masih Ada Ruang bagi Pemda Optimalkan Setoran Pajak DaerahRabu 14 Ags 2019 14:46Ridha Anantidibaca 224 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak memandang masih ada ruang bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan kinerja pemungutan pajak daerah.selengkapnya

 Menkeu Sri Mulyani klaim nilai insentif pajak bermanfaat bagi wajib pajakMenkeu Sri Mulyani klaim nilai insentif pajak bermanfaat bagi wajib pajakKamis 27 Mei 2021 15:03Ridha Anantidibaca 233 kaliSemua Kategori

Insentif fiskal untuk dunia usaha berdampak positif. Hal ini sejalan dengan hasil survei yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2020 yang menunjukkan 95% responden menilai insentif bermanfaat bagi Wajib Pajak (WP), sehingga berminat untuk memanfaatkan kembali di tahun 2021.selengkapnya

 Regulasi Baru Pajak Minerba, Pemanis Baru bagi Investasi Tambang IUPKRegulasi Baru Pajak Minerba, Pemanis Baru bagi Investasi Tambang IUPKJumat 10 Ags 2018 10:39Ridha Anantidibaca 438 kaliSemua Kategori

Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) hasil perubahan dari Kontrak Karya (KK) kini mendapatkan angin segar berupa jaminan dan kepastian soal kewajiban keuangan kepada negara.selengkapnya

 Data rekening Anda di negara-negara ini segera terbuka bagi Ditjen PajakData rekening Anda di negara-negara ini segera terbuka bagi Ditjen PajakRabu 12 Sep 2018 10:25Ridha Anantidibaca 701 kaliSemua Kategori

Mulai akhir September ini, saldo rekening bank WNI di bank luar negeri bakal bisa diintip oleh aparat pajak. Selain identitas pemilik rekening, nomor rekening, identitas lembaga keuangan, saldo rekening, penghasilan bunga yang diperoleh dari rekening juga bakal bisa dilihat petugas Ditjen Pajak.selengkapnya

 Dirjen Pajak: Percepatan restitusi bagi wajib pajak patuh diberikan setiap bulanDirjen Pajak: Percepatan restitusi bagi wajib pajak patuh diberikan setiap bulanSenin 3 Sep 2018 10:18Ridha Anantidibaca 761 kaliSemua Kategori

Pasca terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39 tahun 2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, jumlah permintaan restitusi pajak meningkat drastis.selengkapnya

 Beleid baru sanksi administrasi pajak dinilai memberikan keadilan bagi wajib pajakBeleid baru sanksi administrasi pajak dinilai memberikan keadilan bagi wajib pajakJumat 9 Okt 2020 13:33Ridha Anantidibaca 602 kaliSemua Kategori

Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengatakan, aturan baru sanksi administrasi perpajakan memberikan keadilan bagi wajib pajak (WP).selengkapnya

 Ditjen Pajak: Penghapusan PPnBM untuk yacht tak berdampak besar bagi penerimaan pajakDitjen Pajak: Penghapusan PPnBM untuk yacht tak berdampak besar bagi penerimaan pajakJumat 30 Nov 2018 09:14Ridha Anantidibaca 704 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana untuk menghapus Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk kapal yacht sebelum akhir tahun ini.selengkapnya

 Ditjen Pajak sebut pajak ekonomi digital tidak hanya berlaku bagi market placeDitjen Pajak sebut pajak ekonomi digital tidak hanya berlaku bagi market placeRabu 24 Jul 2019 11:28Ridha Anantidibaca 764 kaliSemua Kategori

Gonjang-ganjing pajak ekonomi digital masih menjadi momok bagi pengusaha, utamanya market place. Namun, Direktoral Jendral Pajak (Ditjen Pajak) menegaskan bahwa program yang bertujuan tertib administrasi pajak ini mencakup seluruh aspek ekonomi digital baik market place, media sosial, fictech, dan lain sebagainya.selengkapnya

 UU PENGAMPUNAN PAJAK: Ini Fasilitas Bagi Wajib PajakUU PENGAMPUNAN PAJAK: Ini Fasilitas Bagi Wajib PajakRabu 29 Jun 2016 22:45Administratordibaca 1240 kaliSemua Kategori

Wajib pajak yang telah menerima Surat Keterangan akan memperoleh fasilitas sesuai yang diamanatkan dalam pasal 11 ayat (5) UU tentang Pengampunan Pajak. Berikut ini empat fasilitas bagi wajib pajak.selengkapnya

 Aturan pajak bagi ASN Muslim diharap bisa sinergi dengan aturan pajakAturan pajak bagi ASN Muslim diharap bisa sinergi dengan aturan pajakJumat 9 Feb 2018 11:40Ridha Anantidibaca 366 kaliSemua Kategori

Rancangan produk hukum terkait pengumpulan dana zakat aparatur sipil negara (ASN) muslim diharapkan bisa bersinergi dengan peraturan pajak.selengkapnya

 Pengusaha: Pajak E-Commerce Itu Bagus, Tapi Harus Berlaku untuk SemuaPengusaha: Pajak E-Commerce Itu Bagus, Tapi Harus Berlaku untuk SemuaRabu 15 Nov 2017 12:00Ajeng Widyadibaca 691 kaliSemua Kategori

Pemerintah saat ini tengah membahas peraturan pajak yang akan dikenakan bagi e-commerce. Peraturan ini pun akan segera dikeluarkan pada akhir 2017.selengkapnya

 Penetapan Nilai Harta Oleh Pajak Tidak RelevanPenetapan Nilai Harta Oleh Pajak Tidak RelevanRabu 27 Sep 2017 13:28Ajeng Widyadibaca 914 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2017. Dalam naskah peraturan itu, bagi wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak, PP ini berlaku atas harta bersih yang belum atau kurang diungkap, termasuk bagi wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan pengalihan dan/atau repatriasi harta.selengkapnya

 Waktu keluarnya PP 36 dinilai kurang tepatWaktu keluarnya PP 36 dinilai kurang tepatRabu 27 Sep 2017 11:57Ajeng Widyadibaca 735 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2017. Dalam naskah peraturan itu, bagi wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak, PP ini berlaku atas harta bersih yang belum atau kurang diungkap, termasuk bagi wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan pengalihan dan/atau repatriasi harta.selengkapnya

 Aturan Teknis Tarif Pajak UMKM 0,5% Lagi DigodokAturan Teknis Tarif Pajak UMKM 0,5% Lagi DigodokRabu 4 Jul 2018 15:45Ridha Anantidibaca 864 kaliSemua Kategori

Pemerintah akan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai aturan teknis Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 yang menetapkan penurunan pajak penghasilan (PPh) final bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari 1% menjadi 0,5%.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :