Respons Kasus Freeport, Pengamat Minta Perjelas Pajak Pusat dan DaerahRespons Kasus Freeport, Pengamat Minta Perjelas Pajak Pusat dan DaerahJumat 11 Mei 2018 11:10Ridha Anantidibaca 455 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mendorong pemerintah untuk membuat pedoman kebijakan perpajakan di sektor pertambangan untuk acuan pusat dan daerah. Dengan begitu, kasus seperti sengketa pajak air antara PT Freeport Indonesia dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Papua tidak perlu terulang lagi.selengkapnya

 Bea Cukai Jateng DIY Tambah Lagi Perusahaan Penerima Fasilitas Pusat Logistik BerikatBea Cukai Jateng DIY Tambah Lagi Perusahaan Penerima Fasilitas Pusat Logistik BerikatKamis 18 Jul 2019 15:20Ridha Anantidibaca 438 kaliSemua Kategori

Bea Cukai Jateng DIY kembali memberikan perizinan fasilitas Pusat Logistik Berikat (PLB) kepada PT. Agility International (PT. AI) pada Senin (08/07/2019) di Kanwil Jateng dan DIY.selengkapnya

 Pengusaha pusat perbelanjaan minta pemerintah bantu gaji karyawan dan bebaskan pajakPengusaha pusat perbelanjaan minta pemerintah bantu gaji karyawan dan bebaskan pajakRabu 30 Sep 2020 13:54Ridha Anantidibaca 298 kaliSemua Kategori

Pengelolaan pusat perbelanjaan dan tenant menghadapi situasi tersulit akibat tekanan pandemi covid-19 yang semakin berat. Ditambah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sejak awal pandemi covid-19 yang berdampak pada hilangnya pendapatan yang membuat mereka berada di titik nadir.selengkapnya

 Bidik Car Terminal Kelas Dunia, IPCC Ingin Buka Pusat Logistik Berikat OtomotifBidik Car Terminal Kelas Dunia, IPCC Ingin Buka Pusat Logistik Berikat OtomotifSelasa 3 Sep 2019 08:50Ridha Anantidibaca 393 kaliSemua Kategori

PT Industri Kendaraan Terminal Tbk., anak usaha PT Pelabuhan Indonesia II, mengusulkan bisa membuka pusat logistik berikat otomotif untuk menunjang cita-cita perusahaan menjadi operator terminal kendaraan kelas dunia pada 2024.selengkapnya

 Dirjen Otonomi Daerah: Jika pajak rokok dipotong, pemeritah pusat perlu beri insentifDirjen Otonomi Daerah: Jika pajak rokok dipotong, pemeritah pusat perlu beri insentifKamis 20 Sep 2018 10:01Ridha Anantidibaca 448 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Sumarsono mengatakan, daerah perlu mencari sumber lain karena pajak rokok daerah akan dipotong untuk menambal defisit Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Maklum, pemotongan ini akan membuat pendapatan asli daerah (PAD) akan berkurang.selengkapnya

 UU Cipta Kerja beri wewenang pemerintah pusat atur pajak daerah dan retribusi daerahUU Cipta Kerja beri wewenang pemerintah pusat atur pajak daerah dan retribusi daerahKamis 8 Okt 2020 13:47Ridha Anantidibaca 648 kaliSemua Kategori

Pemerintah pusat (pempus) dapat melakukan intervensi atas kebijakan fiskal pemerintah daerah (pemda), yakni dalam hal pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Ketentuan ini sebagaimana dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi Undang-Undang pada Senin (5/10).selengkapnya

 KPP Jakarta Senen Apresiasi Wajib PajakKPP Jakarta Senen Apresiasi Wajib PajakJumat 16 Mar 2018 14:53Ridha Anantidibaca 2192 kaliSemua Kategori

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Senen menggelar acara tax gathering dengan tema "Sinergi Membangun Negeri" di Aryaduta Hotel, Jakarta, Kamis (15/3/2018)selengkapnya

 KPK Soroti Rendahnya Penerimaan Pajak DKI JakartaKPK Soroti Rendahnya Penerimaan Pajak DKI JakartaKamis 4 Jun 2020 13:34Ridha Anantidibaca 322 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti menurunnya penerimaan pajak Pemprov DKI Jakarta. Lembaga antirasuah mencatat persentase capaian rencana aksi Optimalisasi Pajak Daerah Pemprov DKI Jakarta selama Januari sampai April 2020 masih relatif rendah, yakni 39,5 persen, dengan besaran nilai Rp8,2 triliun.selengkapnya

 Pemeriksa Pajak Kanwil Jakarta Diperiksa KPKPemeriksa Pajak Kanwil Jakarta Diperiksa KPKSenin 5 Des 2016 10:50Ajeng Widyadibaca 712 kaliSemua Kategori

Pemeriksa Pajak Madya Kanwil DJP Jakarta Khusus Harun Al Rasyid dipanggil oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)selengkapnya

 1.100 Mobil Mewah di Jakarta Menunggak Pajak1.100 Mobil Mewah di Jakarta Menunggak PajakKamis 5 Des 2019 12:18Ridha Anantidibaca 409 kaliSemua Kategori

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta menyebut ada 1.100 mobil mewah menunggak pajak. Potensi pendapatan pajak dari tunggakan mobil mewah tersebut mencapai Rp37 miliar.selengkapnya

 Pojok Pajak di Jakarta Fair 2016Pojok Pajak di Jakarta Fair 2016Rabu 15 Jun 2016 12:53Administratordibaca 1354 kaliSemua Kategori

Mulai 1 Juli 2016, pembayaran pajak hanya bisa dilakukan melalui Modul Penerimaan Negara dengan sistem e-Billing. Sebelum melakukan pembayaran, Wajib Pajak harus membuat kode billing dan membayar melalui ATM, Teller, atau Internet Banking. Sistem pembayaran elektronik ini memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak karena dapat dilakukan di mana dan kapan saja melalui media internet, serta tidak perlselengkapnya

 Presiden Jokowi tinggalkan Medan kembali ke JakartaPresiden Jokowi tinggalkan Medan kembali ke JakartaJumat 22 Jul 2016 11:29Administratordibaca 961 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera bertolak meninggalkan Medan, Sumatera Utara, untuk kembali ke Jakarta setelah merampungkan agenda sosialisasi amnesti pajak di provinsi tersebut.selengkapnya

 Potongan 50% PBB Lapangan Golf di Jakarta akan DicabutPotongan 50% PBB Lapangan Golf di Jakarta akan DicabutSelasa 8 Mei 2018 15:02Ridha Anantidibaca 898 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan koreksi atas Peraturan Gubernur No.141/2014 yang memberikan potongan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas lapangan golf sebesar 50%.selengkapnya

 Jokowi Sosialisasikan Tax Amnesty ke Ribuan Pengusaha di JakartaJokowi Sosialisasikan Tax Amnesty ke Ribuan Pengusaha di JakartaSenin 1 Ags 2016 18:19Administratordibaca 959 kaliSemua Kategori

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan kembali melakukan sosialisasi program tax amnesty atau pengampunan pajak langsung di hadapan para pengusaha pada Senin (1/8/2016) siang ini. Sosialisasi tersebut diadakan di JIExpo, Kemayoran, Jakarta.selengkapnya

 Anies: 46% Kendaraan di Jakarta Belum Dibayarkan PajaknyaAnies: 46% Kendaraan di Jakarta Belum Dibayarkan PajaknyaKamis 28 Jun 2018 16:00Ridha Anantidibaca 355 kaliSemua Kategori

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperpanjang periode pembebasan denda pajak kendaraan yang semula 18 Agustus, menjadi 31 Agustus. Anies ingin mengakomodasi penunggak pajak yang dinilai masih banyak.selengkapnya

 Layanan Pajak Bermotor Dibuka di Jakarta FairLayanan Pajak Bermotor Dibuka di Jakarta FairSenin 28 Mei 2018 13:16Ridha Anantidibaca 786 kaliSemua Kategori

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta membuka layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) selama berlangsungnya Jakarta Fair 2018. Layanan itu berada di Anjungan Pemprov DKI Jakarta.selengkapnya

 Tak Bayar Pajak, 43 Reklame Ilegal di Jakarta DitertibkanTak Bayar Pajak, 43 Reklame Ilegal di Jakarta DitertibkanSenin 10 Des 2018 15:18Ridha Anantidibaca 527 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penertiban reklame ilegal baik yang tak punya izin dan belum membayar pajak. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta Kusmanto mengatakan, ada 43 reklame yang ditertibkan dengan melakukan pembongkaran di sejumlah titik di wilayah Jakarta.selengkapnya

 Tunggakan pajak kendaraan di DKI Jakarta capai Rp 1,6 triliunTunggakan pajak kendaraan di DKI Jakarta capai Rp 1,6 triliunJumat 29 Jun 2018 09:41Ridha Anantidibaca 885 kaliSemua Kategori

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan bahwa saat ini tunggakan pajak kendaraan bermotor di Jakarta mencapai angka Rp 1,6 triliun. Angka ini sekitar 18% dari pajak kendaraan bermotor di Jakarta yakni Rp 8,6 triliun.selengkapnya

 Ikapi Jakarta Desak Pajak Perbukuan DihapuskanIkapi Jakarta Desak Pajak Perbukuan DihapuskanJumat 20 Mei 2016 13:13Administratordibaca 988 kaliSemua Kategori

Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) DKI Jakarta mendesak pemerintah dan DPR untuk segera menghapuskan pajak terhadap produksi buku. Permintaan itu muncul lantaran begitu banyaknya kewajiban pajak yang harus ditunaikan para penerbit kepada negara selama ini. Dalam sidang pleno Komisi A Musyawarah Daerah (Musda) Ikapi DKI Jakarta 2016, Rabu (18/5), para peserta bersepakat untuk meminta pemerintahselengkapnya

 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta permudah pembayaran pajakPemerintah Provinsi DKI Jakarta permudah pembayaran pajakSenin 3 Des 2018 15:07Ridha Anantidibaca 615 kaliSemua Kategori

Provinsi DKI Jakarta mempermudah pelayanan pembayaran pajak dengan meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak tepat pada waktunya. “Caranya dengan mendekatkan pelayanan pembayaran pajak ke wajib pajak. Sehingga mereka bisa membayar pajak di lokasi terdekat, di mana pun dan kapan pun,” kata Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta, Faisal Syafruddin, diselengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :